KPU Tak Perlu Diberi Kewenangan Lebih

JAKARTA, (PRLM).- Wacana memberi kewengan lebih besar kepada KPU untuk mengurus kualitas para caleg dan Parpol, tidak didukung anggota DPR. Selama ini, KPU memang hanya mengurusi logistik Pemilu dan para pemilihnya. Wacana itu dimunculkan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan harapan akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPR Yasonna H. Laoly (F-PDI Perjuangan) yang ditemui sebelum Sidang Paripurna DPR, Senin (13/5), menanggapi serius hal ini. Sebaiknya KPU cukup mengurusi Pemilu saja. Soal menjaring caleg-caleg berkualitas biarkan menjadi wilayah otoritas partai politik.

“Kalau sebatas melaksanakan dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih baik, sosialisasi agar masyarakat bisa lebih banyak memilih, kemudian membuat PPK, PPS, dan aparatur penyelenggara Pemilu menjadi lebih baik dan lebih profesional, saya kira itu lebih kita utamakan dulu. Kalau masuk ke soal membina kualitas calon anggota legislatif itu sudah intervensi,” tandas Yasonna.

Yasonna yakin parpol-parpol akan menyeleksi secara ketat kualitas orang-orang yang masuk dalam daftar calegnya. Karena tanpa kualitas, suatu partai bisa tidak dipilih lagi dalam Pemilu. Kalau pun proses seleksi kualitas caleg diserahkan ke KPU, belum tentu lebih baik. “Kita ini, kan, baru 3 kali Pemilu. Saya tetap yakin, masing-masing parpol nanti akan terus meningkatkan kualitas. Kalau itu diberikan ke KPU belum tentu juga lebih baik.”

Saat ini dengan sistem suara terbanyak dan seleksi demokrasi yang sangat ketat, mau tidak mau caleg yang akan ditampilkan parpol tentu yang berkualitas. KPU tak perlu ikut campur tangan menyeleksi caleg-caleg berkualitas. Partai politik sudah pasti melakukan rekrutmen yang sangat selektif untuk itu.

“Kalau KPU bisa menyelenggarakan Pemilu lebih jujur, adil, independen, kemudian melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu dengan baik, membuat DPT yang baik tidak ada penambahan-penambahan, meningkatkan jumlah pemilih hadir di TPS, rekapitulasi suara bisa berjalan cepat, dan tidak ada manipulasi atau kecurangan, itu sudah merupakan kontribusi terbesar yang dilakukan KPU,” tegasnya.(A-109/A-26)***

Baca Juga

Mencalonkan Diri Lagi, Walikota Cimahi Daftar ke PAN

CIMAHI, (PR).- Nama petahana Walikota Cimahi Atty Suharti mulai meramaikan suasana Pilkada Serentak Kota Cimahi 2017. Atty melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Wali Kota Cimahi ke DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cimahi, Sabtu, 25 Juni 2016.

Jaga Integritas pada Pilkada Serentak 2017

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nur Hidayat Sardini menyarankan kepada seluruh penyelenggara penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas pemilu menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017.

Dana Akomodasi Kampanye Jadi Polemik

JAKARTA, (PR).- Rancangan pengubahan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2015 memunculkan perbedaan pendapat di masyarakat. Pengeluaran dana akomodasi kampanye dalam bentuk barang dinilai masih bisa memunculkan celah praktik politik uang.

302 Pendaftar Lolos Seleksi PPK

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan 302 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, Senin 27 Juni 2016. Nama-nama tersebut berhasil lolos penelitian administrasi.