Inspektorat Kab. Bekasi Diinstruksikan Telusuri Banyaknya Pungutan di BPLH

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).-Terkait banyaknya keluhan dari pengusaha tentang dugaan banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu bidang di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi segera menginstruksikan inspektorat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Para pengusaha mengeluhkan, tingginya tarif pungli untuk mengurus rekomendasi pengelohan limbah yang berkisar antara Rp 40 juta hingga Rp 100 juta. Hal tersebut dilakukan di bidang pengawasan dampak lingkungan (wasdal) pada BPLH Kabupaten Bekasi

"Saya akan meminta pada inspektorat Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa Maman Badruzaman (Kepala Bidang Wasdal di BPLH Kabupaten Bekasi, red), terkait banyaknya keluhan pungli kepada pengusaha dalam mengurus rekomendasi pengolahan limbah," ungkap Neneng kepada wartawan di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (20/5/2013).

Ditegaskan Neneng, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi kepada pegawai tanpa dibarengi dengan bukti yang kuat. Instruksi pun dilayangkan dalam waktu dekat ini. Dia pun akan segera merotasi Maman Badruzaman dari jabatannya saat ini apabila Maman terbukti bersalah.

Saat ditanya mengenai adanya izin rekomendasi tempat penampungan sementara (TPS) limbah di BPLH Kabupaten Bekasi sesuai peraturan normatif, Neneng pun mengaku tidak mengetahui apakah pungutan itu masuk retribusi atau tidak.

"Nanti akan saya cek dulu dan inspektorat pun akan memeriksa. Seingat saya, tidak ada retribusi yang masuk ke kas daerah dari izin itu," katanya.

Disinggung mengenai salah satu rekomendasi panitia khusus laporan kinerja dan pertanggungjawaban (pansus LKPJ) Bupati, yakni segera memindahkan Maman dari jabatannya saat ini karena kinerjanya dinilai bobrok, Neneng mengaku belum mengetahui dan belum membaca isi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bekasi itu.

Ketika wartawan berusaha untuk mengonfirmasi kebenaran mengenai adanya dugaan Bupati turut andil 'bermain' limbah di beberapa perusahaan bersama bidang Wasdal BPLH, Neneng pun mengelak dan tidak mau menanggapi pertanyaan dari para wartawan.

"Intinya, kita akan panggil dan memberikan sanksi kepada Kabid Wasdal apabila terbukti bersalah," ungkap Neneng sambil memasuki mobil dinas Toyota Alphard hitam bernomor polisi B 1662 RFR itu, dan pergi meninggalkan Kantor Bupati Bekasi.

Sebelumnya, terkait adanya pungutan liar yang dilakukan di BPLHD, diakui seorang pengusaha limbah dari Jakarta, Misdi. Ia mengeluhkan, untuk memperpanjang izin rekomendasi tempat penampungan sementara (TPS) limbah diminta biaya sebesar Rp 100 juta. Meskipun akhirnya melalui negosiasi, disetujui kedua belah pihak sebesar Rp 40 juta. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Ribuan Pelamar Menyerbu Kantor Dinsosnakertrans Cianjur

JAWA BARAT
RATUSAN pelamar kerja mengantre giliran untuk menyampaikan berkas lamaran ke salah satu perusahaan yang difasilitasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur, Senin (10/1/2016).*

CIANJUR, (PRLM).- Ribuan pelamar "menyerbu" kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Cianjur di Jalan Raya Bandung Kec. Karangtengah dalam tiga hari terakhir.

Sekda Jabar Minta Semua Pihak Mendukung Tol Bocimi

JAWA BARAT
 Sekda Jabar Minta Semua Pihak Mendukung Tol Bocimi

BOGOR, (PRLM).- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa kembali memantau langsung progres pembangunan salah satu tol di Jabar yakni tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Selasa (12/1/2016).

Hujan Masih Minim, Kondisi Sawah Mulai Retak-retak

JAWA BARAT
SEORANG petani sedang menyiangi sawahnya yang kering di Blok Bodag, Desa Sukakerta, Kecamatan Kertajati. Ratusan hektare areal sawah di wilayah tersebut kekeringan sebagian belum mulai tanam karena rendahnya curah hujan.*

MAJALENGKA,(PRLM).- Sejumlah petani di Desa Sukakerta, Pasiripis dan Sukamulya, Kecamatan Kertajati serta petani di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka waswas dengan minimnya curah hujan.

Belum Pasti, Rencana Rotasi dan Mutasi Pejabat Sumedang

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).-Rencana rotasi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sumedang yang sedianya akan dilaksanakan pertengahan Januari ini, sampai sekarang belum ada kepastian.