KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Jalur Perseorangan Harus Raih Dukungan 106.716 Suara

POLITIK

SINGAPARNA, (PRLM).- Pasangan dari jalur perseorangan harus meraih dukungan, paling sedikit 106.716 suara untuk melaju sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Raihan dukungan harus mewakili setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Kisruh Golkar

Kubu ARB Yakin Menang di PTUN

POLITIK

JAKARTA,(PRLM).- Partai Golkar hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie meyakini dapat memenangkan gugatan perselisihan kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Anggota Komisi III DPR Serap Aspirasi Warga Aceh

POLITIK

BANDA ACEH, (PRLM).- Ratusan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh, Aceh Barat hadir dalam seminar bertajuk "Peran Pemuda Dalam Menjaga dan Merawat Perdamaian Aceh" yang digelar di Gedung STAIN, Meulaboh, Selasa (5/5/2015).

Pasek: SBY Terhormat Jadi Ketua Mahkamah Partai

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Gede Pasek Suardika menegaskan keinginannya menjadikan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi tokoh yang terhormat sebagai Ketua Mahkmah Partai Demokrat (MPD), bukan untuk menjadi Ketua Umum DPP PD pada Kongres IV PD di S