PKS Tidak Kecipratan ‘Uang Panas’ Ahmad Fathanah

JAKARTA,(PRLM).- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid yakin partainya tidak kecipratan sepeserpun ‘uang panas’ dari Ahmad Fathanah, tersangka suap dan pencucian uang pada kasus impor daging sapi dari luar negeri yang melibatkan bekas presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Keuangan PKS selalu diaudit oleh auditor independen sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

‘’Kalau soal aliran dana secara detil, tanya Bendum PKS, tapi secara prinsip saya tegaskan keuangan partai setiap tahun dilaporkan ke KPU melalui auditing independen, dari sisi situ kalau ada masalah sudah kelihatan,’’ ujar Hidayat di DPR, Selasa (14/5).

Namun, bila KPK dan PPATK punya data atau temuan mengenai aliran dana Fathanah ke partainya, silahkan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak jadi wacana. ‘’Silahkan PPATK dan KPK bongkar saja kalau ada temuan soal itu,’’ pinta bekas Ketua MPR itu.

Hidayat Nur Wahid juga mendorong PPATK segera membuka aliran dana Ahmad Fathanah ke 20 perempuan cantik, jangan hanya berwacana karena bisa membias ke mana-mana. ‘’PPATK jangan hanya berwacana, bongkar saja biar publik tahu,’’ tantangnya.

Ia berani menjamin, sejumlah perempuan cantik yang disebut-sebut menerima aliran dana dari Fathanah itu tak ada yang memiliki hubungan dengan PKS. Ia juga menegaskan, tidak ada kader PKS yang menjadi penyanyi dangdut.

‘’Kita nggak tahu aliran dana Fathanah. Kalau Anda lihat tipologi wanita yang dekat dengan Fathanah, Anda pasti tahu. Kan nggak ada anggota PKS yang jadi penyanyi dangdut,’’ tegasnya.

Di tempat terpisah, Menkominfo dari PKS, Tifatul Sembiring membantah tudingan bahwa partai yang pernah dipimpinnya melakukan perlawanan terhadap KPK.

Dijelaskan, langkah PKS melaporkan Jubir KPK, Johan Budhi dan 10 penyidik KPK yang hendak menyita mobil-mobil mewah di kantor PKS, merupakan langkah hukum yang wajar dan sesuai aturan yang berlaku.

‘’Itu lebay. PKS tidak melawan. Tidak versus begitu, tudingan itu kurang pas menurut saya,’’ tegas Tifatul di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, kemarin.

Bekas Presiden PKS itu menegaskan, langkah PKS mempolisikan sejumlah penyidik KPK, bukan di luar konteks hukum.

Langkah itu sesuai anjuran Johan Budhi yang mempersilakan PKS mengadu ke polisi jika keberatan terhadap tindakan KPK.

‘’Saya dengar dari diskusi di TV, bahwa Pak Johan Budhi juga mempersilahkan, kalau misalnya ada pihak-pihak tidak suka, tempuh saja prosedur hukum. Intinya kan ini melalui suatu prosedur hukum, bukan di luar konteks hukum,’’ katanya. (A-109/A-89)***

Baca Juga

Pengacara Sebut Bupati Ojang Masih Kader PDIP

JAKARTA, (PR).- Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Subang Ojang Sohandi masih tercatat sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ojang dari PDIP, Gregorius Jako di Gedung KPK, Rabu, 25 Mei 2016.

PPP Pertahankan Ivan Haz Sebagai Kader

JAKARTA, (PR).- Walau pun i anggota DPR RI FPPP Fanny Safriansyah (Ivan Haz) telah secara resmi dipecat sebagai anggota DPR RI oleh Majelis Kehormtan Dewan (MKD) DPR RI, namun yang bersangkutan tetap dipertahankan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Perbatasan Sambas dan Serawak Terbuka, Ekonomi Meningkat

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta kembali mengingatkan rakyat Indonesia soal wilayah perbatasan, karena wilayah perbatasan adalah wilayah yang sangat strategis dan potensial bagi rakyat Indonesia.

Legislatif Dukung Perppu Perlindungan Anak

JAKARTA, (PR).- Sejumlah fraksi DPR RI memandang positif atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun masih ada perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan kebiri kimiawi seperti yang diatur dalam perppu.