DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

Presiden tak Mau Keluarkan Perppu

POLITIK

BOGOR,(PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Hal ini dikemukakan Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Husni Kamil Manik di Istana Bogor, Selasa (5/8/2015) setelah bertemu dengan Jokowi.

Pilkada Serentak 2015

Di Dunia, Belum Ada Model Pilkada Serentak

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Peneliti LIPI Siti Zuhro menegaskan Pilkada serentak ini belum ada rule model-nya di dunia, dan Indonesia baru melaksanakan yang pertama kali pada 9 Desember 2015 mendatang.

Golkar Kubu AL akan Mengajukan Memori Banding

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Batas waktu terakhir bagi Golkar kubu Agung Laksono untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas putusan PN Jakarta Utara yang memenangkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie, berakhir Senin (10/8/2015).

Publik Sambut Positif Reshuffle Kabinet

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Isu reshuffle Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi mendapat sorotan media.