Akta Kelahiran Usia 60 Hari ke Atas Kini tak Perlu Penetapan Pengadilan Lagi

SOREANG, (PRLM).- Pengurusan akta kelahiran untuk anak-anak yang berusia di atas 60 hari maupun setahun kini makin mudah dan murah. Anak-anak yang berusia di atas setahun dan belum memiliki akta kelahiran kini tak perlu lagi harus mengurus surat penetapan ke Pengadilan Negeri (PN) terlebih dulu.

"Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XI/2013 tertanggal 30 April 2013 sehingga mulai 1 Mei keputusan ini langsung berlaku efektif," kata Kabid Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kab. Bandung, Iwan Ridwan, di ruang kerjanya, Selasa (7/5/13).

Selama ini untuk anak-anak yang berusia di atas setahun sesuai dengan UU No. 23/2006 pasal 32 ayat (2) mewajibkan anak-anak berusia setahun harus mendapatkan penetapan PN sebelum mengurus akta kelahiran.

"Untuk mendapatkan putusan PN itu tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. Dari putusan PN Bale Bandung untuk mendapatkan penetapan PN ditetapkan biaya Rp 250.000 untuk warga yang mampu dan warga tak mampu Rp 141.000," katanya.

Namun ketentuan itu tak berlaku lagi dengan adanya keputusan MK. "Bahkan MKsudah menyebarkan surat keputusan kepada pengadilan-pengadilan agar meniadakan sidang penetapan akta kelahiran. Disdukcasip Kab. Bandung mulai 1 Mei langsung melayani masyarakat untuk akta kelahiran tanpa adanya surat penetapan PN," katanya. (A-71/A-88)***

Baca Juga

Polisi Gerebek Penjual Ratusan Liter Tuak

CIMAHI, (PR).- Atas dasar laporan dari masyarakat, Jajaran Polsek Cimahi berhasil mengamankan ratusan liter tuak yang dijualbelikan di kawasan permukiman. Masyarakat diminta kritis dan bekerjasama untuk memberantas peredaran miras di Kota Cimahi.

Pejabat SOTK Baru Keluhkan Kendaraan Dinas

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah pejabat pada struktur organisasi dan tata kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan belum tersedianya mobil dinas. Padahal, kendaraan dinas tersebut dibutuhkan untuk menunjang operasional saat turun ke lapangan.

4 Tahun Gedung Apdesi Terbengkalai

Kepala Desa Minta Digaji Seperti PNS

SOREANG,(PR).- Kepala desa dan perangkat desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bandung mengalokasikan penghasilan tetap yang dibayar bul