Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Pilkada Serentak 2015

KPU Berharap Jokowi Segera Keluarkan Perppu

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk daerah dengan pasangan calon kepala daerah tunggal segera keluar.
 

Koruptor Maju Pilkada, Efek Jera tidak Ada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Majunya sejumlah koruptor mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dinilai tak etis. Celah aturan yang memperbolehkan koruptor maju sebagai kandidat kepala daerah justru tak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi.

Pilkada Serentak 2015

DPR Desak Pendaftaran Pilkada Diperpanjang 3 Bulan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak untuk tujuh daerah diperpanjang hingga tiga bulan. Alasannya calon tunggal membahayakan demokrasi.

Irman Gusman, "Demokrasi di Indonesia Kebablasan"

POLITIK
PANDEGLANG, (PRLM).- Pasal penghinaan yang akan dihidupkan kembali di era pemerintahan Joko Widodo, terus menimbulkan pro kontra dan perdebatan di kalangan masyarakat, hingga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).