Pelaku Penyekapan Buruh Harus Dihukum Berat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak-hak hak-hak asasi manusia.

Sejak pagi hari, Muhaimin langsung mengintruksikan petugas pengawas ketenagakerjaan Kemnakertrans dan Kab. Tangerang dan Kemnakertrans untuk berkoordinasi dan bergabung dengan Polres Tangerang untuk identifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan( PPNS) tengah melakukan penyidikan (BAP) atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan BAP Polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Jadi selain dituntut secara pidana umum oleh pihak kepolisian, kata Muhaimin, para pelaku pun dituntut secara berlapis dan tuntutan hukuman bertambah berat karena dituntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Selain penanganan hukum pelaku penyekapan, pemerintah dan semua pihak terkait telah bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif untuk menangani para buruh korban penyekapan tersebut.

"Hal penting lainnya ada langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Apabila proses hukum telah selesai dijalani, Muhaimin akan menawarkan para buruh tersebut, apakah mau kembali ke kampung halaman atau kembali mencari kerja di tempat yang layak.

"Kita akan fasilitasi para buruh tersebut agar mendapat pekerjaan lain yang lebih layak. Atau mereka bisa kembali ke kampung halaman ataupun bisa ikut program transmigrasi," kata Muhaimin.

Seperti diberitakan, JK (40), pengusaha industri rumahan pengolahan limbah alumunium untuk dibuat kuali, diduga menyiksa dan menyekap 34 karyawan di pabriknya di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

Sejumlah karyawan yang kabur dari sekapan melaporkan majikannya tersebut ke Polresta Tangerang. Sejak berdiri 1,5 tahun lalu, puluhan karyawan diperlakukan tidak manusiawi dan mempekerjakan anak-anak sebagai buruhnya. (A-78/A-88)***

Baca Juga

Suami Kerja di Malaysia, Istri Punya Hubungan Gelap

NASIONAL
PAMEKASAN, (PRLM).- Sesosok mayat bayi ditemukan terbungkus plastik di areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Korong Laok, Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
 

Wapres: Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Hadapi Kekeringan

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Pemerintah berupaya mencegah meluasnya dampak kekeringan di berbagai daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri perayaan 33 tahun Pondok Pesantren Modern Assalam Sukoharjo, Sabtu (8/8/2015), mengatakan langkah strategis mengatasi dampak kekeringan terus dilakukan.

"Sekda" Mengritik "Wali Kota Solo" Kurang Tegas

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Budi Suharto, yang ditunjuk sebagai pejabat (Pj) Wali Kota Solo, menyusul habisnya masa tugas Wali Kota FX Hadi Rudyatmo akhir Juli 2015, mengritik wali kota yang digantikannya sebagai sosok yang kurang tegas terhadap kedisip

Pengelolaan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor tak Terencana

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Sistem pengelolaan hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) masih banyak masalah, sehingga dikhawatirkan akan menghambat akselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia.