Bank Dunia Dukung Ekspansi Air Minum

JAKARTA, (PRLM).- Bank Dunia menambah pendanaan untuk projek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas 2). Projek ini ditargetkan menyediakan fasilitas air minum dan sanitasi bagi 11,6 juta warga Indonesia.

Sebagaimana siaran pers yang diterima “PRLM” di Jakarta, Jumat (3/5) disebutkan, sejak 2006, Bank Dunia telah mendukung projek Pamsimas 2 atau projek Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi, serta meningkatkan kesehatan dan perilaku higenis.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan G. Koeberle menuturkan, dengan mendukung ekspansi projek ini, Bank Dunia berharap bisa menggandakan cakupan Pamsimas 2 dari 15 provinsi ke 32 provinsi.

“Dan juga menambah jumlah keluarga yang akan menerima manfaat sanitasi lebih baik,” ujarnya.

Dijelaskan dia, salah satu kunci keberhasilan projek ini adalah pendekatan berbasis masyarakat yang terus didukung Bank Dunia.

Dalam siaran pers itu juga disebutkan bahwa fasilitas sanitasi yang buruk dapat melemahkan sebuah komunitas karena bisa menurunkan kesehatan publik dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi.

Dua dari empat penyebab kematian di bawah usia lima tahun terbesar, yakni diare dan tipus, merupakan penyakit yang tersebar karena kotoran dan timbul akibat keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi, dan perilaku higenis.

Pamsimas 2 melengkapi program “Air untuk Semua” yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, serta program “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” di bawah Kementerian Kesehatan. (A-94/A-26).***

Baca Juga

Jokowi Minta Penjagaan Pulau Natuna Ditingkatkan

RANAI, (PR).- Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan patroli atau penjagaan di kawasan Natuna, Kepulauan Riau, harus ditingkatkan dan pembangunan di Natuna juga harus dipercepat.

20 Napi Rutan Kelas I Solo Dipindah ke Nusakambangan

SOLO, (PR).- Sebanyak 20 orang narapidana (napi) penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1-A Solo, Kamis 23 Juni 2016 malam dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Presiden Harus Keluarkan Paket Kebijakan Hukum

JAKARTA, (PR).- Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan hukum. Hal itu karena para akademisi ini prihatin dengan penegakkan hukum di Indonesia yang menggelisahkan.