Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Ternyata KPK Tangkap 7 Orang dalam Satu Malam

JAKARTA, (PR).-Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat 26 Mei 2017 malam. Selain 7 orang itu, sejumlah uang juga disita. Hingga kini, KPK masih dalam proses perhitungan.

Libur Lebaran Sembilan Hari, ASN Diharapkan tak Ambil Cuti

JAKARTA, (PR).- Aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI Polri harus bisa memanfaatkan kesempatan libur Lebaran yang diberikan pemerintah. Apalagi libur lebaran tahun ini terbilang panjang, waktunya mencapai sembilan hari.