Pilbut Bogor

Camat dan Kades Tidak Boleh Memihak ke Satu Kandidat

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Para camat dan kepala desa di wilayah Kab. Bogor agar tidak ikut secara ajtif berpihak kepada salah satu calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada 8 September 2013 mendatang. Kewajiban para camat dan kepala desa adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilihan sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam rapat forum muspida Kab. Bogor, Senin (6/5/13) di Cibinong, membahas masalah persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati 8 September mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin mengingatkan agar para Muspida dan Muspika maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak ikut secara aktif, berpihak kepada salah satu calon. “Camat maupun Kades dan tidak boleh kampanye tetapi kewajiban mensukseskan Pemilukada itu ada dan wajib mensukseskannya,” katanya.

Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati mendatang, para Muspida dan Muspika termasuk Kepala Desa harus menjadi ujung tombak dalam mensukseskan pemilukada. “Kenapa para Camat dan Danramil dikumpulkan dalam rangka menghadapi sukses pemilukada pada bulan September dan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat,” ujar Rachmat Yasin. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Menteri Puan tak Mustahil Digeser

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, tidak mustahil akan digeser oleh Presiden Joko Widodo. Perombakan kabinet diprediksikan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ini Alasan Jokowi Batal Lantik Budi Gunawan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dengan Pimpinan DPR beserta pimpinan fraksi-fraksi di DPR berlangsung selama hampir tiga jam. Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah hal yang dibahas dalam rapat yang digelar tertutup itu.

800 Pemilih per TPS Terlalu Banyak

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Lembaga pemantau pemilu, Perludem dan JPPR, menilai jumlah pemilih dalam pilkada serentak yang mencapai 800 orang terlalu banyak untuk dilayani di satu TPS. Jumlah tersebut dikhawatirkan tidak cukup menggunakan hak suara dalam waktu 6 jam, pukul 7.00 - 13.00.

Pendaftaran Pilkada Diundur

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Setelah didesak oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum akhirnya memundurkan ‎jadwal pendaftaran pilkada serentak. Pendaftaran calon kepala daerah yang semula dijadwalkan 22-24 Juli mundur menjadi 26-28 Juli 2015.