Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.