Pemerintah Akan Berikan Kartu Tunggal Untuk Masyarakat Miskin Penerima Kompensasi

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan penyaluran kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan memberikan kartu tunggal untuk masyarakat miskin penerima kompensasi.

Hingga saat ini, pemerintah sudah memiliki data lengkap sekitar 15,5 juta rumah tangga sasaran. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan itu di kantornya, Jln. Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Kartu tunggal tersebut kemudian bisa digunakan oleh masyarakat penerima tersebut untuk memperoleh berbagai jenis bantuan pemerintah, seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), beasiswa untuk rakyat miskin (BSM),

Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). "Nanti satu kartu untuk BLSM dan raskin misalnya," kata Hatta.

Pembuatan kartu tersebut akan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang disiapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

BDT untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sumber utama Basis Data Terpadu adalah hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Juli - Desember 2011 (PPLS 2011).

Dengan menggunakan data dari BDT, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program.

Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

Terkait anggaran, pemerintah dalam waktu dekat akan segera mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hatta yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan, pemerintah akan mengajukan APBN-P pada pekan kedua bulan Mei ini dan berharap bisa rampung dalam tiga minggu kedepan jika berlangsung lancar.

Pemerintah juga akan memperkuat belanja sosial yang selama ini telah diberikan dalam bentuk PKH, BSM, raskin, dan BLSM.

Penambahan anggaran belanja kompensasi tersebut dijamin tidak akan mengganggu defisit anggaran hingga melebihi batas yang diperkenankan dalam undang-undang, yaitu sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Penting bagi kita menjaga defisit berada di bawah tiga persen,” katanya

Asumsi makro yang akan diajukan pemerintah dalam APBN-P 2013 adalah untuk pertumbuhan ekonomi range-nya sebesar 6,2-6,6 persen dengan titik tengah sebesar 6,5 persen, inflasi dengan range 4,9-5,3 persen dan titik tengah sebesar 5 persen, nilai tukar rupiah range-nya 9.300-9.700 per dollar AS dengan titik tengah 9.700 per dollar AS, suku bunga SPN 3 bulan range nya 3,2-5 persen dengan titik tengah 5 persen, ICP range-nya 100-110 dollar AS per barel dengan titik tengahnya 110 dollar AS per barrel, lifting minyak 840-900 ribu barrel per hari dengan titik tengah 840 ribu barrel per hari, dan lifting gas 1.240-1.360 ribu barrel per hari dengan titik tengah 1.240 ribu barrel per hari. (A-156/A-89)***

Baca Juga

Pengamanan Sidang PK Lanjutan Ba'asyir Bakal Diperketat

NASIONAL

CILACAP, (PRLM).- Pengamanan sidang lanjutan peninjauan kembali (PK) terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bakal ditingkatkan.

Dandim 0734 Yogyakarta Instruksikan Intelijen Lebih Peka

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Komandan Kodim 0734 Yogyakarta Letkol Inf Hotlan M Gurning mengatakan, tidak mudah mengidentifikasi organisasi yang memiliki ajaran terselubung. Namun ia memastikan organisasi semacam itu tidak akan mudah berkembang di Kota Yogyakarta.

Enam Korban Tewas Sudah Diidentifikasi

NASIONAL
JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah orang dikabarkan tewas dalam insiden baku tembak di Pos Polisi Lalu Lintas Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
 

KPI Ingatkan Media Beritakan Serangan Thamrin dengan Akurat

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengecam sejumlah pemberitaan yang tidak patut, tidak akurat dan bahkan dilebih-lebihkan dalam insiden peledakan di kawasan Sarinah.