KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.