Pelaku Penyekapan Buruh Harus Dihukum Berat

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak-hak hak-hak asasi manusia.

Sejak pagi hari, Muhaimin langsung mengintruksikan petugas pengawas ketenagakerjaan Kemnakertrans dan Kab. Tangerang dan Kemnakertrans untuk berkoordinasi dan bergabung dengan Polres Tangerang untuk identifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan( PPNS) tengah melakukan penyidikan (BAP) atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan BAP Polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Jadi selain dituntut secara pidana umum oleh pihak kepolisian, kata Muhaimin, para pelaku pun dituntut secara berlapis dan tuntutan hukuman bertambah berat karena dituntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

Selain penanganan hukum pelaku penyekapan, pemerintah dan semua pihak terkait telah bekerja sama dan berkoordinasi secara efektif untuk menangani para buruh korban penyekapan tersebut.

"Hal penting lainnya ada langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Apabila proses hukum telah selesai dijalani, Muhaimin akan menawarkan para buruh tersebut, apakah mau kembali ke kampung halaman atau kembali mencari kerja di tempat yang layak.

"Kita akan fasilitasi para buruh tersebut agar mendapat pekerjaan lain yang lebih layak. Atau mereka bisa kembali ke kampung halaman ataupun bisa ikut program transmigrasi," kata Muhaimin.

Seperti diberitakan, JK (40), pengusaha industri rumahan pengolahan limbah alumunium untuk dibuat kuali, diduga menyiksa dan menyekap 34 karyawan di pabriknya di Kampung Bayur Opak RT 03/06, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

Sejumlah karyawan yang kabur dari sekapan melaporkan majikannya tersebut ke Polresta Tangerang. Sejak berdiri 1,5 tahun lalu, puluhan karyawan diperlakukan tidak manusiawi dan mempekerjakan anak-anak sebagai buruhnya. (A-78/A-88)***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.