Headlines

Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***