Pramono Anung: Citra Polri Pasti akan Dirugikan

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Pramono Anung citra Polri akan dirugikan jika rekening gendut milik Aiptu LS dibiarkan mengambang. Hal itu dikatakannya di Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, rekening gendut milik Aiptu LS yang bertugas di Polres Sorong berilai transaksi sebesar 1,5 yrilyun. Hal ini, kata Pramono mencengangkan dirinya dan dia berharap kasus ini tidak tertutuo oleh isu lain.

‘’Apalagi ini dikaitkan dengan tindakan untuk menimbun BBM, main ilegal logging, ini benar-benar keterlaluan. Dengan munculnya kasus ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Kompolnas, Irwasum Polri, dan lain-lain harus kerja lebih keras,’’ ujarnya dengan nada kesal.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzammil Yusuf mengatakan, sebenarnya tidak sulit mengembangkan temuan PPATK tentang rekening gendut milik Aiptu LS sebesar Rp 900 milyar itu. Tinggal ditelusuri saja asal muasal transaksi tersebut.

‘’Tidak mungkin tidak terlacak, pasti terlacak darimana asal dana itu, kemudian apakah dia sendiri atau ada orang lain yang terlibat. Apakah uang itu hasil bisnis keluarga atau bagaimana karena di sana banyak tambang dan lain-lain,’’ katanya.

Rupanya, temuan PPATK soal rekening senilai Rp 900 milyar juga membuat Menko Polhukam Djoko Suyanto bingung, kenapa seorang polisi berpangkat Aiptu punya rekening sebesar itu.

‘’Heran yah? Aku juga heran? Tapi kan sekarang sedang diusut,’’ kata Djoko Suyanto usai rapat terbatas di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Djoko menjelaskan, saat ini pihak kepolisian sedang berkordinasi dengan pihak terkait untuk lakukan penyelidikan. ‘’Pasti aparat kepolisian akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memperkuat penyelidikan,’’ tegasnya.

Yang jelas, kasus rekening mencurigakan ini juga sudah ditangani Polda Papua. Ia berharap, sumber rekening mencurigakan tersebut bisa ditemukan. ‘’Kapoldanya sudah turun ke Sorong, mudah-mudahan bisa temukan sumbernya dari mana,’’ ujar Djoko Suyanto. (A-109/A-26)***

Baca Juga

Voting Solusi Kebuntuan RUU Pemilu

JAKARTA, (PR).- Bersikukuhnya pemerintah mempertahankan aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20-25% menjadi perdebatan yang cukup alot dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Setelah 47 Tahun, Akhirnya Bisa Salaman dengan Sri Sultan

YOGYAKARTA, (PR).- Ribuan warga dari berbagai empat kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY) berbaur dengan para pejabat dan pegawai negeri sipil bersalaman dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan Yogyakarta

Anggaran Penanganan Banjir Jabar Ditambah

JAKARTA, (PR).- Pemerintah pusat memutuskan untuk menambah anggaran rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanganan banjir Jabar. Program Rehabilitasi lahan tersebut akan dilaksanakan Juli 2017.

Dua Hal yang Bisa Lemahkan KPK Menurut Istana

JAKARTA, (PR).- Forum Guru Besar Antikorupsi sempat mendatangi Kantor Staf Presiden untuk menyatakan kekhawatiran bila ada pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).