Headlines

Paradigma Pendidikan Berbasis KKNI

BANDUNG, (PRLM).- Kompetisi global menuntut paradigma baru dalam pendidikan nasional. Paradigma pendidikan berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan produktif. KKNI merupakan kerangka penjenjang kualifikasi dan kompetisi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam satu skema pengakuan kemampuan kerja yang sesuai dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Ketua Tim KKNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Megawati Santoso mengatakan kualifikasi dan kompetensi sdm tidak hanya dilihat melalui alur pendidikan bergelar. Akan tetapi dapat juga dilihat melalui alur lainnya seperti melalui pengakuan masyarakat profesi, melalui karier di dunie kerja dan melalui upaya belajar mandiri. "Memang paling bagus melalui pendidikan bergelar karena alurnya jelas," katanya dalam Diskusi Panel Kurikulum

"Implikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Terhadap Implemntasi Kurikulum Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Langlangbuana, Jln. Karapitan, Kota Bandung, Senin (29/4/13).

Mega menambahkan dalam KKNI dinyatakan sembilan jenjang kualifikasi sdm Indonesia yang produktif yang secara komperhensif mempertimbangkan relevansi pendidikan dan pelatihan. Antara lain kebutuhan kompetensi kerja dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan.

"Implementasi KKNI akan menunggu Peraturan Menteri untuk mengatur akuntabilitas. Misalnya untuk D3 minimum memiliki kualifikasi level 5 dan S1 minimal level 6 sehinga tidak ada carut marut gelar S2 tapi kualifikasi seperti S1. Implementasi KKNI di PT belum menyeluruh karena baru fondasi dasar di UU Pendidikan Tinggi," kata Mega.

Menurutnya, kurikulum yang diminta KKNI jelas outcomenya karena untuk pertukaran tenaga kerja dengan negara lain. Sementara di Indonesia perubahan kurikulum empat tahun sekali banyk yang hanya samapulnya saja tapi tidak perubahan pada dosen-dosennya sehingga bagaimana kebutuhan industri dapat terpenuhi.

Padahal dalam menentukan KKNI di pendidikan tinggi peran dosen sangatlah vital.Oleh karena itu dosen harus mampu menyatakan capaian pembelajaran (learning outcome) seperti apa.

"Setiap dosen harus ditanya kemampuan yang dikuasai mahasiswa dan harus bisa terdeteksi dengan baik. Ini tidak mudah. Banyak dosen tidak paham bahwa mahasiswa S1 menguasai apa saja. Para dekan harus melihat silabus yang dibuat para dosen untuk melihat kulifikasi apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran," katanya. (A-208/A-108)***

Customize This