Ijazah Diniyah Takmiliyah Rawan Dijualbelikan

SOREANG, (PRLM).- Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar mewanti-wanti agar tidak ada jual beli ijazah maupun surat keterangan sedang belajar Diniyah Takmiliyah berkaitan dengan kewajiban melampirkan ijazah Diniyah Takmiliyah untuk melanjutkan ke SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA. Sedangkan warga meminta agar kewajiban ijazah Diniyah Takmiliyah untuk masuk ke SMA/SMK/MA karena SMP/MTs merupakan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.

“Dengan adanya kewajiban mengantongi ijazah Diniyah Takmilyah dikhawatirkan akan terjadi jual beli ijazah hanya agar bisa lulusan SD melanjutkan ke SMP/MTs dan lulusan SMP ke MA/SMK/SMA,” kata Kepala Kemenag Jabar, H. Saeroji, ketika dihubungi “PRLM”, Selasa (14/52013).

Diberitakan sebelumnya, lulusan SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. maupun lulusan SMP yang akan ke SMA/SMK/MA diwajibkan mengantongi ijazah diniyah takmiliyah mulai tahun ajaran 2013/2014. Namun diniyah takmiliyah bisa mengeluarkan surat keterangan sedang belajar bagi siswa SD dan SMP yang belum mengantongi ijazah.
Sedangkan lulusan Madrasah Ibtidaiyah (MI) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak diwajibkan memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah karena mata pelajaran agamanya sudah banyak. Mata pelajaran agama di MI dan MTs sama dengan diniyah yakni Alquran Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, Fikih, dan Bahasa Arab.

Lebih jauh Saeroji mengatakan, kewajiban belajar di diniyah takmiliyah tidak sebatas untuk mendapatkan ijazah melainkan pembentukan anak berakhlak baik. “Anak-anak juga dibiasakan beribadah sejak dini, bisa membaca dan memahami Alquran dengan baik, dan mempraktikkan dalam kesehariannya. Bukan sebatas selembar ijazah,” katanya.(A-71/A-147)***

Baca Juga

Lippo Group Salurkan Beasiswa Senilai Rp 1,5 Miliar

JAKARTA, (PR).- Lippo Group menyerahkan beasiswa senilai Rp 15 miliar kepada 10 perguruan tinggi nasional (PTN) di Auditorium Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa 20 Desember 2016.

Serapan Pendidikan Vokasi Rendah

JAKARTA, (PR).- Tahun depan, pendidikan vokasi akan menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasalnya, hingga akhir tahun ini, pendidikan vokasi baru menyerap sekitar 5,6 persen dari total mahasiswa nasional.

Mendikbud Izinkan Sekolah Himpun Dana Masyarakat

JAKARTA, (PR).- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengizinkan sekolah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Pasalnya, jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, sekolah akan sulit maju dan memiliki daya saing tinggi.