Headlines

Pegawai Pajak Tertangkap, Remunerasi di Kemenkeu Jalan Terus

JAKARTA, (PRLM).-Pemerintah menegaskan tidak akan menghentikan penerapan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan. Hal itu menyusul tertangkapnya dua pegawai pemeriksa pajak, Mohammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi Tangkap Tangan saat menerima suap.

"Yang tertangkap kan dua orang. Kalau dijumlahkan, pegawai pajak yang tertangkap ada 10 atau belasan. Bandingkan dengan pegawai pajak yang tidak bermasalah, ada ribuan. Jadi ini tidak akan menghentikan langkah untuk menerapkan remunerasi," ujar Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudin dalam diskusi pengenalan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Hotel Marbella Suites, Bandung, Sabtu (18/5/2013).

Menurut Badarudin, peningkatan penghasilan tidak memiliki relevansi dengan tingkat korupsi. Peningkatan kesejahteraan sudah seharusnya diberikan kepada para pegawai negeri agar bisa hidup layak. "Faktanya orang-orang yang korupsi itu kan mereka yang penghasilannya sudah tinggi," katanya.

Seperti diketahui, remunerasi mulai diterapkan pada masa Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Remunerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas aparatur negara termasuk memberantas praktek KKN di dalamnya.

Besaran rumenerasi atau tunjangan kinerja tergantung pada kelas jabatan (grade) pegawai negeri sipil (PNS) yang dirinci mulai 1 hingga 17. Tunjangan terendah (grade 1) adalah Rp 1.563.000 dan tertinggi (grade 17) adalah Rp 19.360.000. Dalam Perpres diatur, tunjangan tersebut diberikan setiap bulan.

Badarudin berharap agar masyarakat bisa objektif dalam menilai kinerja Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena masih ada ribuan pegawai pajak yang bersih. Mereka-mereka ini yang harus kita dorong karena target pajak cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penangkapan itu menjadi efek jera bagi pegawai pajak yang melakukan pelanggaran. Kemenkeu akan terus melakukan evaluasi terhadap para pegawainya.

Dia juga mengajak wajib pajak (WP) agar berkontribusi melaporkan pegawai pajak yang nakal. "Penyelesaian kasus penyelewengan pajak ini harus dari dua sisi," kata Mahendra. (A-78/A-89)***