Penggunaan Dana BOS untuk UN Dipertanyakan

SOREANG, (PRLM).- Aktivis pendidikan Kabupaten Bandung, Edy Gaswanto meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Juhana, untuk menunjukan asnaf atau Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Ujian Nasional (UN).

"Ayo sama-sama kita buka juklak atau juknis atau asnaf penggunaan dana BOS-nya. Apa di sana dibenarkan kalau UN itu boleh dibiayai oleh BOS. Apalagi kan anggaran untuk itu sudah ada dari pusat melalui provinsi. Jadi apa dasarnya pembenaran dari Juhana itu," kata Edi.

Edy menjelaskan sebenarnya, penggunaan dana BOS untuk UN ini, setiap tahun terus terulang. Namun sayangnya, tidak satu orang pun pihak dari Disdikbud Kabupaten Bandung yang berusaha memberikan teguran atau bahkan sanksi. Dia menduga, dana BOS itu lebih banyak dipakai untuk keperluan yang tidak jelas. Seperti memberikan uang saku untuk pengawas, petugas monitoring dari Disdikbud, konsumsi dan lain sebagainya.

"Seperti petugas monitoring dari dinas. Dia pergi ke setiap sekolah kan bekerja, pasti ada uang SPJ nya dong. Termasuk untuk para pengawasnya juga ada SPJ nya. Jangan-jangan penggunaan dana BOS itu cuma akal-akalan pihak sekolah saja," ujarnya.

Menurut Edy, jika dana BOS dipergunakan untuk kegiatan sekolah diluar UN, seperti untuk pemantapan siswa menjelang UN, itu dibenarkan. Itu pun tidak boleh digunakan secara dadakan. Melainkan harus terencana di awal tahun ajaran dan dimasukan ke dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)

"Tapi anehnya penggunaan dana BOS untuk UN ini kok setiap tahun terulang, namun tidak pernah terprogramkan dengan baik. Padahal kan UN itu program atau kegiatan rutin di dunia pendidikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) usai beberapa hari lalu. Namun, di Kabupaten Bandung menyisakan persoalan besar. Diduga semua SD di Kabupaten Bandung, menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan nilai berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 70.000. Padahal, untuk pelaksanaan UN ini telah dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah.(A-211/A-147)***

Baca Juga

Jokowi: Tidak Ada Keharusan Sekolah Lima Hari

JAKARTA, (PR).- Tidak ada keharusan bagi sekolah menerapkan pola belajar lima hari (full day school). Namun bagi sekolah yang telah menerapkan belajar lima hari sejak lama, pola belajar itu masih bisa dipertahankan. 

Menristek: Ikut Organisasi Terlarang, PNS PTN Silakan Keluar

JAKARTA, (PR).- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan kebebasan kepada para dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri untuk bergabung dengan sebuah organisasi yang tidak bertentangan dengan