Pilbup Bandung Barat

Program Rp 100 Juta per RW "Asih" Realistis

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Pasangan calon nomor urut empat, Aep Nurdin-Kosasih (Asih) dalam kampanye mengungkapkan, Rp 100 juta per RW merupakan program sangat realistis. Pemberian anggaran itu bertujuan menstimulasi pembangunan setiap RW.

"Tidak realistis dari mana? Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya hanya mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar per tahun. Jumlah itu, hanya sekira 0,5 persen dari besaran APBD," ucap calon bupati usungan PKS dan Partai Demokrat, Aep Nurdin.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengamanatkan Kab. Bandung Barat kepada "Asih", pihaknya akan memberikan Rp 100 juta per RW secara bertahap. Setiap tahun, setiap RW mendapatkan alokasi Rp 20 juta.

Teknis pemanfaatan program bergantung pada keinginan warga RW setempat. Lantaran memiliki anggaran, pembangunan tingkat RW bisa menggeliat.

"Keperluan Instalasi air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan keperluan tingkat RW lainnya bisa terakomodasi," tuturnya.

Selain program Rp 100 juta per RW, pihaknya pun akan menggratiskan beras miskin (raskin). Meskipun relatif murah, ternyata masih memberatkan rumah tangga tidak mampu.

Senin (6/5/2013), Asih mendapatkan kesampatan menyapa masyarakat di wilayah II (Batujajar, Cihampelas, Cililin). Aep berkampanye di Cihampelas dan Batujajar. Sedangkan, wakil calon bupati dari pasangan nomor urut dua, Kosasih berkunjung ke wilayah Cililin. (A-206/A_88)***

Baca Juga

DPR Perlu Bermitra Strategis Dengan Pers

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dalam upaya meningkatkan kinerja DPR RI, dewan perlu bermitra strategis dengan pers. Di mana pers diharapkan ikut menyosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPR RI.

‎Dana Aspirasi Rp 20 M Tiap Anggota DPRD Pasti Terealisasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Usulan dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipastikan terealisasi. Kamis (11/6/2015), Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja untuk menyusun peraturan DPR tentang dana program pembangunan daerah pemilihan tersebut.

Dugaan Korupsi Massal di Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengatakan ‎dugaan korupsi massal bisa timbul jika melihat kondisi dapil masing-masing anggota dewan, yakni dana aspirasi ini muncul dari konstituen ketika mereka reses di dapil.

Dua Pasal UU MD3 Disalahtafsirkan, NasDem Tolak Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak usulan dan pembahasan dana aspirasi Rp 20 miliar tersebut, karena sejumlah pihak salah menafsirkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Karena itu, NasDem mendesak DPR merevisi UU MD3 tersebut.