KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Pimpinan MPR Undang Presiden Laporkan Kinerjanya Kepada Rakyat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Fraksi-Fraksi MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (3/7/2015), di kantor Presiden, Jakarta, mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kerjasama FPKB-Wartawan Dimulai dengan Batu Akik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua FPKB DPR A. Helmy Faishal Zaeni bertekad membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalan tugas masing-masing.

PNS Tak Boleh Jadi Tim Sukses

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Para pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua PNS harus netral dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

POLITIK
Polres Indramayu Tanda Tangani MoU dengan Kejari dan Panwaslu

INDRAMAYU, (PRLM).- Mengantisipasi perbedaan persepsi penanganan pidana pemilu, Polres Indramayu menggelar rapat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Panwaslu.