Headlines

Zakat dan Sistem Keuangan Syariah Bisa Menjadi Solusi Persoalan Ekonomi Global

BOGOR, (PRLM).-Potensi zakat yang besar tetapi belum tergali secara optimal diharapkan bisa menjadi salah satu solusi permasalahan ekonomi yang terjadi secara global saat ini.

Selain itu, sistem keuangan syariah juga diprediksi akan menjadi solusi persoalan ekonomi secara mendunia.

Apalagi, jika dilihat perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, ekonomi dan sistem keuangan syariah sangat menggembirakan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam workshop internasional tentang zakat, wakaf dan Islamic microfinance yang digelar di Kota Bogor, Senin (29/4/2013).

Acara yang menghadirkan 25 pembicara dari beberapa negara tetangga ini juga membahas penguatan wadah hukumnya yang jelas.

"Persoalan yang kita hadapi sama, bagaimana meningkatkan kaum dhuafa supaya bisa berdaya, salah satunya dengan zakat dan kegiatan ekonomi yang terkait dengan itu," ujar Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Prof. Dr. Didin Hafidhuddin.

Menurut dia, potensi zakat di Indonesia cukup besar yakni sekitar Rp 210 triliun. Namun, baru tergali sekitar Rp 2,73 triliun. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi BAZ.

Menurut Didin, pemahaman yang masih keliru dan dangkal menjadi salah satu kendala potensi zakat belum tergali.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, penguatan lembaga, serta pemberdayaan masyarakat agar beralih dari pola konsumtif ke pola produktif.

Didin juga optimistis kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan dengan BAZ, misalnya microfinance pun mempunyai potensi yang besar sebagai solusi permasalahan ekonomi dunia.

"Ekonomi syariah ini masih sangat muda. Namun, perkembangannya sangat luar biasa. Bahkan, mulai dibutuhkan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Sebab, ekonomi syariah bukan hanya komersial, tetapi lebih kemanusiaan," ujar Didin.

Bahkan, negara seperti Singapura pun sudah mulai mengembangkan ekonomi syariah dan ingin menjadi acuan negara lainnya. Di Indonesia, lanjut Didin, perkembangan ekonomi syariah sangat menggembirakan.

Bahkan, Indonesia menjadi acuan negara lain karena perkembangan ekonomi syariahnya yang pesat hanya dalam waktu 19 tahun terakhir.

Data menunjukkan perkembangan perbankan syariah mencapai 40 persen dalam lima tahun terakhir.

Kondisi ini jauh dibandingkan perbankan konvensional yang hanya 16 persen selama lima tahun terakhir.

Asetnya pun mencapai Rp 169 triliun dengan 2.800 lebih kantor cabang seluruh Indonesia. Surat berharga yang dikeluarkan pun semakin diminati dan tercatat nilainya sampai Rp 11,2 triliun. "Hal ini semakin menunjukkan jika ekonomi syariah diterima masyarakat," ujar Didin.

Kesenjangan di tengah masyarakat, lanjut Didin tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain.

Sistem ekonomi syariah dinilai dunia bisa menjaadi solusi persoalan ekonomi secara luas dan bisa diterima di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim.

Untuk itu, pertemuan sejumlah negara ini perlu diadakan untuk membangun masukan berharga ke pemerintah, BAZ, maupun pusat/daerah serta kegiatan microfinance.

Menurut dia, meski mengalami perkembangan yang cukup signifikan, masih ada permasalahan soal wadah hukum mickrofinance yang belum jelas.

"Misalnya saja BMT belum jelas bagian dari koperasi atau lembaga keuangan. Itu yang akan dirumuskan di sini," tutur Didin.

Selain itu juga akan dirumuskan tentang ketentuan zakat agar ada tata kelola zakat. Sebab, zakat bisa menjadi instrument distribusi pendapatan yang memberdayakan masyarakat ekonomi lemah/dhuafa. (A-155/A-89)***

Komentari di Facebook !