Produk Sanksi BK DPR tidak Mengigit

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan produk sanksi yang dihasilkan BK DPR dinilai tidak menggigit dan tidak memiliki efek jera. Selama ini produk sanksi BK tidak bisa keluar dari UU No.27/2009 tentang MD3, Peraturan DPR RI No.1/2009 mengenai Tatib, Peraturan DPR RI No.1/2011 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR RI No.2/2011 mengenai Tata Beracara BK.

Untuk itu, BK telah merekomendasikan perbaikan kode etik dan tata beracara BK, agar menghasilkan produk sanksi yang lebih tegas.

Menurut Siswono Yudhohusodo, rekomendasi itu diharapkan segera diproses dan sekarang sudah berada di Badan Legislasi (Baleg). “Memang aturan-aturan yang mengatur sanksi menurut saya terlalu ringan. Tetapi BK tidak bisa keluar dari peraturan yang ada, tandas Siswono. “Kita berharap revisi UU No.27/2009 yang sedang diproses akan memberikan sanksi yang lebih berat,” tegasnya.

Menurut dia, menghukum para politisi itu paling sulit. Mereka itu pandai bicara,berargumen, dan lihai. Apalagi, bila mereka konfiden dan punya back up. Contohnya, menurut aturan BK, anggota yang tidak hadir dalam rapat selama 6 kali berturut-turut sudah bisa dipanggil ke BK untuk diberikan sanksi. Tapi, yang terjadi, mereka membolos 5 kali berturut turut, lalu masuk untuk mengikuti rapat 1 kali, terus membolos lagi selama 5 kali berturut-turut. Ini jadi dilema. (A-109/A-88)***

Baca Juga

Penangkapan Putu Terkait Rencana Proyek Jalan

JAKARTA, (PR).- Penangkapan anggota Komisi III DPR RI I Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (28/6/2016) malam diduga kuat berhubungan dengan rencana pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

Setjen DPR Terima LHP BPK 2015, WTP ke-8 Kali

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanani menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2015. Ia mengatakan bahwa ini adalah ke delapan kalinya Sekretariat Jenderal DPR mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Dishub Siapkan Tujuh Titik Jalur Alternatif untuk Wisata Lebaran

YOGYAKARTA,(PR).- Sebanyak tujuh titik ruas jalur alternatif dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul. Tujuh titik jalur alternatif yang dipersiapkan ini ditujukan untuk kelancaran arus balik dan mudik selama Lebaran tahun 2016 ini.

Jokowi Nilai Arus Mudik Masih Terkendali

LEBAK,(PR).- Presiden Joko Widodo mengevaluasi penyelenggaraan angkutan Lebaran hingga H-1 Idulfitri. Dia berpendapat, arus mudik lebaran tahun ini masih pada tahap yang dapat dikendalikan.