Penggunaan Dana BOS untuk UN Dipertanyakan

PENDIDIKAN

SOREANG, (PRLM).- Aktivis pendidikan Kabupaten Bandung, Edy Gaswanto meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Juhana, untuk menunjukan asnaf atau Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Ujian Nasional (UN).

"Ayo sama-sama kita buka juklak atau juknis atau asnaf penggunaan dana BOS-nya. Apa di sana dibenarkan kalau UN itu boleh dibiayai oleh BOS. Apalagi kan anggaran untuk itu sudah ada dari pusat melalui provinsi. Jadi apa dasarnya pembenaran dari Juhana itu," kata Edi.

Edy menjelaskan sebenarnya, penggunaan dana BOS untuk UN ini, setiap tahun terus terulang. Namun sayangnya, tidak satu orang pun pihak dari Disdikbud Kabupaten Bandung yang berusaha memberikan teguran atau bahkan sanksi. Dia menduga, dana BOS itu lebih banyak dipakai untuk keperluan yang tidak jelas. Seperti memberikan uang saku untuk pengawas, petugas monitoring dari Disdikbud, konsumsi dan lain sebagainya.

"Seperti petugas monitoring dari dinas. Dia pergi ke setiap sekolah kan bekerja, pasti ada uang SPJ nya dong. Termasuk untuk para pengawasnya juga ada SPJ nya. Jangan-jangan penggunaan dana BOS itu cuma akal-akalan pihak sekolah saja," ujarnya.

Menurut Edy, jika dana BOS dipergunakan untuk kegiatan sekolah diluar UN, seperti untuk pemantapan siswa menjelang UN, itu dibenarkan. Itu pun tidak boleh digunakan secara dadakan. Melainkan harus terencana di awal tahun ajaran dan dimasukan ke dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS)

"Tapi anehnya penggunaan dana BOS untuk UN ini kok setiap tahun terulang, namun tidak pernah terprogramkan dengan baik. Padahal kan UN itu program atau kegiatan rutin di dunia pendidikan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) usai beberapa hari lalu. Namun, di Kabupaten Bandung menyisakan persoalan besar. Diduga semua SD di Kabupaten Bandung, menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan nilai berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 70.000. Padahal, untuk pelaksanaan UN ini telah dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah.(A-211/A-147)***

Baca Juga

Pengawas Pendidikan Harus Aktif ke Lapangan

PENDIDIKAN

SOREANG,(PRLM).- Para pengawas pendidikan di lingkungan Kemenag harus aktif terjun ke lapangan untuk memberikan motivasi dan pengawasan mutu pendidikan. Apalagi setiap bulan Kemenag mewajibkan setiap pengawas untuk melaporkan hasil pengawasannya.

Paskhas AU Latih Anggota Paskibraka Kab. Bandung

PENDIDIKAN

SOREANG,(PRLM).- Pusat Pendidikan dan Latihan Paskhas (Pusdiklat Paskhas) sebagai kawah candradimuka prajurit khusus TNI Angkatan Udara mendapat kepercayaan Pemkab Bandung untuk pemusatan latihan bagi para peserta calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bandung.

LTPKD Temukan 642 Siswa Drop Out di Kabupaten Ciamis

PENDIDIKAN

CIAMIS,(PRLM).- Lembaga Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) segera melakukan penyisiran serta pendataan intensif siswa yang drop out (DO) dan rawan drop out (RDO) di wilayah Kabupaten Ciamis.

Akreditasi Prodi Perguruan Tinggi Masih Terbatas

PENDIDIKAN

SOREANG,(PRLM).-Kebijakan akreditasi perguruan tinggi terutama swasta takkan bisa dilakukan pemerintah dalam waktu cepat. Hal itu disebabkan dengan jumlah program studi mencapai 4.500 buah, namun dalam setahun pemerintah hanya mampu melakukan akreditasi 150 program studi.