Kasus Suap Hakim Tipikor Setyabudi Tedjocahyono

Empat Kepala Dinas Pemkot Bandung Diperiksa KPK, Hanya Dua yang Hadir

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Setelah memeriksa para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat, giliran para kepala dinas di Pemkot Bandung dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyuapan Hakim Setyabudi Tedjocahyono dalam penanganan perkara Bantuan Sosial (Bansos) Bandung.

Pejabat yang diperiksa itu adalah Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bandung Yosi Irianto, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung Ricky Gustiadi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Oji Mahroji, dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Kadistarcip) Rusjaf Adimenggala.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, tidak semua pejabat tersebut memenuhi panggilan KPK. Yosi dan Rusjaf hadir memenuhi panggilan sebagai saksi sementara dua orang pejabat lainnya tidak hadir.

Usai diperiksa KPK, Yosi mengatakan, ia dimintai keterangan terkait peristiwa tangkap tangan Hakim Setyabudi setelah menerima uang Rp 125 juta dari Asep Triana. KPK juga menangkap Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Herry Nurhayat, dan Ketua Ormas Gasibu Pajajaran Toto Hutagalung.

"Saya ditanya waktu penangkapan tersebut sedang berada di mana," kata Yosi ditemui di KPK, Senin (6/5/13).

Ia mengatakan, Jumat (22/3/2013) lalu saat terjadi tangkap tangan itu ia sedang bertemu dengan Badan Musyawarah Masyarakat Sunda (Bammus) di kawasan Dago. Sekitar pukul 15.00 WIB ia mengetahui kejadian itu dari staf di Pemkot Bandung. Sebelumnya ia melaksanakan shalat Jumat di kediamannya. "Saya kaget juga ada peristiwa (penangkapan) itu," katanya.

Terkait penyuapan itu, ia mengaku tidak tahu-menahu. Termasuk dari mana uang yang diberikan Herry Nurhayat melalui Toto dan Asep kepada Setyabudi. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Ia menyadari posisinya sebagai Plt. Sekda Pemkot Bandung membuatnya terseret dalam penyidikan kasus ini. "Saya jadi Plt sejak 11 Maret 2013, lalu tanggal 22 Maret 2013 kejadian seperti itu. Saya memaklumi saja kalau saya harus dipanggil. Tapi tidak apa-apa, saya harusnya ke Kalimantan tapi saya batalkan karena ke sini (KPK), supaya cepat selesai," katanya.

Yosi menyelesaikan pemeriksaan lebih dulu dibandingkan Rusjaf. Satu jam setelah Yosi menyelesaikan pemeriksaan, Rusjaf tampak meninggalkan Gedung KPK. Namun ia tidak memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaan yang dijalaninya. "No comment. Sudah cukup ya," ujarnya.

Terkait pemeriksaan itu, Johan mengatakan, mereka yang dipanggil dianggap mengetahui atau mendengar kasus yang sedang disidik KPK. "Mereka dianggap tahu. Tapi detil pemeriksaannya kami tidak diberi tahu (penyidik)," kata Johan kepada wartawan, Senin (6/5).

Menurut informasi yang diterima "PRLM", terdapat 12 kepala dinas atau pejabat yang setara dengan kepala dinas yang dimintai keterangan KPK pekan ini. Mereka adalah pejabat yang diduga mengetahui kasus ini karena dikabarkan turut hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemkot Bandung yang dipimpin oleh Walikota Bandung Dada Rosada. Pertemuan tersebut diduga menjadi petunjuk bagi KPK untuk mengembangkan kasus ini. (A-170/A_88)***

Baca Juga

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

PP Aisyiah Memilih Pemimpin dari 13 Calon

NASIONAL

MAKASSAR, (PRLM).- Panitia pemilihan PP Aisyiah menjawalkan akan memilih pengurus periode 2015-2020 di Gedung Manunggal Makassar, Kamis (6/8/2015). Sesuai prosedur, para muktamirin akan memilih 13 dari 39 calon yang direkomendasikan tanwir Aisyiah pada 1-2 Agustus 2015.

Muktamar Ke-47 Muhammadiyah

Siti Noordjannah Haedar Raih Suara Terbanyak

NASIONAL
PROSES pemungutan suara menghasilkan Siti Noordjannah Djohantini, incumben ketua PP Aisyiah (2010- 2015), meraih suara terbanyak.*

MAKASSAR,(PRLM).- Siti Noordjannah Djohantini, incumben ketua PP Aisyiah (2010- 2015), meraih suara terbanyak dalam pemilihan colon ketua PP Aisyiah (2015-2020).

Istri Dr Haedar Nashir, peraih suara terbanyak dalam pemilihan suara calon PP Muhammadiyah, mengantongi 1479 suara.

Keabsahan Ijazah 5.000 PNS Akan Dievaluasi

NASIONAL
LUBUKLINGGAU, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, bakal menggelar razia ijazah palsu. "Kita sudah membentuk tim untuk melakukan pengecekan keabsahan ijazah seluruh pegawai negeri sipil (PNS)," ujar Wali Kota Lubuklinggau Prana Putra Soeh, Jumat (7/8/2015).

Nama Kuntoro dan Dwi Soetjipto Menguat Sebagai Menteri ESDM

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pergantian jabatan atau reshuffle anggota kabinet khususnya di bidang perekonomian makin menguat pasca-Lebaran hingga menjelang akhir Agustus 2015. Salah satunya, posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terancam digantikan.