2.500-an Warga “Boro” di Jateng Bisa Memilih

SOLO, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng memastikan, dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, Minggu, 26 Mei 2013 mendatang, warga yang kesulitan menggunakan hak di tempat asal dapat memilih di tempat lain. Persyaratannya, warga tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jateng, mendaftarkan diri menggunakan formulir Kode 23 dan mengisi surat pernyataan tentang alasan tidak dapat memilih di tempat asal.

“Kesempatan mereka mendaftarkan diri pada Januari – Februari 2013 lalu. Kami memperkirakan terdapat 2.000 – 2.500 orang warga Jateng yang ‘boro’ bekerja di kota-kota industri, seperti Semarang dan Surakarta, tidak dapat memilih di tempat asalnya,” ujar Andreas Pandiangan, Divisi Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Jateng, kepada wartawan di Solo, Selasa (7/5/13).

Dalam acara “Workshop Media tentang Tahapan Pilgub 2013” tersebut, Andreas mengungkapkan, di antara sekian banyak warga yang menggunakan formulir Kode 23, terdapat seorang yang semula dinyatakan hilang oleh keluarganya ternyata berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Ketika nama orang tersebut dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kantor kelurahan, salah seorang keluarga orang itu membacanya dan akhirnya setelah ditelusuri dapat menemukannya di LP karena tersangkut perkara pidana.

Berdasarkan data daftar pemilih kode 02, menurut Andreas, jumlah pemilih tetap se-Jateng tercatat sebanyak 27.385.985 orang. Jumlah itu berkurang sebanyak 29.721 orang dibanding data yang tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 27.415.706 orang.

Penurunan itu di antaranya disebabkan ada warga yang meninggal, pindah tempat dan sebagainya.

Menyinggung proses pemutakhiran data DPS menjadi DPT dalam Pilgub 2013 yang terkesan lambat, Andreas beralasan, partisipasi masyarakat yang memberi masukan ke KPU terkait DPS sangat kecil. Menurut dia, penyebabnya masyarakat jarang melihat DPS yang ditempel di kelurahan dan hanya sebagian kecil yang melihat DPS daring (online).

“Itu sebabnya sosialisasi Pilgub di Jateng terkesan lambat. Bahkan, sosialisasi bakal calon (Balon) gubernur dan wakil gubernur juga lambat, dibanding sosialisasi saat Pilgub DKI, Pilgub Jabar dan Pilgub Banten. Di provinsi itu jauh-jauh hari sudah bermunculan Balon,” jelasnya.

Berbicara tentang anggaran pembiayaan Pilgub Jateng 2013, untuk membiayai seluruh tahapan sampai pemilihan dua putaran, Andreas Pandiangan menyebutnya sebagai “paket hemat”. Berbeda dengan pembiayaan Pilgub Jabar yang dalam satu putaran menghabiskan Rp 1,2 triliun, dalam Pilgub Jateng dua putaran hanya dianggarkan Rp 588 miliar lebih. Untuk menghemat anggaran, antara lain KPU Jateng mengurangi jumlah tenaga sekretariat yang ditugaskan di KPU, PPK dan PPS.

Pada bagian lain, Andreas mengungkapkan, pihaknya mewaspadai berbagai kemungkinan termasuk praktik kecurangan dengan mendesain surat undangan C-6 yang tidak dapat difotocopi dan adanya warga terdaftar yang tiba-tiba tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam kaitan itu, KPU telah menyiapkan formulir berisi catatan tentang ketidakhadiran pemilih yang harus diisi KPPS.

Berdasarkan tahapan yang disusun KPU Jateng, mulai Rabu (8/5/13), Pilgub Jateng memasuki masa kampanye. Putaran pertama sekaligus pembukaan kampanye dimulai dengan penyampaian visi dan misi tiga Cagub-Cawagub, masing-masing pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono (1), pasangan petahana Bibit Waluyo-Sudijono (2) dan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko (3), di depan DPRD Jateng.

Masa kampanye akan berlangsung sampai 22 Mei 2013 dan dijadwalkan diadakan debat terbuka yang ditayangkan televisi pada 10, 14 dan 22 Mei 2013.

“Kalau kami melaksanakan Pilgub secara jujur, adil dan fair tanpa ada sengketa, diharapkan hasilnya dapat segera ditatapkan tidak sampai pada tahapan PHPU,” tutur Andreas lagi. (A-103/A_88)***

Komentari di Facebook !
Customize This