KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Atut Diberhentikan Presiden, Kemendagri Tunggu Usulan Angkat Wagub

POLITIK

JAKARTA, PRLM).- Presiden Joko Widodo melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2015 telah memberhentikan terpidana kasus korupsi Ratu Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

Usung Koruptor, Parpol tidak Berikan Pendidikan Politik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu memutuskan bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalankan hukumannya sebagaimana diatur dalam Undang-undangtentang pemilihan kepala da

Pilkada Serentak 2015

Munculnya Calon Pilkada yang Dikondisikan Calon Lainnya

POLITIK

PURBALINGGA, (PRLM).- Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo menilai munculnya nama Sugeng dan Sucipto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dalam Pilkada 2015 adalah sebagai calon "bagongan" atau calon yang dikondisikan oleh pasangan cal

Pilkada Serentak 2015

Calon Independen Gugat KPUD Kota Depok

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kembali digugat oleh bakal calon dalam pemilukada serentak ini.