Pemkot Bekasi Terus Berupaya Meningkatkan APK Anak Usia Sekolah di Wilayahnya

BEKASI, (PRLM).-Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) anak usia sekolah di wilayahnya. Peningkatan APK diupayakan melalui penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) serta pemberian subsidi biaya sekolah untuk anak-anak putus sekolah.

Demikian dikatakan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Plaza Kantor Pemkot Bekasi, Kamis (2/5/2013).

"Kami terus mengupayakan penambahan lokal-lokal baru supaya dapat menampung lebih banyak lagi siswa, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK. Kebetulan upaya ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni pendirian 20.000 RKB tahun ini," katanya.

Sampai saat ini, Pemkot Bekasi masih menghitung detail jumlah tambahan lokal yang dibutuhkan, untuk kemudian diusulkan pengadaannya kepada Pemprov Jabar atau melalui APBD Kota Bekasi.

Bisa juga melalui penggalangan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi.

"Selama ini banyak perusahaan yang tertarik mengalokasikan dana pertanggungjawaban sosialnya untuk bidang pendidikan. Ada yang berupa pemberian beasiswa, pendirian perpustakaan, pengadaan buku, dan lain-lain. Ke depan, Pemkot Bekasi akan menawarkan mereka berpartisipasi untuk pengadaan lokal baru, sehingga apa yang mereka sumbangkan sejalan dengan pembangunan yang kami tuju," katanya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, APK tingkat SD sudah hampir 100 persen. Namun angkanya menurun di tingkat SMP menjadi sekitar 89 persen. Di tingkat SMA/SMK, APK kembali turun di kisaran 70 persen.

Selain penambahan RKB, peningkatan APK juga diupayakan melalui pemberian subsidi bagi siswa tidak mampu yang terancam putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya.

Subsidi diberikan melalui pembagian Kartu Bekasi Maju (KBM). "Mudah-mudahan bisa diluncurkan bulan ini, supaya bisa dipergunakan saat tahun ajaran baru nanti," katanya.

Data calon penerima KBM terus dimatangkan melalui proses verifikasi faktual dari data mentah yang diterima dari Dinas Sosial. Verifikasi faktual dilakukan agar pemberian KBM tidak salah sasaran.

Untuk sementara, terdata 1.000 siswa SD yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP dan 700 siswa SMP yang akan menuju ke SMA yang masuk kategori penerima KBM. Pemegang KBM ini nantinya bisa bersekolah gratis di sekolah negeri atau swasta yang menerimanya pada tahun ajaran nanti. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.

Merger PTS akan Dipermudah

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS).

KKP Tunjuk SMPN 1 Pangandaran Sebagai Sekolah Pantai Indonesia

PARIGI, (PR).- Untuk menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menujuk SMP Negeri 1 Pangandaran sebagai Sekolah Pantai Indonesia (SPI). Demikian dikatakan Dodi Budiana Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran.