Pegawai Pajak Tertangkap, Remunerasi di Kemenkeu Jalan Terus

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan penerapan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul tertangkapnya dua pegawai pemeriksa pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan saat menerima suap.

"Yang tertangkap kan dua orang. Kalau dijumlahkan, pegawai pajak yang tertangkap ada 10 atau belasan. Bandingkan dengan pegawai pajak yang tidak bermasalah, ada ribuan. Jadi ini tidak akan menghentikan langkah untuk menerapkan remunerasi," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin dalam diskusi pengenalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Hotel Marbella Suites, Bandung, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Badarudin, peningkatan penghasilan tidak memiliki relevansi dengan tingkat korupsi. Peningkatan kesejahteraan sudah seharusnya diberikan kepada para pegawai negeri agar bisa hidup layak. "Faktanya orang-orang yang korupsi itu kan mereka yang penghasilannya sudah tinggi," katanya.

Seperti diketahui, remunerasi mulai diterapkan pada masa Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara termasuk memberantas praktek KKN di dalamnya.

Besaran rumenerasi atau tunjangan kinerja tergantung pada kelas jabatan (grade) pegawai negeri sipil (PNS) yang dirinci mulai 1 hingga 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000 dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Dalam Perpres diatur, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

Badarudin berharap agar masyarakat bisa objektif dalam menilai kinerja Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena masih ada ribuan pegawai pajak yang bersih. Mereka-mereka ini yang harus kita dorong karena target pajak cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penangkapan itu menjadi efek jera bagi pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawainya.

Dia juga mengajak wajib pajak (WP) agar berkontribusi melaporkan pegawai pajak yang nakal. "Penyelesaian kasus penyelewengan pajak ini harus dari dua sisi," kata Mahendra. (A-78/A-89)***

Baca Juga

DPR Desak Menaker Ulang Seleksi Jabatan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- DPR-RI mendesak Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri untuk mengulang seleksi jabatan pimpinan utama madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pasalnya, hal itu ditengarai sarat dengan kepentingan dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tekad Tim Shelter Rohingya: Selesai Sebelum Ramadhan

NASIONAL
Tekad Tim Shelter Rohingya: Selesai Sebelum Ramadhan

ACEH,(PRLM).-‎Tim Kemanusiaan ACT untuk Rohingya di Aceh Utara bergegas menyiapkan integrated community shelter (ICS) Rohingya, begitu Pemkab Aceh Utara memberi kabar kepastian menyediakan lahan.

Dirjianstraops, "Biasakan Peduli, Kenali, dan Atasi"

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Strategi dan Operasi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Dirjianstraops) Kolonel Laut (P) Samsudin Safari Panjaitan, M.Si (Han) berbagi metode cara berpikir dan cara bertindak yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan dalam kehidupan bekerja dan juga dalam kehidupa

Satgas Pamtas RI-RDTL Adakan Donor Darah

NASIONAL

BELU, (PRLM).- Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 514/R Kostrad kembali menggelar kegiatan donor darah massal selama bertugas di Atambua, Kabupaten Belu. Kegiatan donor yang diselenggarakan, dibarengi dengan kegiatan penyuluhan narkoba dan sosialisasi BPJS.