PKS Tidak Kecipratan ‘Uang Panas’ Ahmad Fathanah

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak kecipratan sepeserpun ‘uang panas’ dari Ahmad Fathanah, tersangka suap dan pencucian uang pada kasus impor daging sapi dari luar negeri yang melibatkan bekas presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Keuangan PKS selalu diaudit oleh auditor independen sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

‘’Kalau soal aliran dana secara detil, tanya Bendum PKS, tapi secara prinsip saya tegaskan keuangan partai setiap tahun dilaporkan ke KPU melalui auditing independen, dari sisi situ kalau ada masalah sudah kelihatan,’’ ujar Hidayat di DPR, Selasa (14/5).

Namun, bila KPK dan PPATK punya data atau temuan mengenai aliran dana Fathanah ke partainya, silahkan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak jadi wacana. ‘’Silahkan PPATK dan KPK bongkar saja kalau ada temuan soal itu,’’ pinta bekas Ketua MPR itu.

Hidayat Nur Wahid juga mendorong PPATK segera membuka aliran dana Ahmad Fathanah ke 20 perempuan cantik, jangan hanya berwacana karena bisa membias ke mana-mana. ‘’PPATK jangan hanya berwacana, bongkar saja biar publik tahu,’’ tantangnya.

Ia berani menjamin, sejumlah perempuan cantik yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Fathanah itu tak ada yang memiliki hubungan dengan PKS. Ia juga menegaskan, tidak ada kader PKS yang menjadi penyanyi dangdut.

‘’Kita nggak tahu aliran dana Fathanah. Kalau Anda lihat tipologi wanita yang dekat dengan Fathanah, Anda pasti tahu. Kan nggak ada anggota PKS yang jadi penyanyi dangdut,’’ tegasnya.

Di tempat terpisah, Menkominfo dari PKS, Tifatul Sembiring membantah tudingan bahwa partai yang pernah dipimpinnya melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dijelaskan, langkah PKS melaporkan Jubir KPK, Johan Budhi dan 10 penyidik KPK yang hendak menyita mobil-mobil mewah di kantor PKS, merupakan langkah hukum yang wajar dan sesuai aturan yang berlaku.

‘’Itu lebay. PKS tidak melawan. Tidak versus begitu, tudingan itu kurang pas menurut saya,’’ tegas Tifatul di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, kemarin.

Bekas Presiden PKS itu menegaskan, langkah PKS mempolisikan sejumlah penyidik KPK, bukan di luar konteks hukum.

Langkah itu sesuai anjuran Johan Budhi yang mempersilakan PKS mengadu ke polisi jika keberatan terhadap tindakan KPK.

‘’Saya dengar dari diskusi di TV, bahwa Pak Johan Budhi juga mempersilahkan, kalau misalnya ada pihak-pihak tidak suka, tempuh saja prosedur hukum. Intinya kan ini melalui suatu prosedur hukum, bukan di luar konteks hukum,’’ katanya. (A-109/A-89)***

Baca Juga

Bedah Buku "Marketing Politik Media"

POLITIK
ARMIN ABDUL JABBAR/PRLM

DPR akan Panggil Presiden Jokowi Terkait Surat Calon Kapolri

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu (Dapil Jakarta II) mengusulkan DPR agar segera mengundang Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan surat pencalonan Kapolri Badrodin Haiti.

Partai Golkar Kembali Usung Dadang Naser Sebagai Calon Bupati Bandung

POLITIK
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung Dadang Naser kembali diusung Partai Golkar untuk maju sebagai calon bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.

DPP Kubu Agung Belum Tunjuk Dadang Naser

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono mengaku belum menunjuk siapapun untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Desember 2015.