DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

Perkuat Pendidikan Karakter Bangsa

POLITIK

PEKANBARU, (PRLM).- Setelah mencermati dan mempertimbangkan secara saksama berbagai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah sepakat bahwa perlunya penataan kembali sistem demokrasi Pancasila dalam segenap bidang kehi

Tes Urine Anggota DPRD Prov Jabar

POLITIK
Tes Urine Anggota DPRD Prov Jabar

Presiden: Anggaran Pilkada Serentak Ditanggung APBD

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo mengatakan, dana Pilkada serentak yang mencapai Rp 7 triliun seluruhnya menjadi tanggungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komisi XI Berharap Jokowi Segera Reshuffle Kabinet

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Komisi XI DPR bidang perekonomian, Fadel Muhammad, menegaskan bahwa Komisi XI berharap Presiden Joko WIdodo (Jokowi) segera me-reshuffle kabinetnya. Pasalnya Komisi XI tidak melihat terbentuknya tim ekonomi di kabinet Jokowi.