KPU Pekan Depan Lantik Komisioner 17 KPU Provinsi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera mengumumkan Komisioner KPU Provinsi di 17 daerah. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyampaikan komisioner KPU di 17 provinsi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan akan diumumkan pekan ini.

“Pekan ini komisioner yang terpilih akan kami umumkan. Setelah pelantikan, mereka wajib mengikuti pembekalan. Dalam pembekalan nanti, mereka akan diberi materi terkait program KPU jangka panjang dan jangka pendek,” ujar Husni Kamil Manik, di Jakarta Minggu (19/5/13).

Selepas mengikuti pembekalan, komisioner KPU Provinsi tersebut langsung bekerja untuk menyelenggarakan tahapan yang sedang berjalan di daerahnya yakni tahap pencalonan anggota DPRD Provinsi. “Tidak ada waktu untuk berleha-leha karena KPU sedang menyelenggarakan tahapan pemilu. Selepas pembekalan langsung bekerja,” kata Husni.

Husni menegaskan kepada semua komisioner yang saat ini masih menjabat di 16 provinsi tersebut untuk tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU Kabupaten/Kotanya. “Nantinya komisioner baru yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner di kabupaten/kota,” ujarnya.

Husni berharap komisioner yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih dari komisioner sebelumnya. Kata Husni, posisi KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu sangat dominan. KPU Provinsi merupakan koordinator dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. “Merekalah yang akan memastikan semua regulasi yang diterbitkan oleh KPU Pusat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Dalam beberapa hal, KPU Provinsi juga menerima delegasi tugas dan kewenangan dari KPU Pusat sehingga mereka tak hanya sebagai koordinator tapi juga regulator. Karenanya, KPU Provinsi harus mampu menjelaskan kebijakan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota.

Manajemen pengelolaan pemilu, kata Husni, harus berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu tepat waktu, efektif dan efesien. Sebab penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan pengendalian waktu dengan pencapaian yang terukur.

“Tahapan yang kita susun harus muncul dengan tanggal-tanggal dan itu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Mereka mengawasi secara langsung pelaksanaan tahapan demi tahapan. Karenanya pengendalian dari pelaksanaan semua tahapan itu penting. Sinergi dan strategi yang baik menentukan kinerja kita ke depan,” ujarnya.

Husni juga mengatakan KPU Provinsi merupakan sumber regenerasi KPU Pusat. Karenanya menjadi anggota KPU dituntut tidak hanya paham dengan regulasi tetapi juga tertib dalam berperilaku. (A-194/A-108)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Rekomendasi Palsu di Pilkada Cederai Demokrasi

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Beredarnya dugaan surat rekomendasi palsu yang diberikan sejumlah partai politik kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada serentak di Tanah Air sangat memprihatinkan.

Lumbung Kosong tak Ada Dalam Demokrasi

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- DPR RI menegaskan tak ada dalam demokrasi dan Pilkada itu melawan lumbung kosong, sehingga calon tunggal jika sampai pada batas perpanjangan pendaftaran juga tetap tunggal, maka sebaiknya Pilkada itu harus ditunda sampai 6 bulan ke depan atau tetap sampai 2017.

Ada Mobilisasi, Bawaslu Awasi Khusus Petahana di 12 Kab/Kota

POLITIK

SEMARANG, (PRLM).- Sebanyak 12 kabupaten/kota dari 21 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak dalam pengawasan khusus Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah. Majunya para petahana berpotensi "memainkan" PNS, birokrasi, dan anggaran daerah agar bisa menang Pilkada.

Koordinasi Kabinet Akan Lebih Mantap Pasca Reshuffle

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan DPR merespons positif pergantian Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK. Dewan memiliki harapan yang cukup tinggi dari enam menteri baru ini. Reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi sudah tepat, karena selama ini tidak ada koordinasi yang baik di antara sesama menteri.