KPU Pekan Depan Lantik Komisioner 17 KPU Provinsi

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera mengumumkan Komisioner KPU Provinsi di 17 daerah. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik menyampaikan komisioner KPU di 17 provinsi yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan akan diumumkan pekan ini.

“Pekan ini komisioner yang terpilih akan kami umumkan. Setelah pelantikan, mereka wajib mengikuti pembekalan. Dalam pembekalan nanti, mereka akan diberi materi terkait program KPU jangka panjang dan jangka pendek,” ujar Husni Kamil Manik, di Jakarta Minggu (19/5/13).

Selepas mengikuti pembekalan, komisioner KPU Provinsi tersebut langsung bekerja untuk menyelenggarakan tahapan yang sedang berjalan di daerahnya yakni tahap pencalonan anggota DPRD Provinsi. “Tidak ada waktu untuk berleha-leha karena KPU sedang menyelenggarakan tahapan pemilu. Selepas pembekalan langsung bekerja,” kata Husni.

Husni menegaskan kepada semua komisioner yang saat ini masih menjabat di 16 provinsi tersebut untuk tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU Kabupaten/Kotanya. “Nantinya komisioner baru yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner di kabupaten/kota,” ujarnya.

Husni berharap komisioner yang baru dapat menunjukkan kinerja yang lebih dari komisioner sebelumnya. Kata Husni, posisi KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu sangat dominan. KPU Provinsi merupakan koordinator dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. “Merekalah yang akan memastikan semua regulasi yang diterbitkan oleh KPU Pusat dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Dalam beberapa hal, KPU Provinsi juga menerima delegasi tugas dan kewenangan dari KPU Pusat sehingga mereka tak hanya sebagai koordinator tapi juga regulator. Karenanya, KPU Provinsi harus mampu menjelaskan kebijakan KPU Pusat kepada KPU Kabupaten/Kota.

Manajemen pengelolaan pemilu, kata Husni, harus berjenjang dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemilu tepat waktu, efektif dan efesien. Sebab penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan pengendalian waktu dengan pencapaian yang terukur.

“Tahapan yang kita susun harus muncul dengan tanggal-tanggal dan itu dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Mereka mengawasi secara langsung pelaksanaan tahapan demi tahapan. Karenanya pengendalian dari pelaksanaan semua tahapan itu penting. Sinergi dan strategi yang baik menentukan kinerja kita ke depan,” ujarnya.

Husni juga mengatakan KPU Provinsi merupakan sumber regenerasi KPU Pusat. Karenanya menjadi anggota KPU dituntut tidak hanya paham dengan regulasi tetapi juga tertib dalam berperilaku. (A-194/A-108)***

Baca Juga

hanura, diskusi

Jokowi dan Wiranto Bicarakan Reshuffle

JAKARTA, (PR).- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Erik Satrya Wardhana mengatakan, tidak mungkin Ketua Umum Partai Hanura Wiranto datang ke Istana Kepresidenan bertemu Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ini jika tidak menyinggung soal perombakan susunan (reshuffl

Golkar, Abu Rizal Bakrie

Munaslub Golkar Digelar 7 Mei

JAKARTA, (PR).- Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan penyelenggaraan Munas Luar Biasa digelar di Bali, 7 Mei 2016. 
 

Pembentukan Pansus Bahas Pasal Bermasalah di DPD RI

JAKARTA, (PR).- Usulan pembentukan pansus Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah RI mengemuka untuk mengatasi perdebatan di dalam tubuh DPD RI. Perdebatan seputar Tatib DPD RI selama ini selalu berujung kekisruhan sampai tingkat sidang paripurna.