Pegawai Pajak Tertangkap, Remunerasi di Kemenkeu Jalan Terus

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan penerapan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul tertangkapnya dua pegawai pemeriksa pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan saat menerima suap.

"Yang tertangkap kan dua orang. Kalau dijumlahkan, pegawai pajak yang tertangkap ada 10 atau belasan. Bandingkan dengan pegawai pajak yang tidak bermasalah, ada ribuan. Jadi ini tidak akan menghentikan langkah untuk menerapkan remunerasi," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin dalam diskusi pengenalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Hotel Marbella Suites, Bandung, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Badarudin, peningkatan penghasilan tidak memiliki relevansi dengan tingkat korupsi. Peningkatan kesejahteraan sudah seharusnya diberikan kepada para pegawai negeri agar bisa hidup layak. "Faktanya orang-orang yang korupsi itu kan mereka yang penghasilannya sudah tinggi," katanya.

Seperti diketahui, remunerasi mulai diterapkan pada masa Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara termasuk memberantas praktek KKN di dalamnya.

Besaran rumenerasi atau tunjangan kinerja tergantung pada kelas jabatan (grade) pegawai negeri sipil (PNS) yang dirinci mulai 1 hingga 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000 dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Dalam Perpres diatur, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

Badarudin berharap agar masyarakat bisa objektif dalam menilai kinerja Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena masih ada ribuan pegawai pajak yang bersih. Mereka-mereka ini yang harus kita dorong karena target pajak cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penangkapan itu menjadi efek jera bagi pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawainya.

Dia juga mengajak wajib pajak (WP) agar berkontribusi melaporkan pegawai pajak yang nakal. "Penyelesaian kasus penyelewengan pajak ini harus dari dua sisi," kata Mahendra. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Tempat Kos dan Pendatang Dirazia, Antisipasi Sidang Ba'asyir

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Menghindari pendatang gelap menjelang sidang peninjauan kembali kasus terorisme yang melibatkan Abu Bakar Ba'asyir, petugas dari Kepolisian Resor (Polres) Cilacap Jawa Tengah melakukan razia serta pendataan pendatang di rumah kos-kosan di sekitar lokasi Pengadilan Negeri (

200 Tahun Tambora Meletus Diperingati dengan Festival

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Pariwisata Arief Yahya meluncurkan Festival Pesona Tambora (FPT) 2016 yang mengambil momentum peristiwa meletusnya Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, yang menghebohkan dunia pada 200 tahun lalu.

Pemerintah Diminta Buat Regulasi Atasi Masalah Otsus Papua Barat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Penggunaan dan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) hingga saat ini dirasa belum meningkatkan kemakmuran masyarakat Papua baik dari kualitas pembangunan infrastruktur maupun manusianya.

Ketua DPR: Gafatar Bubarkan Saja

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI, Ade Komarudin menegaskan bahwa pemerintah selayaknya membubarkan organisasi bernama Gafatar jika dalam perjalanannya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila.