Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Dansatgas Pamtas RI-RDTL Sidak Pasar

NASIONAL

BELU, (PRLM).- Dalam rangka mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Belu, pemerintah bersama unsur Forkopimda melakukan operasi pasar. Operasi pasar yang juga dihadiri oleh Dansatgas Pamtas RI-RDTL Letkol Inf Muhammad Nas, S.I.P.

Jokowi Ajukan Jenderal Gatot Nurmantyo Sebagai Calon Panglima TNI

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Jokowi telah mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI kepada pimpinan DPR-RI.

Myanmar Ingin Terapkan Pengamanan Polri untuk Pemilu

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Kepolisian Myanmar menjalin kerja sama dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait pengamanan pemilihan umum (Pemilu).

Apjati Minta KASN Panggil Panitia Seleksi Pejabat Kemnaker

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pelaku Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, mempertanyakan kepada Panitia Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Ketenagakerjaan, tentang ketidaklulusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) DR.