Program Rp 100 Juta per RW "Asih" Realistis

NGAMPRAH, (PRLM).- Pasangan calon nomor urut empat, Aep Nurdin-Kosasih (Asih) dalam kampanye mengungkapkan, Rp 100 juta per RW merupakan program sangat realistis. Pemberian anggaran itu bertujuan menstimulasi pembangunan setiap RW.

"Tidak realistis dari mana? Untuk melaksanakan program tersebut, pihaknya hanya mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar per tahun. Jumlah itu, hanya sekira 0,5 persen dari besaran APBD," ucap calon bupati usungan PKS dan Partai Demokrat, Aep Nurdin.

Ia menjelaskan, ketika masyarakat mengamanatkan Kab. Bandung Barat kepada "Asih", pihaknya akan memberikan Rp 100 juta per RW secara bertahap. Setiap tahun, setiap RW mendapatkan alokasi Rp 20 juta.

Teknis pemanfaatan program bergantung pada keinginan warga RW setempat. Lantaran memiliki anggaran, pembangunan tingkat RW bisa menggeliat.

"Keperluan Instalasi air bersih, perbaikan fasilitas umum, dan keperluan tingkat RW lainnya bisa terakomodasi," tuturnya.

Selain program Rp 100 juta per RW, pihaknya pun akan menggratiskan beras miskin (raskin). Meskipun relatif murah, ternyata masih memberatkan rumah tangga tidak mampu.

Senin (6/5/2013), Asih mendapatkan kesampatan menyapa masyarakat di wilayah II (Batujajar, Cihampelas, Cililin). Aep berkampanye di Cihampelas dan Batujajar. Sedangkan, wakil calon bupati dari pasangan nomor urut dua, Kosasih berkunjung ke wilayah Cililin. (A-206/A_88)***

Baca Juga

302 Pendaftar Lolos Seleksi PPK

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan 302 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, Senin 27 Juni 2016. Nama-nama tersebut berhasil lolos penelitian administrasi.

KPU Serahkan Penambahan Anggota Kepada Presiden

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan keputusan penambahan anggota baru selepas meninggalnya Husni Kamil Manik kepada Presiden. Berdasarkan aturan, anggota KPU harus berjumlah 7 orang.

DPR Beri Sinyal Penolakan Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, (PR).- Muncul wacana penolakan terhadap rancangan undang-undang usulan pemerintah untuk menerapkan sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilihan calon legislatif. Penolakan terutama muncul terkait dengan persoalan "unjuk kekuatan" modal di antara caleg.