Pilbup Bandung Barat

Program Rp 100 Juta per RW "Asih" Realistis

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Pasangan calon nomor urut empat, Aep Nurdin-Kosasih (Asih) dalam kampanye mengungkapkan, Rp 100 juta per RW merupakan program sangat realistis. Pemberian anggaran itu bertujuan menstimulasi pembangunan setiap RW.

"Tidak realistis dari mana? Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya hanya mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar per tahun. Jumlah itu, hanya sekira 0,5 persen dari besaran APBD," ucap calon bupati usungan PKS dan Partai Demokrat, Aep Nurdin.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengamanatkan Kab. Bandung Barat kepada "Asih", pihaknya akan memberikan Rp 100 juta per RW secara bertahap. Setiap tahun, setiap RW mendapatkan alokasi Rp 20 juta.

Teknis pemanfaatan program bergantung pada keinginan warga RW setempat. Lantaran memiliki anggaran, pembangunan tingkat RW bisa menggeliat.

"Keperluan Instalasi air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan keperluan tingkat RW lainnya bisa terakomodasi," tuturnya.

Selain program Rp 100 juta per RW, pihaknya pun akan menggratiskan beras miskin (raskin). Meskipun relatif murah, ternyata masih memberatkan rumah tangga tidak mampu.

Senin (6/5/2013), Asih mendapatkan kesampatan menyapa masyarakat di wilayah II (Batujajar, Cihampelas, Cililin). Aep berkampanye di Cihampelas dan Batujajar. Sedangkan, wakil calon bupati dari pasangan nomor urut dua, Kosasih berkunjung ke wilayah Cililin. (A-206/A_88)***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.