Belum Ada UU Yang Mengatur Dana Kampanye Pada Pemilu 2014 Nanti

JAKARTA,(PRLM).-Pengamat politik dan kepemiluan Lingkar madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mendesak parlemen untuk segera menerbitkan undang-undang yang mengatur dan mengawasi tentang dana kampanye dari calon anggota legilatif di Pemilu 2014.

Ray mengungkapkan, saat ini peraturan KPU baru membatasi mengenai dana kampanye partai politik, padahal saat Pemilu parpol tidak melakukan kampanye.

"Partai tidak lakukan kampanye karena yang kampanye adalah caleg. Dana kampanye tersebar porsinya dikeluarkan caleg," ucap Ray saat diskusi bertema mencegah dana asing dan dana haram pada Pemilu 2014, di Jakarta, Senin (29/4/2013),

Dia menuturkan, UU dana kampanye seharusnya mengatur semua komponen sehingga aliran dana yang menyimpang bisa diminamilisir saat perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Uniknya dana yang sulit dilacak KPU adalah dana kampanye caleg. Sebut saja dana kampanye Rp 1 miliar perkepala dari 6 ribu caleg artibta juta mengeluarkan Rp 6 triliun lebih untuk DPR saja," ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini dana kampanye Caleg dan Parpol memang telah dipisahkan. Sehingga, membuat parpol tidak dapat mendeteksi dana kampanye caleg dari partainya.

"Faktanya sekarang dana kampanye caleg dengan kampanye Parpol dipisahkan. Jelas dana ini tidak bisa dilacak apakah halal atau haram," katanya.

Dengan demikian, ia pun mempertegas bahwa seluruh dana kampanye yang dikeluarkan oleh caleg dan parpol harus dilaporkan ke KPU. Selain itu, dengan adanya uu itu, aliran dana bisa terdeteksi jelas.

"UU sekarang tegas mengatakan parpol diharamkan menerima dana dari asing. Sebetulnya ini yang mau kita lacak karena kisaran dana Rp 15 triliiun berputar untuk kampanye," ucapnya.

Sementara itu, Koalisi Anti Utang (KAU) mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilihan umum 2014 untuk tidak menggunakan dana asing dalam pembiayaan kampanye khususnya bagi calon anggota legislatif (Caleg).

Menurut Ketua KAU Dani Setiawan, sumber pembiayaan dana kampanye Parpol masih menjadi persoalan kontroversi, dalam undang-undang No. 2/2008 jo UU No. 2/2011 sumber keungan Parpol berasal dari, iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum dan anggaran dari APBN/APBD akan tetapi tidak mengatur tentang dana kampanye.

"Peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur batasan dana kampanye setiap Parpol," ujarnya.

Menurut Dani, persoalan itu disebabkan oleh sistem politik yang mendorong terjadinya pasar bebas politik sehingga akses terhadap kekuasaan dan "vitamin" yang besar di dalam menggunakan sumber daya tidak terbatas untuk meraih dukungan politik rakyat.

"Kebutuhan akan pendanaan yang sangat besar menyebabkan partai politik berlomba-lomba mengakumulasi sumber dana, termasuk dari sumber-sumber yang haram dan pendanaan pihak asing," tuturnya.

Selain itu, ia juga menegaskan jika partai-partai yang memiliki kekuasaan politik paling rentan terhadap penyelewengan anggaran APBN/APBD di dalam memenuhi besaran dana kampanye Parpol tersebut.

"Modus yang sering ditemukan adalah menggunakan kekuasaan politik untuk merampok anggaran negara, baik dalam konteks APBN maupun APBD," katanya.

Terkait hal itu, ia mendesak agar semua pihak baik BPK (Badan Pemeriksa Keungan), PPATK dan KPK serta KPU dan Bawaslu mampu mengawasi pendanaan Parpol secara menyeluruh sehingga tidak terjadi penyelewengan dana APBN/APBD.

"Modus penyalahgunaan APBN/APBD harus diwaspadai, termasuk alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari Parpol," ucapnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

302 Pendaftar Lolos Seleksi PPK

CIKARANG, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengumumkan 302 calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, Senin 27 Juni 2016. Nama-nama tersebut berhasil lolos penelitian administrasi.

KPU Serahkan Penambahan Anggota Kepada Presiden

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan keputusan penambahan anggota baru selepas meninggalnya Husni Kamil Manik kepada Presiden. Berdasarkan aturan, anggota KPU harus berjumlah 7 orang.

DPR Beri Sinyal Penolakan Sistem Proporsional Terbuka

JAKARTA, (PR).- Muncul wacana penolakan terhadap rancangan undang-undang usulan pemerintah untuk menerapkan sistem proporsional daftar terbuka dalam pemilihan calon legislatif. Penolakan terutama muncul terkait dengan persoalan "unjuk kekuatan" modal di antara caleg.