Warga Desa Mulyasari Hentikan Kegiatan Survei Seismik Pertamina

WARGA Dusun Sukamaju Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berkumpul  menolak kegiatan survei yang dilakukan oleh Pertamina, Jumat (17/5/2013).*
NURHANDOKO/PRLM
WARGA Dusun Sukamaju Desa Mulyasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar berkumpul menolak kegiatan survei yang dilakukan oleh Pertamina, Jumat (17/5/2013).*

BANJAR,(PRLM).-Tidak kurang seratus warga Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar menghentikan kegiatan survei seismik yang dilakukan oleh Pertamina.

Mereka mengaku takut dengan survei tersebut, karena khawatir terjadinya semburan liar seperti lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Aksi yang berlangsung Jumat (17/5/2013) merupakan yang ke dua kalinya. Mereka memerintahkan agar petugas yang melakukan pengeboran untuk menghentikan kegiatannya. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, akhirnya petugas tidak melanjutkan pengeboran.

Lokasi pengeboran yang nantinya bakal dimasuki bahan peledak, dilakukan di persawahan penduduk yang saat ini tengah menghadapi masa keluarnya malai padi.

Warga juga mengaku kaget dengan survei tersebut. Alasannya karena selama ini tidak mendapatkan penjelasan detil tentang kegiatan tersebut.

"Begitu sampai di lokasi petugas langsung menuju titik sasaran dan mengebor. Terus terang sampai saat ini kami tidak mendapatkan penjelasan menyeluruh. Kami khawatir bakal muncul semburan liar seperti yang terjadi di Lapindo. Sudah dua kali kami menghentikan kegiatan tersebut," tutur salah seorang tokoh masyarakat Desa Mulyasari Agus.

Didampingi tokoh lainnya, Edi dan Ikra serta sejumlah warga, ia menambahkan sosialisasi sebelumnya tidak meloibatkan seluruh warga, hanya pemilik lahan yang bakal terkena survei. Padahal, apabila terjadi persitiwa yang merugikan, dampaknya bakal dirasakan olerh warga lainnya.

"Sosialisasi juga yang terdengar "manis-manis'' saja, tetapi pahitnya tidak diungkapkan. Misalnya ganti rugi tanaman dan rumah yang rusak. Terus terang warga takut, apalagi dengar kabar nantinya juga bakal dilakukan peledakan di dalam tanah," ungkapnya.

Ikra menambahkan. infromasi yang diterimanya, pada bagian lubang hasil pengeboran selanjutnya diberi pupuk urea dan bahan kimia lainnya. tahap berikutnya dilakukan peledakan. "Sudah khawatir ditambah dengan bakal ada ledakan Kami jadi lebih takut," tuturnya.

Terpisah Kepala Humas Survei Seismik Pertamina, Andi menilai bahwa bahwa ketakutan warga mengenai kegiatan tersebut sangat berlebihan.

Sebab survei seismik mencari sumber minyak dan gas dengan metode sumber getar tersebut tidak berbahaya, karena kedalaman pengeboran maksimal hanya 30 meter.

"Survei hanya melakukan pengeboran dangkal, maksimal 30 meter. Coba dibandingkan dengan pengeboran sumur bisa lebih dari kedalaman itu," ungkapnya.

Dia mengatakan survei seismik tersebut bersifat regional dilaksankan di sebagian wilayah Jawa Barat bagian selatan dan Jawa Tengah bagian utara, dengan jumlah lubang sebanyak 6.626 titik.(A-101/A-89)***

Baca Juga

Pemkab Karawang Jamin Pengungsi Konflik Agraria di Jakarta

KARAWANG, (PR).- Pemerintah Kabupaten Karawang menjamin kelayakan hidup 187 warga korban konflik agraria PT Pertiwi Lestari yang mengungsi ke Jakarta. Hal tersebut tertuang pada rapat pembahasan pemulangan petani konflik agraria di Telukjambe Barat.

Pemerintah Didorong Membentuk Dewan Rating

DEPOK, (PR).- Pemerintah didorong mendirikan Dewan Rating guna mengatur dan mengawasi lembaga penyelenggara data rating yang menjadi rujukan industri penyiaran.

Obyek Wisata di Ciremai Belum Berkontribusi ke PAD

KUNINGAN, (PR).- Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat kini tengah membidik potensi Pendapatan Asli Daerah dari pengelolaan obyek-obyek wisata dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Jawa Barat Siaga Darurat Bencana Sampai 29 Mei 2017

BANDUNG, (PR),- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menerapkan Provinsi Jawa Barat siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor sejak awal November 2016 lalu. Pernyataan tersebut telah dikuatkan dalam surat penetapan bernomor 360/284-BPBD dan ditandatangani tanggal 1 November 2016.