PTUN Tolak Gugatan Buruh Terhadap Gubernur Jabar

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kamis (2/5/2013) kembali menolak gugatan buruh dari Serikatdf Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Cimahi terhadap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Sebelumnya, SPMI telah mengajukan gugatan yang sama kepada Gubernur Jabar terkait SK Gubernur tentang Kenaikan UMK. Dalam SK itu, UMK Cimahi tahun 2013 naik dari Rp 1.224.442,00 menjadi Rp 1.388.333,00.

Dalam sidang yang digelar di PTUN Bandung Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Ketua Majelis Hakim Fari Rustandi menyatakan, PTUN menolak gugatan buruh karena dinilai tidak spesifik.

Gugatan yang diajukan para buruh baru bersifat umum dan tidak disertai data-data perusahaan di Cimahi, sesuai permintaan buruh. Dalam putusannya, penggugat juga diwajibkan membayar biaya persidangan sebesar Rp 74.000,00.

Kuasa hukum para buruh, Arif Yogiawan menilai, pertimbangan majelis hakim itu sama saja menutup ruang-ruang untuk memperjuangkan upah layak.

"Hakim pasti menolak karena jelas basicnya dari SK yang memang harus ditangani oleh PTUN. Anehnya, PTUN sendiri malah menolaknya. Jadi, kalau kami ajukan judicial review ke MA, pasti ditolak juga," katanya.

Meski demikian, dia akan terus memperjuangkan gugatan para buruh. "Kami akan berkonsultasi dengan pakar tata negara dan administrasi negara. Jika memang harus ke MA ya kami ke MA untuk adukan. Selanjutnya kami akan gugat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ke PN Bale Bandung karena melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Sementara itu, ratusan buruh yang berkumpul di halaman PTUN, menggelar orasi. Mereka juga mengancam akan menutup pintu tol Pasteur agar arus lalu lintas menuju Kota Bandung tersendat.

Ketua SPMI Cimahi Sugeng Prayitno menuturkan, gugatan dilakukan karena proses keluarnya SK tidak sesuai ketentuan. Selain itu, nilai kenaikan pun dianggap terlalu kecil.

"Dalam proses penetapan, dewan pengupahan tidak sesuai prosedur. Harusnya survei KHL itu 4 kali tapi ini 1 kali. Kami juga tidak diundang dalam pembahasan," ujarnya.

Sugeng juga menuturkan, penetapan kenaikan UMK pun tidak mengindahkan faktor-faktor lainnya. "Tidak melihat laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya. Dalam perhitungan kami, mestinya UMK Cimahi minimal Rp 1,5 juta," tuturnya.

Menurut dia, semestinya UMK Cimahi 2013 ada di sekitar angka Rp 1,5 juta - Rp 1,6 juta. "Ada beberapa parameter yang diperimbangkan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," ucap Sugeng. (A-128/A-89)***

Baca Juga

PNS Bandung Barat Miliki Kartu Pegawai Elektronik Multifungsi

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik bagi para pegawai negeri sipil. Kartu tersebut merupakan kartu elektronik terpadu, yang terdiri atas kartu pegawai, BPJS Kesehatan, Tabungan Perumahan, dan ATM Bank BJB.

10 SKPD Dinilai Bermasalah

BANDUNG RAYA
10 SKPD Dinilai Bermasalah

NGAMPRAH, (PRLM).- Massa LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Jawa Barat berunjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Senin (3/7/2015).

Perwakilan Kaum Difavel Ikuti Pertemuan dengan KPK

BANDUNG RAYA
PERWAKILAN Gerakan Difabel Anti Korupsi (Gradasi) Kota Bandung mengemukakan pendapatnya, saat mengikuti pertemuan antara Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Sel

Pemkab Bandung Gelar Hari Keluarga Nasional

BANDUNG RAYA

SOREANG,(PRLM).- Arena panggung terbuka (dome) Sabilulungan Jln. Raya Alfathu menjadi tempat peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional tingkat Kab. Bandung, Rabu (5/8). Acara dihadiri ribuan PNS, kader KB maupun Posyandu yang dimeriahkan dengan pameran kreativitas para kader.