KPK Terus Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Impor Daging Sapi

DEPOK, (PRLM).-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). terus menelusuri aliran dana kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fatanah selain kepada Ayu Azhari dan Vitalia Shesya. Saat ini KPK masih mengumpulkan bukti - bukti dan memanggil pihak yang terkait dengan kasus tersebut.

"Kami akan terus periksa, fokus kepada kemana aliran dana tersebut,"ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas dalam diskusi di Bank Jabar Banten, Depok, Selasa (7/5/2013).

Dia mengatakan, terakhir dana tersebut sempat mengalir ke artis cantik Ayu Azhari, dan Vitalia. Saat ini baru dua selebritis itu yang diperiksa.

Namun pihaknya terus mengumpulkan bukti - bukti dan memanggil pihak yang terkait. "Semuanya terus diperiksa, kalau masih perlu dipanggil lagi akan kami periksa lagi," ujarnya.

Selain Vitalia, artis Ayu Azhari juga menerima uang sebanyak Rp20 juta dan USD 1.800 dari Fathanah. Menurut Ayu, uang tersebut untuk kampanye calon dari PKS di sejumlah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang tersebut dari tangan Ayu Azhari yang diduga pemberian dari Ahmad Fathanah.

Namun meski telah mengembalikan sejumlah uang dan barang yang diperoleh dari tersangka kasus suap impor daging Sapi, Ahmad Fathanah, bukan berarti Ayu Azhari akan lepas begitu saja. Busyro berkata KPK bisa kembali memanggil Ayu jika masih diperlukan pemeriksaan lanjutan dalam proses penyelidikan.

Busyro menegaskan bahwa yang saat ini KPK lakukan adalah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jika benar ditemukan pada selain Ayu Azhari dan model cantik Vitalia Sesha, Busyro menegaskan maka harta itu akan disita.

Namun, kata dia, KPK belum bisa menjerat Ayu Azhari dan Vitalia dengan UU TPPU. "Belum sampai ke TPPU, nanti kita lihat perkembangannya ya," kata dia. (A-185/A-89)***

Baca Juga

Taksi Konvensional dan Daring Didorong Untuk Kerja Sama

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mendorong perusahaan taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi daring (online) untuk bekerja sama. Agar kolaborasi bisnis yang saling menguntungkan dan sehat dapat terbangun.

MA Batalkan Kocok Ulang DPD RI 2,5 Tahun

JAKARTA, (PR).- Akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan judicial review Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 /2017 terkait atas pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dan memberlaku surutkan kepada pimpinan DPD yang menjabat.

60.000 WNI Overstay Akan Ikut Amnesti di Arab Saudi

JAKARTA, (PR).– Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, Soes Hindharno, mengungkapkan bahwa sedikitnya ada 60.000 warga negara Indonesia (WNI) yang sudah habis masa tinggalnya atau oversta