Pramono Anung: Citra Polri Pasti akan Dirugikan

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Pramono Anung citra Polri akan dirugikan jika rekening gendut milik Aiptu LS dibiarkan mengambang. Hal itu dikatakannya di Jakarta, Rabu.

Seperti diketahui, rekening gendut milik Aiptu LS yang bertugas di Polres Sorong berilai transaksi sebesar 1,5 yrilyun. Hal ini, kata Pramono mencengangkan dirinya dan dia berharap kasus ini tidak tertutuo oleh isu lain.

‘’Apalagi ini dikaitkan dengan tindakan untuk menimbun BBM, main ilegal logging, ini benar-benar keterlaluan. Dengan munculnya kasus ini, lembaga-lembaga pengawasan seperti Kompolnas, Irwasum Polri, dan lain-lain harus kerja lebih keras,’’ ujarnya dengan nada kesal.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzammil Yusuf mengatakan, sebenarnya tidak sulit mengembangkan temuan PPATK tentang rekening gendut milik Aiptu LS sebesar Rp 900 milyar itu. Tinggal ditelusuri saja asal muasal transaksi tersebut.

‘’Tidak mungkin tidak terlacak, pasti terlacak darimana asal dana itu, kemudian apakah dia sendiri atau ada orang lain yang terlibat. Apakah uang itu hasil bisnis keluarga atau bagaimana karena di sana banyak tambang dan lain-lain,’’ katanya.

Rupanya, temuan PPATK soal rekening senilai Rp 900 milyar juga membuat Menko Polhukam Djoko Suyanto bingung, kenapa seorang polisi berpangkat Aiptu punya rekening sebesar itu.

‘’Heran yah? Aku juga heran? Tapi kan sekarang sedang diusut,’’ kata Djoko Suyanto usai rapat terbatas di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, kemarin.

Djoko menjelaskan, saat ini pihak kepolisian sedang berkordinasi dengan pihak terkait untuk lakukan penyelidikan. ‘’Pasti aparat kepolisian akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memperkuat penyelidikan,’’ tegasnya.

Yang jelas, kasus rekening mencurigakan ini juga sudah ditangani Polda Papua. Ia berharap, sumber rekening mencurigakan tersebut bisa ditemukan. ‘’Kapoldanya sudah turun ke Sorong, mudah-mudahan bisa temukan sumbernya dari mana,’’ ujar Djoko Suyanto. (A-109/A-26)***

Baca Juga

Kewenangan Ombudsman Perlu Diperkuat

JAKARTA,(PR).- Ombudsman meminta dukungan DPR agar kewenangannya diperkuat. Kendala saat ini, ombudsman hanya bisa memberi rekomendasi atas berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak mendapatkan tindak lanjut maksimal.

Asman Abnur, Wakili PAN di Kabinet Kerja

POLITISI Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan politisi Hanura Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Budi Tahu Resmi Jadi Menhub Pagi Tadi

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku baru tahu kepastian secara resmi menjadi menteri Rabu 27 Juli 2016 pagi. Namun, dia sudah beberapa kali berkomuikasi dan berinteraksi dengan presiden sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II.

Ruang Isolasi Nusakambangan Disterilkan

CILACAP, (PR).- Sampai sore hari ini ruang isolasi terpidana mati di Pulau Nusakambangan disterilkan dari seluruh kegiatan kunjungan. Kunjungan dan komunikasi antara terpidana dengan keluarganya baik di dari dalam maupun luar negeri dihentikan.