Headlines

Kartu Pegawai Elektronik Punya Multi Fungsi

ARMIN ABDUL JABBAR/"PRLM"
ARMIN ABDUL JABBAR/"PRLM"
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) memasukan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) ke dalam mesin anjungan saat peluncuran di Gedung Moh Toha, Komplek Pemda, Jln. Raya Al Fathu, Kabupaten Bandung, Senin (20/5/2013). Diluncurkannya KPE tersebut bertujuan untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir di intansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui mesin anjungan.*

SOREANG, (PRLM).- Sekitar 18.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung segera memiliki Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Selain sebagai bukti identitas resmi pegawai, kartu tersebut bisa digunakan pula untuk kemudahan pelayanan perbankan.

"Kartu tersebut sifatnya multifungsi, bisa pula digunakan untuk kartu absensi di perkantoran atau untuk pelayanan lainnya seperti pelayanan Bapertarum atau ATM," ucap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung Erick Juriara seusai menandatangani naskah kerja sama Pemimpin PT Bank Jabar Banten (BJB) cabang Soreang Agus Kurniawan tentang pemanfaatan Kartu Pegawai Elekronik untuk layanan transaksi perbankan.

Penandatangan naskah kerja sama berlangsung di Gedung Moch. Toha-Soreang, Senin (20/5/2013) dan disaksikan langsung Bupati Bandung Dadang Naser, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN (Badan Kepegawaian Pusat) Yulina Setiawati, Budi Hartono sebagai Direktur Jaringan dan Informasi BKN Pusat serta sejumlah camat dan Kepala Kelurahan se Kabupaten Bandung.

Dalam naskah kerja sama tersebut, diatur pula mengenai pemanfaatan KPE untuk penarikan gaji PNS atau CPNS, layanan Bank BJB dan layanan jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank. "Jika seorang PNS sudah memiliki KPE, maka secara otomatis kartu pegawai yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi," kata Erick Juriara.

Sementara itu menurut Bupati Bandung Dadang Naser, Kartu Pegawai Elektronik merupakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian agar lebih efektif dan efisien. "Diharapkan dengan adanya KPE ini dapat memangkas berbagai birokrasi yang dapat mengurangi beban PNS dalam pengurusan administrasi kepegawaian dan layanan yang akan diperoleh akan menjadi lebih transparan dan objektif," katanya.

Oleh karenanya Dadang berharap bahwa penerapan KPE dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian kepada PNS secara terintegrasi. Karena KPE menurutnya dapat digunakan secara multifungsi dan diharapkan juga akan sinergi bagi para pihak terkait. "Untuk itu saya sangat menghargai dengan adanya kerjasama pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik tersebut," katanya.

Sementara itu menurut Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Pusat Yulina Setiawati, penandatangan naskah kerja sama pemanfaatan KPE, merupakan implementasi atau kelanjutan dari kerjasama yang sudah dirintis oleh kepala BKN pusat dengan bank daerah, pada tanggal 29 Januari 2009.

"Langkah ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh BKN pusat dalam penanganan reformasi birokrasi, sehingga diharapkan pemanfaatan KPE ini bias memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi para PNS diseluruh Indonesia," ujarnya. (A-211/A-147)***

×