Pegawai Pajak Tertangkap, Remunerasi di Kemenkeu Jalan Terus

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan penerapan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul tertangkapnya dua pegawai pemeriksa pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan saat menerima suap.

"Yang tertangkap kan dua orang. Kalau dijumlahkan, pegawai pajak yang tertangkap ada 10 atau belasan. Bandingkan dengan pegawai pajak yang tidak bermasalah, ada ribuan. Jadi ini tidak akan menghentikan langkah untuk menerapkan remunerasi," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin dalam diskusi pengenalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Hotel Marbella Suites, Bandung, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Badarudin, peningkatan penghasilan tidak memiliki relevansi dengan tingkat korupsi. Peningkatan kesejahteraan sudah seharusnya diberikan kepada para pegawai negeri agar bisa hidup layak. "Faktanya orang-orang yang korupsi itu kan mereka yang penghasilannya sudah tinggi," katanya.

Seperti diketahui, remunerasi mulai diterapkan pada masa Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara termasuk memberantas praktek KKN di dalamnya.

Besaran rumenerasi atau tunjangan kinerja tergantung pada kelas jabatan (grade) pegawai negeri sipil (PNS) yang dirinci mulai 1 hingga 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000 dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Dalam Perpres diatur, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

Badarudin berharap agar masyarakat bisa objektif dalam menilai kinerja Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena masih ada ribuan pegawai pajak yang bersih. Mereka-mereka ini yang harus kita dorong karena target pajak cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penangkapan itu menjadi efek jera bagi pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawainya.

Dia juga mengajak wajib pajak (WP) agar berkontribusi melaporkan pegawai pajak yang nakal. "Penyelesaian kasus penyelewengan pajak ini harus dari dua sisi," kata Mahendra. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Kejagung Sita Mobil Listrik

NASIONAL

YOGYAKARTA,(PRLM).- Kejaksaan Agung RI menyita sebuah mobil listrik PT Pertamina yang dihibahkan ke Universitas Gadjah Mada, Selasa (4/8/2015).

Bangkrut dan Dipenjarakan, Wajib Pajak Depresi

NASIONAL

PURWOKERTO, (PRLM).- Wajib pajak Dewi Wigati (30), warga Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang dijebloskan penjara oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Tengah mengalami depresi.

Jaksa Agung Tunggu Masukan dari Komisi Kejaksaan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Masukan dari Komisi Kejaksaan yang baru saja dilantik Presiden RI Joko Widodo sudah ditunggu-tunggu. Jaksa Agung Prasetyo mengatakan permasalahan di depan kejaksaan akan semakin kompleks dan berat. Sehingga Komisi Kejaksaan diharapkan bisa sebagai second opinion.

Debu Gunung Raung Kembali Ganggu Penerbangan

NASIONAL

DENPASAR, (PRLM).- Debu vulkanis Gunung Raung kembali membuat sejumlah maskapai membatalkan penerbangan ke Bali.