KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Partai Perindo Yakin Curi Simpati di Jawa Barat

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Sedikitnya 200 kader Partai Persatuan Indonesia dilantik, Kamis (14/1/2015). Ratusan kader ini merupakan pengurus Dewan Pimpinan Cabang di seluruh kecamatan di Cianjur dan Bogor.

Ada Rapat Pleno di KPU, Polisi Tutup Jalan Ir. H. Djuanda

POLITIK
SEJUMLAH aparat kepolisian dari Polres Cianjur berjaga-jaga di pertigaan Otista terusan Jalan Ir. H. Djuanda. Sejak pukul 13.00 WIB, Jumat (22/1/2016) jalan IR. H. Djuanda depan kantor KPU Cianjur ditutup untuk sementara waktu lantaran adanya kegiatan Rap

CIANJUR, (PRLM).- Arus lalu lintas yang melintas didepan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur jalan Ir. H Djuanda Salakopi, Jum'at (22/1/206) ditutup. Semua kendaraan yang biasa melintas dialihkan ke jalur lain.

Perindo DKI Menilai Ridwan Kamil Cocok untuk Ibu Kota

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Partai Perindo DKI Jakarta menyebut sosok Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, pantas menggusur posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
 

Seskab: Pemerintah Berharap Golkar Selesaikan Masalahnya

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah mengapresiasi keputusan Partai Golkar yang telah menyatakan dukungan secara resmi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (25/1/2016) lalu.