Komisi X Tak Pernah Menahan Anggaran UN

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi X Zulfadhli merasa geram dengan isu yang beredar bahwa kekacauan Ujian Nasional SMA dan sederajat tahun 2013, disebabkan karena DPR telah menahan anggaran. "Selama ini ada kesan di publik bahwa Komisi X yang menahan anggaran. Tapi yang sebenarnya terjadi, kami tidak pernah menunda anggaran untuk program Kemendikbud selaku mitra kerja," tandas Zulfadhli ketika rapat kerja dengan Kemendikbud ,Jumat lalu.

Politisi Golkar ini menyatakan bahkan Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran UN sebesar Rp 100 miliar pada raker dan RDP dengan Mendikbud Desember 2011 lalu, dengan pertimbangan jumlah peserta serta varian soal yang bertambah. "Di sini, yang menghambat adalah dari pemerintah sendiri, yaitu Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Padahal DPR sudah memutuskan pada Januari 2013. Tapi Menkeu masih ngotot melakukan blokir," imbuh Zulfadhli.

Yang lebih membuat kesal Zulfadhli lagi, Menkeu tetap tak mau membuka blokir bagi Kemendikbud, meski sudah membawa rekomendasi dari Komisi X untuk memprioritaskan anggaran pelaksanaan Ujian Nasional 2013. "Hal ini juga perlu diinvestigasi oleh Pemerintah kenapa sampai Menkeu bertindak seperti itu," tegasnya. (A-109/A-108)***

Baca Juga

Dorong Parpol Menjadi Wadah Munculnya Pemimpin

POLITIK
PENGAMAT politik dari LIPI Syamsudin Haris (kiri) dan pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk (tengah) menjadi pembicara pada "talkshow” bertajuk “Inspiring Leaders”, berlangsung di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pilkada) ke depan agar terus didorong untuk mewadahi tampilnya pemimpin, bukan penguasa. Ini harus menjadi agenda bersama.

Ketua DPR Sejalan dengan Jokowi Terkait Revisi UU Terorisme

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Cianjur tidak Dihadiri Calon Wabup Terpilih

POLITIK

CIANJUR, (PRLM),- Rapat paripurna Istimewa DPRD Kab.

Pilkada 2017, KPU Cimahi Tunggu Tahapan Dari KPU Pusat

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 bakal berlangsung sejak 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi masih menanti jadwal tahapan dari KPU Pusat.