Blanko STNK dan BPKB Masih Belum Tersedia

PALABUHANRATU, (PRLM).- Samsat Polres Sukabumi masih menggunakan materiil pengganti STNK dan BPKB sementara, mengingat masih belum tersedianya blanko STNK dan BPKB yang asli.

"Sejak bulan April kita kehabisan stok blanko STNK dan BPKB. Tidak hanya di Polres Sukabumi saja ini terjadi, tetapi di seluruh Indonesia juga sama. Sebagai pengganti sementara digunakan surat sementara yang aspek dan legalitasnya sama dengan yang asli," ujar Kanit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Polres Sukabumi, Iptu Dadang Supriadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/5/13).

Dikatakannya, keterlambatan tersebut diakibatkan adanya masalah teknis di Korlantas Polri, sehingga sampai saat ini ketersediaan Blanko STNK dan BPKB masih terhambat.

Sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh Polda Jabar, masa berlaku surat pengganti sementara tersebut adalah enam bulan. Namun, jika sebelum enam bulan blanko STNK dan BPKB sudah tersedia, maka bisa diganti dengan yang asli tanpa dipungut biaya.

"Sebelumnya kita telah sosialisasikan mengenai hal ini ke masyarakat termasuk ke dealer dan leasing. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, mereka masih bisa digunakan ke bank seperti layaknya BPKB asli,"kata Dadang. (A-193/A_88)***

Baca Juga

SK Pensiun Terlambat, Bisa Terjadi Pencairan Gaji Masih Utuh

MAJALENGKA,(PR).- Masih dibayarkannya gaji pegawai terhadap mereka yang sudah menjalani masa pensiun yang berdampak pada kerugian negara di antaranya diduga akibat adanya keterlambatan diterbitkannya Surat Keputusan Pensiun dari Pemerintah Pusat bagi pegawai yang bersangkutan.

Mantan Terpidana Teroris Diberi Modal oleh Pemerintah

PURWAKARTA, (PR).- Mantan terpidana terorisme Agus Marsal kaget, karena kedatangan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke rumahnya di Kelurahan Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin, 25 April 2016.

Disnakertran Bentuk Tim Khusus Waspada Orang Asing

SUKABUMI, (PR).- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Sukabumi, Selasa 26 April 2016 telah membentuk tim khusus (timsus) waspada orang asing. Timsus beranggotakan para pejabat di lingkungannya kini meningkatkan pengawasan terhadap 506 orang tenaga kerja asing (TKA).