Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Partai Golkar Kembali Usung Dadang Naser Sebagai Calon Bupati Bandung

POLITIK
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung Dadang Naser kembali diusung Partai Golkar untuk maju sebagai calon bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.

DPP Kubu Agung Belum Tunjuk Dadang Naser

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono mengaku belum menunjuk siapapun untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Desember 2015.

Kisruh Golkar

Dua Kali Salah, Menkumham Sebaiknya Dicopot

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, meminta Pemerintah se‎gera mengevaluasi dan mencopot Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Dua kali membuat keputusan untuk PPP dan Partai Golkar, keputusan Menkumham bertolak belakang dengan putusan pengadilan.

Potensi Pelanggaran Pilkada Masih Tinggi

POLITIK

INDRAMAYU, (PRLM).-Badan Pengawas Pemilu RI mengakui potensi pelanggaran dalam pilkada masih tinggi dan banyak yang luput dari penindakan. Oleh sebab itu, Bawaslu mendorong masyarakat untuk turut membantu dengan berperan serta dalam pengawasan partisipatif.