Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Patrialis Harus Jadi Hakim Terakhir yang Berkasus Suap

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017 menyebutkan Operasi Tangkap Tangan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu musibah besar bagi bangsa.

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.