Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Djan Faridz Dinilai tak Penuhi Syarat Ketum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan kubu M. Romahurmuziy atau Romy (muktamar Surabaya) membuka tawaran islah kepada kubu Djan Faridz (muktamar Jakarta).‎ Namun, Djan Faridz dinilai tidak bisa duduk di posisi ketua umum karena tidak memenuhi syarat.

‎Fadli Zon, "Revisi UU Pilkada Belum Tentu Jadi"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fadli Zon, menegaskan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 8/2015 belum tentu jadi dilakukan.

Bawaslu Jabar Petakan Titik Rawan Pilkan

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memetakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota tahun 2015 di Jawa Barat masuk dalam titik rawan. Perlu pengawasan untuk menekan terjadinya pelanggaran.

Baliho Cabup dan Cawabup Ditertibkan Malah Dipersoalkan

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Penertiban baliho dan spanduk calon bupati dan calon wabup yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bandung dipersoalkan pengurus partai. Hal itu disebabkan penertiban itu bisa menghambat kran aspirasi politik di Kab, Bandung.