Pemkab Bandung Tetap Alokasikan Anggaran Bantuan Untuk Warga Kurang Mampu

SOREANG,(PRLM).-Pemkab Bandung masih mengalokasikan anggaran bantuan kepada pasien dari warga kurang mampu yang hanya memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Besaran bantuan itu maksimal Rp 3 juta per orang.

"Ada tiga program layanan jaminan kesehatan yakni Jamkesmas dari pemerintah pusat, Jamkesda Kab. Bandung, dan SKTM," kata Kabid Pelayanan Jaminan Kesehatan Dinkes Kab. Bandung, dr. Farah Diba, di ruang kerjanya, Jumat (17/5).

Jumlah tanggungan dana perawatan inap untuk pasien Jamkesmas tidak dibatasi pemerintah. "Sedangkan pasien Jamkesda maksimal Rp 10 juta yang ditanggung APBD Kab. Bandung. Untuk pasien SKTM maksimal Rp 3 juta," katanya.

Bantuan untuk pasien miskin yang hanya memiliki SKTM bersifat kasuistik. "Bantuan pasien yang hanya punya SKTM ibarat pintu darurat yang hanya boleh dibuka pada saat tertentu," katanya.

Mengenai tunggakan pembayaran klaim Jamkesda kepada rumah-rumah sakit, Diba mengatakan sebatas tagihan berjalan yang bisa dilunasi setelah dilakukan perhitungan ulang.

"Sudah ada program penghitungan pasien Jamkesda dari pemerintah pusat sehingga sebelum kami membayar klaim ke rumah sakit, maka dihitung ulang," katanya.(A-71/A-89)***

Baca Juga

Polisi Gerebek Penjual Ratusan Liter Tuak

CIMAHI, (PR).- Atas dasar laporan dari masyarakat, Jajaran Polsek Cimahi berhasil mengamankan ratusan liter tuak yang dijualbelikan di kawasan permukiman. Masyarakat diminta kritis dan bekerjasama untuk memberantas peredaran miras di Kota Cimahi.

Pejabat SOTK Baru Keluhkan Kendaraan Dinas

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah pejabat pada struktur organisasi dan tata kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan belum tersedianya mobil dinas. Padahal, kendaraan dinas tersebut dibutuhkan untuk menunjang operasional saat turun ke lapangan.

4 Tahun Gedung Apdesi Terbengkalai

Kepala Desa Minta Digaji Seperti PNS

SOREANG,(PR).- Kepala desa dan perangkat desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bandung mengalokasikan penghasilan tetap yang dibayar bul