DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

DPD RI Desak Pemerintah Evaluasi UU Otsus Papua

JAKARTA,(PR).- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi terhadap UU Otsus Papua dan Papua Barat, yaitu UU Nomor 21 tahun 2001 secara menyeluruh dan komprehensif untuk menguatkan integrasi Papua dan Papua Barat ke dalam NKRI, dan memajukan kesejahteraan m

Tommy Tidak Siap Jadi Calon Ketua Umum Partai Golkar

NUSA DUA, (PR).- Hutomo Mandala Putra merasa tidak siap untuk maju memperebutkan posisi Calon Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu, dia menyatakan tidak maju bersaing dan lebih memilih bakal calon yang telah mendeklarasikan diri.

Komite Etik Terima 205 Aduan Pelanggaran Selama Munaslub

NUSA DUA, (PR).- Selama penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, Komite Etik telah menerima 205 aduan. Semua aduan yang masuk ada yang diterima melalui laporan lisan, SMS, maupun surat tertulis.