Headlines

15 Tahun Reformasi Hasilkan Politik Transaksional

JAKARTA, (PRLM).- Selama lima belas (15) tahun reformasi, Mei 1998-2013 ternyata sistem politik negeri ini melahirkan oligarki, dinasti politik, korupsi berjamaah, biaya pemilu dan politik yang sangat mahal dan semua serba transaksional. Selama 2010-2014 saja mencapai Rp 15 triliun.

Selain itu, parpol sangat berkuasa dan wewenangnya sangat besar, sejak akan menjadi presiden, eksekutif, legislatif, kepala daerah, untuk jadi dubes dan sebagainya semua berada di tangan dan atas persetujuan parpol. Oleh karena itu, sistem dan tata kelola politik tersebut harus dievaluasi. Namun, bukan berarti akan kembali ke masa Orde Baru, karena hal itu hanya sebagai keinginan semu dan mustahil.

“Selama ini memang data kemiskinan tetap 12,5 persen, sama seperti sebelum reformasi. Yang terjadi malah suburnya korupsi, oligarki, dan dinasti politik, biaya politik yang sangat mahal, dan wewenang parpol yang sangat besar, sehingga semuanya serba transaksional,” tandas pengamat politik UI Ubedilah dalam talk show ‘Daerah Setelah 15 Tahun Reformasi’ bersama anggota DPD RI Marhany Victor Poly, dan mantan Menkeu yang juga politisi Hanura Fuad Bawazier di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (17/5/13)..

Fakta politik yang terjadi saat ini menurut Ubedilah tak dibayangkan pada 1998, karena gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa tersebut tak menyiapkan strategi membangun demokrasi dan politik, melainkan kembali ke kampus. Reformasi kemudian diisi oleh penumpang-penumpang reformasi sampai sekarang ini. Karena itu, sistem politik yang dikendalikan pemilik modal dan transaksional ini harus dievaluasi agar perjalanan demokrasi ini tak dikuasai oleh gerombolan atau geng politik, yang mempurukkan bangsa ini.

Menurut Fuad, empat kali amendemen UUD 1945 justru makin memberikan kewenangan besar pada parpol. Sehingga mereka ini menjadi warga kelas satu, sedangkan warga di luar parpol sebagai warga kelas dua. Menyuburkan oligarki dan dinasti politik. Malah ada parpol yang dipimpin oleh satu keluarga.

"Dengan demikian siapa saja yang mau menjadi pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif dan sebagainya harus melalui parpol. Untuk itu wajar jika APBN habis untuk biaya politik, dari pemilu, pilpres, dan pilkada,” ujarnya kecewa.

Anggota DPD, Marhany mengakui jika reformasi selama ini tanpa dibarengi dengan strategi besar untuk membangun demokrasi itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah euforia reformasi, yang melahirkan oligarki, dinasti, dan suburnya KKN yang juga sampai ke daerah.

“Bahkan APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah habis untuk biaya politik daerah. Apalagi tak ada transparansi anggaran, maka banyak uang negara yang menguap tidak jelas, dan rakyat tetap miskin. Bahkan infrastruktur ekonomi makin buruk,” ungkap anggota DPD RI asal Sulawesi Utara ini. (A-109/A_88)***

Komentari di Facebook !