Pilbut Bogor

Camat dan Kades Tidak Boleh Memihak ke Satu Kandidat

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Para camat dan kepala desa di wilayah Kab. Bogor agar tidak ikut secara ajtif berpihak kepada salah satu calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada 8 September 2013 mendatang. Kewajiban para camat dan kepala desa adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilihan sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rachmat Yasin dalam rapat forum muspida Kab. Bogor, Senin (6/5/13) di Cibinong, membahas masalah persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati 8 September mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Yasin mengingatkan agar para Muspida dan Muspika maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak ikut secara aktif, berpihak kepada salah satu calon. “Camat maupun Kades dan tidak boleh kampanye tetapi kewajiban mensukseskan Pemilukada itu ada dan wajib mensukseskannya,” katanya.

Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati mendatang, para Muspida dan Muspika termasuk Kepala Desa harus menjadi ujung tombak dalam mensukseskan pemilukada. “Kenapa para Camat dan Danramil dikumpulkan dalam rangka menghadapi sukses pemilukada pada bulan September dan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan pemilukada kepada masyarakat,” ujar Rachmat Yasin. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Waspadai 3 Politik Uang dalam Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pemilihan kepala daerah serentak 2015 perlu diwaspadai dari 3 politik uang. Ketiganya yaitu dari dana hibah dan bantuan sosial, dana bandar, dan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat yang biasanya disebut dana gentong babi.

Naser Bantah Ada MoU Posisi Cawabup Untuk Demokrat

POLITIK

SOREANG,(PRLM).- Bupati Bandung sekaligus calon bupati dari perseorangan, Dadang M. Naser, membantah adanya nota kesepahaman (MoU) dengan Partai Demokrat, yakni posisi calon wabup untuk kader Partai Demokrat.

Anggaran Panwaslu Depok tak Kunjung Cair

POLITIK

DEPOK, (PRLM).- Anggaran untuk operasional Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2015 belum juga cair. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dana Panwaslu sebesar Rp 3 miliar belum juga ditandatangani Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Sofyan Yahya Pilih Maju dari Partai Politik

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jabar, KH. Sofyan Yahya, akhirnya tidak jadi mendaftarkan diri sebagai calon bupati dari jalur perseorangan. Sofyan Yahya lebih memilih untuk mendaftarkan diri dari partai politik.