Pilbup Bandung Barat

Program Rp 100 Juta per RW "Asih" Realistis

POLITIK

NGAMPRAH, (PRLM).- Pasangan calon nomor urut empat, Aep Nurdin-Kosasih (Asih) dalam kampanye mengungkapkan, Rp 100 juta per RW merupakan program sangat realistis. Pemberian anggaran itu bertujuan menstimulasi pembangunan setiap RW.

"Tidak realistis dari mana? Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya hanya mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar per tahun. Jumlah itu, hanya sekira 0,5 persen dari besaran APBD," ucap calon bupati usungan PKS dan Partai Demokrat, Aep Nurdin.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengamanatkan Kab. Bandung Barat kepada "Asih", pihaknya akan memberikan Rp 100 juta per RW secara bertahap. Setiap tahun, setiap RW mendapatkan alokasi Rp 20 juta.

Teknis pemanfaatan program bergantung pada keinginan warga RW setempat. Lantaran memiliki anggaran, pembangunan tingkat RW bisa menggeliat.

"Keperluan Instalasi air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan keperluan tingkat RW lainnya bisa terakomodasi," tuturnya.

Selain program Rp 100 juta per RW, pihaknya pun akan menggratiskan beras miskin (raskin). Meskipun relatif murah, ternyata masih memberatkan rumah tangga tidak mampu.

Senin (6/5/2013), Asih mendapatkan kesampatan menyapa masyarakat di wilayah II (Batujajar, Cihampelas, Cililin). Aep berkampanye di Cihampelas dan Batujajar. Sedangkan, wakil calon bupati dari pasangan nomor urut dua, Kosasih berkunjung ke wilayah Cililin. (A-206/A_88)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.