PKS Tidak Kecipratan ‘Uang Panas’ Ahmad Fathanah

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak kecipratan sepeserpun ‘uang panas’ dari Ahmad Fathanah, tersangka suap dan pencucian uang pada kasus impor daging sapi dari luar negeri yang melibatkan bekas presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Keuangan PKS selalu diaudit oleh auditor independen sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

‘’Kalau soal aliran dana secara detil, tanya Bendum PKS, tapi secara prinsip saya tegaskan keuangan partai setiap tahun dilaporkan ke KPU melalui auditing independen, dari sisi situ kalau ada masalah sudah kelihatan,’’ ujar Hidayat di DPR, Selasa (14/5).

Namun, bila KPK dan PPATK punya data atau temuan mengenai aliran dana Fathanah ke partainya, silahkan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak jadi wacana. ‘’Silahkan PPATK dan KPK bongkar saja kalau ada temuan soal itu,’’ pinta bekas Ketua MPR itu.

Hidayat Nur Wahid juga mendorong PPATK segera membuka aliran dana Ahmad Fathanah ke 20 perempuan cantik, jangan hanya berwacana karena bisa membias ke mana-mana. ‘’PPATK jangan hanya berwacana, bongkar saja biar publik tahu,’’ tantangnya.

Ia berani menjamin, sejumlah perempuan cantik yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Fathanah itu tak ada yang memiliki hubungan dengan PKS. Ia juga menegaskan, tidak ada kader PKS yang menjadi penyanyi dangdut.

‘’Kita nggak tahu aliran dana Fathanah. Kalau Anda lihat tipologi wanita yang dekat dengan Fathanah, Anda pasti tahu. Kan nggak ada anggota PKS yang jadi penyanyi dangdut,’’ tegasnya.

Di tempat terpisah, Menkominfo dari PKS, Tifatul Sembiring membantah tudingan bahwa partai yang pernah dipimpinnya melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dijelaskan, langkah PKS melaporkan Jubir KPK, Johan Budhi dan 10 penyidik KPK yang hendak menyita mobil-mobil mewah di kantor PKS, merupakan langkah hukum yang wajar dan sesuai aturan yang berlaku.

‘’Itu lebay. PKS tidak melawan. Tidak versus begitu, tudingan itu kurang pas menurut saya,’’ tegas Tifatul di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, kemarin.

Bekas Presiden PKS itu menegaskan, langkah PKS mempolisikan sejumlah penyidik KPK, bukan di luar konteks hukum.

Langkah itu sesuai anjuran Johan Budhi yang mempersilakan PKS mengadu ke polisi jika keberatan terhadap tindakan KPK.

‘’Saya dengar dari diskusi di TV, bahwa Pak Johan Budhi juga mempersilahkan, kalau misalnya ada pihak-pihak tidak suka, tempuh saja prosedur hukum. Intinya kan ini melalui suatu prosedur hukum, bukan di luar konteks hukum,’’ katanya. (A-109/A-89)***

Baca Juga

Partai Perindo Yakin Curi Simpati di Jawa Barat

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Sedikitnya 200 kader Partai Persatuan Indonesia dilantik, Kamis (14/1/2015). Ratusan kader ini merupakan pengurus Dewan Pimpinan Cabang di seluruh kecamatan di Cianjur dan Bogor.

Ada Rapat Pleno di KPU, Polisi Tutup Jalan Ir. H. Djuanda

POLITIK
SEJUMLAH aparat kepolisian dari Polres Cianjur berjaga-jaga di pertigaan Otista terusan Jalan Ir. H. Djuanda. Sejak pukul 13.00 WIB, Jumat (22/1/2016) jalan IR. H. Djuanda depan kantor KPU Cianjur ditutup untuk sementara waktu lantaran adanya kegiatan Rap

CIANJUR, (PRLM).- Arus lalu lintas yang melintas didepan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur jalan Ir. H Djuanda Salakopi, Jum'at (22/1/206) ditutup. Semua kendaraan yang biasa melintas dialihkan ke jalur lain.

Perindo DKI Menilai Ridwan Kamil Cocok untuk Ibu Kota

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Partai Perindo DKI Jakarta menyebut sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pantas menggusur posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
 

Seskab: Pemerintah Berharap Golkar Selesaikan Masalahnya

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah mengapresiasi keputusan Partai Golkar yang telah menyatakan dukungan secara resmi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (25/1/2016) lalu.