KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di UI

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menaikkan penanganan kasus korupsi pengadaan teknologi informasi perpustakaan Universitas Indonesia (UI). KPK juga akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut.

"Penyelidikan tinggal finishing touch, pengumuman resmi tunggu Jubir (Juru Bicara)," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada "PRLM", Minggu (5/5/2013).

Sebelumnya, Bambang menjelaskan Pimpinan KPK telah melakukan gelar perkara terkait penyelidikan kasus ini. KPK tengah menyelesaikan Laporan Hasil Tindak PidanaKorupsi (LHTPK). "Itu yang sedang digarap," ujarnya.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah memintai keterangan terhadap sekitar 10 orang, termasuk Mantan Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri. Kasus ini diselidiki KPK sejak 2012.

Pembangunan perpusatakaan menggunakan anggaran 2010-2011, termasuk pengadaanteknologi informasinya, ini diduga merugikan negara sampai Rp 20 miliar.

Menurut informasi, penetapan tersangka kasus ini tinggal menunggu penandatanganan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh Pimpinan KPK.

Kasus korupsi di UI ramai diperbincangkan pada Maret 2012. Pada waktu itu, sejumlah oengajar dan Guru Besar UI yang tergabung dalam Save UI mendatangi KPM untuk meminta agar kasus korupsi di UI yang telah dilaporkan segera ditindaklanjuti.

"Kami ingin mempercepat prosesnya, kalau tidak cepat proses perusakan UI akan semakin cepat," kata Taufik Bahaudin dari Fakultas Ekonomi UI usai bertemu dengan pimpinan KPK pada Maret 2012.

Ia mengatakan, indikasi korupsi oleh Rektor UI sudah sangat jelas. Diantaranya berdasarkan kajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pengadaan barang dan jasa tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 ditemukan beberapa permasalahan dalam tindak lanjut Rektor UI.

Terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang terjadi di UI, antara lain pembangunan RS UI Depok, bangun guna serah tanah di Jln. Pegangsaan Timur Nomor 17 dan kerugian keuangan negara akibat buruknya pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

"Kalau memang transparan, beri kami datanya. Ini kami tidak diberi data, akhirnyabkami harus meminta kewat ICW (Indonesia Corruption Watch). ICW harus berperang dengan KIP (Komisi Informasi Pusat). Padahal data yang kami minta itu biasa saja, misalnya Rektor ke luar negeri berapa kali, berapa dananya, sumber dananya apa," kata Effendi Ghazali mewakili Save UI.

Ia menegaskan, upaya mereka bukan dimaksudkan untuk merusak citra UI dengan membuka borok sendiri. Tetapi sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi. "Setiap world class university itu ada transparansi," ujarnya. (A-170/A-89)***

Baca Juga

Jokowi: APBN 2017 Harus Mulai Januari

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo meminta pralelang untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 segera dilakukan agar Januari mendatang langsung dijalankan.

Pengunjuk Rasa Mulai Kumpul Berkelompok, Istana Dikawal Ketat

JAKARTA,(PR).- Para pengunjuk rasa aksi damai 4 November 2016 sudah mulai kumpul berkelompok-kelompok. Berdasarkan pantauan "PR", mereka berkumpul sebagian besar di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Timur atau kawasan Gambir, Jalan Veteran, kawasan Tugu Tani, dll.

Fahri Hamzah Anggap Jokowi Hindari Pengunjuk Rasa

JAKARTA, (PR).- Seusai mengikuti aksi unjuk rasa, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo karena tidak ada di Istana Negara. Dia menilai Jokowi menghindari para demonstran yang datang ke Istana Negara.

Rumusan Pelanggaran TSM Belum Jelas

JAKARTA, (PR).- Penegakkan hukum dalam hal mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih problematis. Salah satunya tentang rumusan sanksi administrasi politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).