Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Pakar Hukum Dorong Jokowi Lapor Polisi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Prof Chudry Sitompul berpandangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya melaporkan ke pihak kepolisian soal pencemaran nama baik.

DPP Projo Pugar Makam Marhaen

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Untuk mengingatkan kembali perjuangan Presiden Soekarno melalui idiologi perjuangan marhaenisme, Dewan Pimpinan Pusat Projo bersama Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan cara melestarikan situs makam Marhaen.

Konstituen Desak Segera Gelar PAW Terhadap Hilman

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Terkait sudah ditetapkannya anggota Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Hilman Sukirman Yahya sebagai terpidana kasus korupsi, hal itu menimbulkan kekosongan jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hanura Prihatin Atas Masalah Hukum di Sumut

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Nurdin Tampubolon. merasa prihatin atas terjadinya masalah hukum di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pihak termasuk gubernur Gatot Pujonugroho.