PKS Tidak Kecipratan ‘Uang Panas’ Ahmad Fathanah

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak kecipratan sepeserpun ‘uang panas’ dari Ahmad Fathanah, tersangka suap dan pencucian uang pada kasus impor daging sapi dari luar negeri yang melibatkan bekas presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Keuangan PKS selalu diaudit oleh auditor independen sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

‘’Kalau soal aliran dana secara detil, tanya Bendum PKS, tapi secara prinsip saya tegaskan keuangan partai setiap tahun dilaporkan ke KPU melalui auditing independen, dari sisi situ kalau ada masalah sudah kelihatan,’’ ujar Hidayat di DPR, Selasa (14/5).

Namun, bila KPK dan PPATK punya data atau temuan mengenai aliran dana Fathanah ke partainya, silahkan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak jadi wacana. ‘’Silahkan PPATK dan KPK bongkar saja kalau ada temuan soal itu,’’ pinta bekas Ketua MPR itu.

Hidayat Nur Wahid juga mendorong PPATK segera membuka aliran dana Ahmad Fathanah ke 20 perempuan cantik, jangan hanya berwacana karena bisa membias ke mana-mana. ‘’PPATK jangan hanya berwacana, bongkar saja biar publik tahu,’’ tantangnya.

Ia berani menjamin, sejumlah perempuan cantik yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Fathanah itu tak ada yang memiliki hubungan dengan PKS. Ia juga menegaskan, tidak ada kader PKS yang menjadi penyanyi dangdut.

‘’Kita nggak tahu aliran dana Fathanah. Kalau Anda lihat tipologi wanita yang dekat dengan Fathanah, Anda pasti tahu. Kan nggak ada anggota PKS yang jadi penyanyi dangdut,’’ tegasnya.

Di tempat terpisah, Menkominfo dari PKS, Tifatul Sembiring membantah tudingan bahwa partai yang pernah dipimpinnya melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dijelaskan, langkah PKS melaporkan Jubir KPK, Johan Budhi dan 10 penyidik KPK yang hendak menyita mobil-mobil mewah di kantor PKS, merupakan langkah hukum yang wajar dan sesuai aturan yang berlaku.

‘’Itu lebay. PKS tidak melawan. Tidak versus begitu, tudingan itu kurang pas menurut saya,’’ tegas Tifatul di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, kemarin.

Bekas Presiden PKS itu menegaskan, langkah PKS mempolisikan sejumlah penyidik KPK, bukan di luar konteks hukum.

Langkah itu sesuai anjuran Johan Budhi yang mempersilakan PKS mengadu ke polisi jika keberatan terhadap tindakan KPK.

‘’Saya dengar dari diskusi di TV, bahwa Pak Johan Budhi juga mempersilahkan, kalau misalnya ada pihak-pihak tidak suka, tempuh saja prosedur hukum. Intinya kan ini melalui suatu prosedur hukum, bukan di luar konteks hukum,’’ katanya. (A-109/A-89)***

Baca Juga

Perjuangan Untuk Demokrasi Harus Terus Dilakukan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Indonesia kini dan pada masa-masa mendatang membutuhkan politisi dan pejabat model Ignatius Joseph Kasimo, atau yang dikenal dengan IJ Kasimo, yang merupakan salah satu tokoh pelopor Kemerdekaan Indonesia.

Bawaslu Temukan Praktik Mahar Politik

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik mahar politik dari sejumlah partai terhadap bakal calon (balon) kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak.
 

Pilkada Serentak 2015

Tak Perlu Perppu, Hanya 7 dari 269 Provinsi dan Kab/Kota yang Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai kalau hanya di tujuh daerah yang tunggal, bukan berarti parpol gagal melakukan kaderisasi, melainkan parpol di 7 daerah tersebut yang gagal, karena dari 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya 7 daerah yang ada pasangan tung

Persis Haramkan Golput

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tidak memperbolehkan pengurus dan kader-kadernya untuk bersikap tak memilih atau golput termasuk dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.