KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Kehadiran Sri Mulyani untuk Memperkuat Fondasi Fiskal

JAKARTA, (PR).- Ditariknya kembali Sri Mulyani Inderawati sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet kerja Jokowi-JK semata untuk memperkuat fondasi fiskal, namun tetap harus berpijak pada Nawacita yang menjadi dasar pembangunan ekonomi Jokowi.

Reshuffle Kedua Kental Unsur Politik

JAKARTA, (PR).- Mantan politisi PAN Dradjad Wibowo berpendapat, kesan politik dalam reshuffle kabinet yang kedua ini lebih besar daripada pertimbangan ekonomi, meski sektor ekonomi yang lebih banyak dirombak. Tapi, langkah Jokowi tersebut menunjukkan kuasanya sebagai Presiden.

Deden Hidayat Ketua DPD Golkar Kota Bandung

BANDUNG, (PR).- Deden Hidayat terpilih secara aklamasi untuk melanjutkan jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung hingga 2019 mendatang.

Wajah Perubahan Berganti Menjadi Status Quo

BANDUNG, (PR).- Keterwakilan wajah-wajah perubahan diganti dengan wajah status quo dalam langkah politik reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.