Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Kisruh Golkar

DPP Golkar Kubu Agung Minta KPU Bekerja Sesuai Aturan Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono meminta Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum berlaku terkait upaya mereka membuat peraturan KPU mengenai rencana pelarangan mengikutsertakan parpol yang tengah kisruh dalam Pilkada serentak.

Kisruh Golkar

Keluarga Cendana Bisa Jadi Penengah Konflik Partai Golkar

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ahli Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Dewi Haroen menilai positif jika keluarga Cendana menjadi penengah konflik internal Partai Golkar.

Eksekusi Mati

Indonesia Masuki Fase Berat Penegakan Kedaulatan Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- ‎Indonesia memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan mendapat respek dari dunia internasional. Setelah eksekusi mati para narkoba pada Rabu (29/4/2015), hubungan diplomatik Indonesia dengan beberapa negara dipastikan memburuk.

KPU Akui Ditelefon Parpol Berkonflik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum tengah dihadapkan kepada opsi-opsi dalam penentuan kepengurusan sah parpol berkonflik untuk pilkada serentak. Pada saat seperti itu, KPU mengakui kubu-kubu yang berselisih baik di Golkar maupun PPP menghubungi KPU melalui telepon.