Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Ultra Nasionalis Muncul Karena Kekecewaan pada Eksekutif

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan kembali akan pentingya penguatan lembaga perwakilan seperti DPR. Jika tidak maka DPR hanya akan menjadi tukang stempel dari setiap apapun keinginan eksekutif karena memang pada dasarnya setiap kekuasaan memiliki tujuan tersebut.

Pengangkatan Staf Khusus Baru Presiden Dipertanyakan

JAKARTA, (PR).- Mengangkat staf khusus presiden memang menjadi hak prerogatif presiden dan tidak ada aturan dan lega formal yang dilanggar dengan mengangkat dua staf khusus presiden, Gories Mere yang dikenal sebagai mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Diaz Hendropriyono yang sangat a

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Jangan Buru-buru Ganti Sistem Pemilu

JAKARTA, (PR).- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hendaknya tidak terburu-buru mengganti sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup.