KPU Pekan Depan Lantik Komisioner 17 KPU Provinsi

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera mengumumkan Komisioner KPU Provinsi di 17 daerah. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyampaikan komisioner KPU di 17 provinsi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan akan diumumkan pekan ini.

“Pekan ini komisioner yang terpilih akan kami umumkan. Setelah pelantikan, mereka wajib mengikuti pembekalan. Dalam pembekalan nanti, mereka akan diberi materi terkait program KPU jangka panjang dan jangka pendek,” ujar Husni Kamil Manik, di Jakarta Minggu (19/5/13).

Selepas mengikuti pembekalan, komisioner KPU Provinsi tersebut langsung bekerja untuk menyelenggarakan tahapan yang sedang berjalan di daerahnya yakni tahap pencalonan anggota DPRD Provinsi. “Tidak ada waktu untuk berleha-leha karena KPU sedang menyelenggarakan tahapan pemilu. Selepas pembekalan langsung bekerja,” kata Husni.

Husni menegaskan kepada semua komisioner yang saat ini masih menjabat di 16 provinsi tersebut untuk tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU Kabupaten/Kotanya. “Nantinya komisioner baru yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner di kabupaten/kota,” ujarnya.

Husni berharap komisioner yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih dari komisioner sebelumnya. Kata Husni, posisi KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu sangat dominan. KPU Provinsi merupakan koordinator dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. “Merekalah yang akan memastikan semua regulasi yang diterbitkan oleh KPU Pusat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Dalam beberapa hal, KPU Provinsi juga menerima delegasi tugas dan kewenangan dari KPU Pusat sehingga mereka tak hanya sebagai koordinator tapi juga regulator. Karenanya, KPU Provinsi harus mampu menjelaskan kebijakan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota.

Manajemen pengelolaan pemilu, kata Husni, harus berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu tepat waktu, efektif dan efesien. Sebab penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan pengendalian waktu dengan pencapaian yang terukur.

“Tahapan yang kita susun harus muncul dengan tanggal-tanggal dan itu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Mereka mengawasi secara langsung pelaksanaan tahapan demi tahapan. Karenanya pengendalian dari pelaksanaan semua tahapan itu penting. Sinergi dan strategi yang baik menentukan kinerja kita ke depan,” ujarnya.

Husni juga mengatakan KPU Provinsi merupakan sumber regenerasi KPU Pusat. Karenanya menjadi anggota KPU dituntut tidak hanya paham dengan regulasi tetapi juga tertib dalam berperilaku. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat Minta Pengurus Lama Legowo

NGAMPRAH, (PR).- Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung Barat Pipih Supriati meminta agar kepengurusan lama legowo menerima keputusan dari DPP terkait dengan pergantian kepengurusan. Sebab hal itu sebagai bentuk fatsun tehadap kebijakan internal partai.

DPD Gerindra: Somasi tak Perlu Ditanggapi

NGAMPRAH, (PR).- Somasi yang dilayangkan ke DPD Gerindra Jabar terkait dengan SK pergantian kepengurusan di DPC Gerindra Kabupaten Bandung Barat tidak perlu ditanggapi. Sebab, pergantian kepengurusan sudah ditetapkan DPP.

KPU Cimahi Dituntut Tegas dan Berintegritas

CIMAHI, (PR).- Penyelenggara Pilkada Kota Cimahi 2017 dituntut berintegritas dan tegas dalam menegakkan aturan. Penyelenggara juga harus cermat menyikapi celah yang dimanfaatkan oleh peserta untuk bisa lolos dari pelanggaran.

Golkar Apresiasi Kabinet baru Jokowi

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo merombak susunan kabinetnya. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dipuji karena Sri Mulyani dipandang punya kualitas yang sesuai.