BPN Indramayu Fasilitasi Konflik Sengketa Tanah Sidodadi

INDRAMAYU, (PRLM).- Jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Indramayu berhasil memfasilitasi permasalahan konflik sengketa tanah Desa Sidodadi Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu. Keberhasilan itu menurut Kepala BPN Kab.Indramayu, H.Izhar, SH didampingi Kasie Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan (SKP), H.Cecep Ismail tidak terlepas adanya kerja sama antara unsur muspida dalam hal ini adalah Danramil maupun Kapolsek setempat.

“Sebagai fasilitator, kami harus mampu menjembatani konfilk maupun permasalahan yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan tanah. Dan, Alhamdulillah permasalahan itu dapat teratasi berkat adanya dukungan unsur muspida maupun pengertian dari masyarakat setempat,” ujarnya.

Dikatakan Izhar, hasil pelaksanaan gelar telah dicapai kesepakatan dengan kesimpulan yakni atas tanah yang dipermasalahkan seluas sekitar 327 hektare telah terdapat putusan dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum (inkract van gewijsde).

“Intinya menyatakan antara tanah yang dipermasalahkan sekitar seluas 327 Ha, statusnya adalah tanah negara bebas di mana didalamnya termasuk tanah garapan Raskim dkk (para penggugat) sebanyak 251 orang seluas 242 Ha,”paparnya.

Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum itu patut untuk dipatuhi dan dihormati, sehingga penentuan subyek hak atas tanah yang dipermasalahkan dalam rangka permohonan hak atas tanahnya harus berpedoman pada putusan yang dimaksud. Yakni untuk tanah seluas sekitar 242 Ha subyek haknya adalah Raskim dkk sedangkan terhadap sisa tanah sekitar 85 Ha dapat ditetapkan untuk penggarap baru yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Permohonan hak atas tanah yang dipermasalahkan dapat diproses melalui mekanisme dan tata cara pemberian hak atas tanah negara berdasarkan peraturan menteri negara agraria/Kepala BPN No 9 tahun 1999 jo .peraturan Kepala BPN RI No 1 tahun 2011 js dan peraturan Kepala BPN RI No 3 tahun 2012,” urai Izhar.

Selain itu, sambung dia, tentang penilaian dapat tidaknya diberikan suatu hak atas tanah terhadap pemohon merupakan tugas panitia pemeriksaan tanah yang harus melakukan penelitian dan pengkajian terhadap data administrasi, data fisik serta data yuridis atas tanah yang dimohon sebagai bahan pertimbangan Kepala BPN Indramayu untuk mengambil keputusan. Apabila terdapat klaim dari beberapa pihak yang mengaku merasa berhak atas tanah yang dipermasalahkan, maka sebelum
penyelesaian masalah tersebut difasilitasi oleh Pemda seyogyanya diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu oleh kantor pertanahan Indramayu dengan berpedoman pada peraturan Kepala BPN-RI No 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan mengedepankan penyelesaian melalui prinsip win-win solution.

“Apabila dikemudian hari ternyata masih terjadi konflik penguasaan dan penggarapan di atas tanah yang dipermasalahkan, maka kantor pertanahan Indramayu dapat berkoordinasi dengan Pemda setempat serta instansi-instansi terkait lainnya. Sementara, terhadap permohonan pengukuran atas bidang tanah yang diajukan oleh Sukamto SH, bertindak untuk dan atas para penggarap akan diproses lebih lanjut oleh kantor wilayah BPN Provnsi Jabar sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak ada masalah atau klaim dari pihak lain,” ungkapnya.

Pengacara Sukamto, SH membenarkan bila permasalahan konflik sengketa tanah Desa Sidodadi Kec.Haurguelis telah selesai dan telah disepakati untuk bersama-sama dalam pembuatan sertifikat tanah. “Semuanya telah selesai dan telah disetujui untuk satu persepsi dalam pembuatan sertifikat tanah,”pungkasnya. (rat/A-147)***

Komentari di Facebook !