DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

SK Menkumham untuk Golkar Hanya Isapan Jempol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diklaim Partai Golkar kubu Agung Laksono mengesahkan kepengurusan mereka, diketahui hanya isapan jempol. Surat itu belum ditandatangani oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Paspor Diplomatik DPR Sangat Relevan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai permintaan Ketua DPR kepada pemerintah untuk mengeluarkan paspor diplomatik untuk anggota dewan adalah hal yang sangat relevan. Paspor diplomatik itu bahkan mendesak untuk segera dikeluarkan.

Kader PDIP Solid Dukung Megawati

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menilai saat ini regenerasi serta kaderisasi di PDIP telah berjalan secara baik.

Jokowi Langgar UU TNI

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.