Pegawai Pajak Tertangkap, Remunerasi di Kemenkeu Jalan Terus

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan penerapan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul tertangkapnya dua pegawai pemeriksa pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan saat menerima suap.

"Yang tertangkap kan dua orang. Kalau dijumlahkan, pegawai pajak yang tertangkap ada 10 atau belasan. Bandingkan dengan pegawai pajak yang tidak bermasalah, ada ribuan. Jadi ini tidak akan menghentikan langkah untuk menerapkan remunerasi," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin dalam diskusi pengenalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Hotel Marbella Suites, Bandung, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Badarudin, peningkatan penghasilan tidak memiliki relevansi dengan tingkat korupsi. Peningkatan kesejahteraan sudah seharusnya diberikan kepada para pegawai negeri agar bisa hidup layak. "Faktanya orang-orang yang korupsi itu kan mereka yang penghasilannya sudah tinggi," katanya.

Seperti diketahui, remunerasi mulai diterapkan pada masa Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara termasuk memberantas praktek KKN di dalamnya.

Besaran rumenerasi atau tunjangan kinerja tergantung pada kelas jabatan (grade) pegawai negeri sipil (PNS) yang dirinci mulai 1 hingga 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000 dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Dalam Perpres diatur, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

Badarudin berharap agar masyarakat bisa objektif dalam menilai kinerja Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena masih ada ribuan pegawai pajak yang bersih. Mereka-mereka ini yang harus kita dorong karena target pajak cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penangkapan itu menjadi efek jera bagi pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawainya.

Dia juga mengajak wajib pajak (WP) agar berkontribusi melaporkan pegawai pajak yang nakal. "Penyelesaian kasus penyelewengan pajak ini harus dari dua sisi," kata Mahendra. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Hercules Jatuh Bukan Faktor Usia

NASIONAL
MEDAN, (PRLM).- Panglima Komando Operasi 1 TNI AU, Marsekal Muda Agus Dwi Putranto memastikan jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU C-130 bukan karena usia pe

Inilah 96 Korban Hercules yang Teridentifikasi

NASIONAL
Inilah 96 Korban Hercules yang Teridentifikasi

MEDAN, (PRLM).- Sebanyak 96 korban jatuhnya Pesawat Hercules TNI AU C-135 teridentifikasi. Mereka termasuk dalam 146 kantung jenazah yang diterima Rumah Sakit Adam Malik, Medan Sumatra Utara.

Kawanan Penyu Menepi di Pantai Selatan

NASIONAL
BANTUL, (PRLM).- Sejumlah penyu laut tampak menepi di kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan kawanan reptil bercangkang ke pesisir pantai Kota Pelajar, tidak lain adalah untuk bertelur.
 

Kecelakaan di Tol Cipali Bukan Karena Prasarana

NASIONAL
MENTERI  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono saat diwawancara di Istana Kepresidenan, Selasa (7/7/2015).*

JAKARTA, (PRLM).- Terjadinya kecelakaan di km 178 Tol Cipali bukan karena faktor prasarana tol yang tidak memadai. Tol Cikopo-Palimanan sudah laik operasi. Itu sebabnya, para pengemudi harus beristirahat setelah kelelahan dan tidak memaksakan terus melaju kencang di jalan tol.