Camat dan Kades Tidak Boleh Memihak ke Satu Kandidat

CIBINONG, (PRLM).- Para camat dan kepala desa di wilayah Kab. Bogor agar tidak ikut secara ajtif berpihak kepada salah satu calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada 8 September 2013 mendatang. Kewajiban para camat dan kepala desa adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilihan sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam rapat forum muspida Kab. Bogor, Senin (6/5/13) di Cibinong, membahas masalah persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati 8 September mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin mengingatkan agar para Muspida dan Muspika maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak ikut secara aktif, berpihak kepada salah satu calon. “Camat maupun Kades dan tidak boleh kampanye tetapi kewajiban mensukseskan Pemilukada itu ada dan wajib mensukseskannya,” katanya.

Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati mendatang, para Muspida dan Muspika termasuk Kepala Desa harus menjadi ujung tombak dalam mensukseskan pemilukada. “Kenapa para Camat dan Danramil dikumpulkan dalam rangka menghadapi sukses pemilukada pada bulan September dan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat,” ujar Rachmat Yasin. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Wajah Perubahan Berganti Menjadi Status Quo

BANDUNG, (PR).- Keterwakilan wajah-wajah perubahan diganti dengan wajah status quo dalam langkah politik reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Pilkada Serentak di Jabar 2015, Golput Tertinggi

BANDUNG, (PR).- Angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Barat tahun 2015 lalu, paling rendah dibandingkan dengan proses pelaksanaan pemilihan umum di Jawa Barat lainnya, seperti pemilihan gubernur tahun 2013, pemilihan legialif dan presiden 2014.

PKS Belum Resmi Dukung Sandiaga Uno

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan jika secara definitif, PKS belum mendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno karena pembicaraan terkait hal itu belum selesai.