DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

302 Pendaftar Lolos Seleksi PPK

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan 302 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, Senin 27 Juni 2016. Nama-nama tersebut berhasil lolos penelitian administrasi.

KPU Serahkan Penambahan Anggota Kepada Presiden

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan keputusan penambahan anggota baru selepas meninggalnya Husni Kamil Manik kepada Presiden. Berdasarkan aturan, anggota KPU harus berjumlah 7 orang.

DPR Beri Sinyal Penolakan Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, (PR).- Muncul wacana penolakan terhadap rancangan undang-undang usulan pemerintah untuk menerapkan sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilihan calon legislatif. Penolakan terutama muncul terkait dengan persoalan "unjuk kekuatan" modal di antara caleg.