Pelaku Penyekapan Buruh Harus Dihukum Berat

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak-hak hak-hak asasi manusia.

Sejak pagi hari, Muhaimin langsung mengintruksikan petugas pengawas ketenagakerjaan Kemnakertrans dan Kab. Tangerang dan Kemnakertrans untuk berkoordinasi dan bergabung dengan Polres Tangerang untuk identifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan( PPNS) tengah melakukan penyidikan (BAP) atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan BAP Polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Jadi selain dituntut secara pidana umum oleh pihak kepolisian, kata Muhaimin, para pelaku pun dituntut secara berlapis dan tuntutan hukuman bertambah berat karena dituntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Selain penanganan hukum pelaku penyekapan, pemerintah dan semua pihak terkait telah bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif untuk menangani para buruh korban penyekapan tersebut.

"Hal penting lainnya ada langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Apabila proses hukum telah selesai dijalani, Muhaimin akan menawarkan para buruh tersebut, apakah mau kembali ke kampung halaman atau kembali mencari kerja di tempat yang layak.

"Kita akan fasilitasi para buruh tersebut agar mendapat pekerjaan lain yang lebih layak. Atau mereka bisa kembali ke kampung halaman ataupun bisa ikut program transmigrasi," kata Muhaimin.

Seperti diberitakan, JK (40), pengusaha industri rumahan pengolahan limbah alumunium untuk dibuat kuali, diduga menyiksa dan menyekap 34 karyawan di pabriknya di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

Sejumlah karyawan yang kabur dari sekapan melaporkan majikannya tersebut ke Polresta Tangerang. Sejak berdiri 1,5 tahun lalu, puluhan karyawan diperlakukan tidak manusiawi dan mempekerjakan anak-anak sebagai buruhnya. (A-78/A-88)***

Baca Juga

Didatangi Petugas Sensus, Jokowi Ditanya Soal Usaha

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo juga didata oleh petugas sensus ekonomi 2016. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jokowi ditemui oleh petugas lapangan dalam sensus ekonomi. Selama pendataan berlangsung didampingi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Rutan Pondok Bambu Dipenuhi Korban Narkoba

JAKARTA, (PR).- Kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak boleh ditolerir. Seluruh lapisan masyarakat harus terlibat perang terhadap penyalah gunaan narkoba. Mulai dari masyarakat umum, pemuka agama, generasi muda, semua harus terlibat melawan peredaran narkoba.

1 Juni Sudah Seharusnya Jadi Tanggal Merah

JAKARTA, (PR).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna secara pribadi berpendapat, peringatan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan setiap 1 Juni dijadikan hari libur nasional sudah tepat. Bahkan, menurut dia, peraturan atas hal itu seharusnya sejak lama ditetapkan.

Bertolak dari Bandung, Jokowi-Iriana ke Babel dan Aceh

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana hadir dalam acara Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung, Rabu, 1 Juni 2016. Kehadiran ini mengawali kunjungan kerja presiden dan Ibu Iriana ke beberapa provinsi.