PTUN Tolak Gugatan Buruh Terhadap Gubernur Jabar

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kamis (2/5/2013) kembali menolak gugatan buruh dari Serikatdf Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Cimahi terhadap Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Sebelumnya, SPMI telah mengajukan gugatan yang sama kepada Gubernur Jabar terkait SK Gubernur tentang Kenaikan UMK. Dalam SK itu, UMK Cimahi tahun 2013 naik dari Rp 1.224.442,00 menjadi Rp 1.388.333,00.

Dalam sidang yang digelar di PTUN Bandung Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Ketua Majelis Hakim Fari Rustandi menyatakan, PTUN menolak gugatan buruh karena dinilai tidak spesifik.

Gugatan yang diajukan para buruh baru bersifat umum dan tidak disertai data-data perusahaan di Cimahi, sesuai permintaan buruh. Dalam putusannya, penggugat juga diwajibkan membayar biaya persidangan sebesar Rp 74.000,00.

Kuasa hukum para buruh, Arif Yogiawan menilai, pertimbangan majelis hakim itu sama saja menutup ruang-ruang untuk memperjuangkan upah layak.

"Hakim pasti menolak karena jelas basicnya dari SK yang memang harus ditangani oleh PTUN. Anehnya, PTUN sendiri malah menolaknya. Jadi, kalau kami ajukan judicial review ke MA, pasti ditolak juga," katanya.

Meski demikian, dia akan terus memperjuangkan gugatan para buruh. "Kami akan berkonsultasi dengan pakar tata negara dan administrasi negara. Jika memang harus ke MA ya kami ke MA untuk adukan. Selanjutnya kami akan gugat Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ke PN Bale Bandung karena melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.

Sementara itu, ratusan buruh yang berkumpul di halaman PTUN, menggelar orasi. Mereka juga mengancam akan menutup pintu tol Pasteur agar arus lalu lintas menuju Kota Bandung tersendat.

Ketua SPMI Cimahi Sugeng Prayitno menuturkan, gugatan dilakukan karena proses keluarnya SK tidak sesuai ketentuan. Selain itu, nilai kenaikan pun dianggap terlalu kecil.

"Dalam proses penetapan, dewan pengupahan tidak sesuai prosedur. Harusnya survei KHL itu 4 kali tapi ini 1 kali. Kami juga tidak diundang dalam pembahasan," ujarnya.

Sugeng juga menuturkan, penetapan kenaikan UMK pun tidak mengindahkan faktor-faktor lainnya. "Tidak melihat laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya. Dalam perhitungan kami, mestinya UMK Cimahi minimal Rp 1,5 juta," tuturnya.

Menurut dia, semestinya UMK Cimahi 2013 ada di sekitar angka Rp 1,5 juta - Rp 1,6 juta. "Ada beberapa parameter yang diperimbangkan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya," ucap Sugeng. (A-128/A-89)***

Baca Juga

Laporan Serah Terima Barang Kerap Diabaikan

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).-Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kerap mengabaikan laporan administrasi saat menggunakan dana bantuan dari pemerintah pusat. Alhasil, penambahan aset Pemkab Bandung Barat banyak yang tak terdata.

Pemkot Bandung Pasang 140 Mesin Parkir Baru

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Kota Bandung akan memasang 140 mesin parkir baru, di sekitar 40 titik ruas jalan. Mesin parkir berupa elektronik itu sebelumnya sudah terpasang di Jalan Braga, sebagai percontohan.

DKP Kota Cimahi Siapkan 3 Langkah Antisipasi Krisis Air Bersih

BANDUNG RAYA

CIMAHI, (PRLM).- Musim kemarau mulai berdampak terhadap krisis air bersih di masyarakat Kota Cimahi. Pemerintah menyiapkan 3 opsi antisipasi untuk mengatasi kondisi tersebut.

Pemkab Bandung Klaim Sudah Siapkan Lahan Baru Terminal Cileunyi

BANDUNG RAYA

SOREANG, (PRLM).- Terkait pemindahan Terminal Cileunyi di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung oleh pihak desa, Bupati Bandung Dadang Naser mengaku sudah menyiapkan lahan penggantinya.