Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Pengurangan Risiko Bencana Butuh Penguatan Jejaring Riset

JAKARTA, (PR).- Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu melakukan penguatan jejaring riset sebagai upaya meminimalisir risiko bencana. Ini karena wilayah sepanjang pantai dan kota-kota di Asia Tenggara dinilai rentan terhadap pengaruh perubahan iklim.

Ketua Bawaslu Pusat Akan Dilaporkan Akibat Putusan yang Janggal

JAKARTA, (PR).- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat Muhammad akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang telah mengeluarkan keputusan yang janggal dalam penyelenggaraan pemilu. Diduga pula telah melakukan intervensi.

Stok Beras Ramadan Aman

BANDUNG, (PR).- Suplai beras untuk Jawa Barat dipastikan aman menjelang Ramadan. Serapan paling tinggi masih dari sejumlah sentra padi di Jawa Barat, seperti Ciamis, Indramayu, dan Cirebon.

Ombudsman Temukan 10 Maladministrasi USBN

JAKARTA, (PR).- Ombudsman RI menemukan 10 maladministrasi dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Secara garis besar, beragam maladministrasi tersebut melibatkan panitia penyelenggara, peserta ujian dan pengawas ujian.