DPRD Segera Panggil KPU Kota Cirebon

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon bakal memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon, untuk dimintai klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran etika sejumlah komisioner KPU.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Lili Eliyah seusai menerima perwakilan komunitas untuk penataan kebijakan publik (Komunal) di ruang kerjanya Selasa (14/5/2013).

Komunal melaporkan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan beberapa komisioner KPU Kota Cirebon.

Di antara dugaan yang dilaporkan yakni masuknya komisioner Subhan Alba di daftar calon sementara (DCS) calon legislatif DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sebelum mengantongi SK mundur dari KPU Jabar.

Dugaan pelanggaran lain yakni suami dan kerabat komisioner Dita Hudayani tercatat di DCS DPRD Kota Cirebon, namun Dita tidak mengumumkan hal tersebut ke publik. Begitu juga dengan komisioner Emrizal, yang kerabatnya juga tercatat di DCS sebagai calon legislatif.

Menurut Lili, soal dugaan pelanggaran etika, sebenarnya sudah ada institusi sendiri yang menanganinya yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Termasuk juga soal keuangan juga kan nanti ada audit dari institusi terkait," katanya.

Namun, katanya, dewan akan memanggil KPU Kota Cirebon, untuk memberikan klarifikasinya.

Hanya memang, kata Lili, pemanggilan KPU Kota Cirebon bukan khusus terkait soal laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan komisioner KPU saja. "Ada sejumlah hal lain yang bakal diminta penjelasannya," katanya.

Dikatakan Lili, sesuai jadwal yang tercatat, pemanggilan KPU oleh Komisi A diagendakan pada 20 Mei mendatang. (A-92/A-26).***

Baca Juga

PDIP Belum Pikirkan Risma Maju di Pilgub DKI

POLITIK
JAKARTA - Banyak yang menginginkan agar Wali Kota Surabaya Tri JAKARTA, (PRLM).- Rismaharini (Risma) maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 untuk bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 

Dukung Megawati, Program Poros Maritim Harus Masuk GBHN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Prinsip-prinsip pembangunan nasional jangka panjang perlu dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara(GBHN). Dengan demikian, arah pembangunan menjadi jelas, konsisten, dan tidak berubah hanya berdasarkan selera pejabat yang sedang berkuasa.

DPR dan DPD Dorong Pembentukan Pansus Freeport

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dorong perlunya segera dibentuk Panitia Khusus atau Pansus PT Freeport, guna menuntaskan berbagai persoalan terkait pertambangan Freeport dan juga karut marut masalah perta

Munaslub Golkar tak Ditentukan Lewat Voting

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Rapimnas Partai Golkar akan memutuskan partai pohon beringin itu mengambil langkah apakah ingin melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau tidak.