Pemerintah Lambat Tetapkan Harga BBM

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Umum Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI), Firman Turmantara mengatakan, lamanya keputusan pemerintah dalam menetapkan harga BBM akan memiliki dampak negatif yang merugikan masyarakat.

“Pertama, hal ini akan meresahkan dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan konsumen yakni masyarakat luas,” katanya di Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, Firman memandang, adanya waktu jeda dalam menunggu kepastian kenaikan harga BBM dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menimbun komoditas tersebut. “Para spekulan akan mengambil risiko untuk melakukan penimbunan. Masa – masa sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk membeli BBM dengan harga yang masih rendah,” katanya.

Menurut Firman, hal tersebut akan diperparah dengan kemungkinan adanya kelangkaan BBM karena maraknya praktik penimbunan. “Saat ini saja kelangkaan sudah terjadi di sejumlah tempat. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi karena adanya praktik penimbunan yang memang belum terdeteksi,” katanya.

Ia memandang, semestinya bila memang belum siap untuk mengambil keputusan, pemerintah tidak perlu berwacana mengenai kenaikan BBM. “Sebab, efek psikologis terhadap masyarakat sangat besar. Wacana kenaikan BBM saja sudah menimbulkan dampak yang luar biasa, apalagi wacana ini dilontarkan langsung oleh presiden. Tentu akan lebih berdampak luas,” kata Firman. (A – 207/A-26)***

Baca Juga

KERJA sama  pengembangan kepariwisataan nasional ditandai dengan  penandatanganan nota kesepahaman (MoU),  oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata, Ukus Kuswara dan Direktur Utama PT Pelni, Elfien Goentoro, di Kapal Motor (KM) Kelud di Pelabuhan Tanjung Pr

Elfien Goentoro Jadi Dirut PT DI yang Baru

BANDUNG, (PR).- Sejak Kamis 31 Agustus 2017, Budi Santoso tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) setelah 10 tahun pengabdiannya.

BPKN dan YLKI Tolak Tarif Top Up

JAKARTA, (PR).- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, menolak kebijakan Bank Indonesia yang memberlakukan tarif untuk isi ulang (top up) uang elektronik).