Berlanjut, Sidang Kasus Korupsi di Disdik Jabar

BANDUNG, (PRLM).-Tender pengadaan alat peraga TK-SD 1 atap di Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun 2011, semestinya sejak awal dibatalkan karena sarat indikasi persekongkolan. Persekongkolan itu terjadi mulai dari penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga penentuan pemenang tender.

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus korupsi tersebut yang diduga merugikan negara senilai Rp 1,505 miliar. Sidang dihadiri ketiga terdakwa yaitu mantan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Prov. Jawa Barat, Dede Hasan Kurniadi, M. Fadlan, dan Uu Surya Perdana.

Sidang yang dipimpin hakim Sinung Hermawan itu, menghadirkan saksi ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah), Dr. Fahrurrozi M. Si. Kepada saksi, Sinung bertanya tentang proses penentuan HPS.

"Dalam kasus ini, terdakwa Dede yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pemegang Anggaran, telah membuat HPS bermodalkan brosur-brosur saja. Belakangan diketahui, brosur tersebut palsu. Itu didasari kesaksian pemilik perusahaan yang mengeluarkan brosur tersebut. Mereka bilang, tidak pernah mengajukan brosur itu dan logo-logo di brosur itu palsu. Bagaimana jika faktanya seperti itu," kata Sinung.

"Jika terjadi penyampaian data palsu, maka harus gugur. Lalu jaminan penawaran disita negara. PPK harusnya membatalkan kontrak. Dasar harga pun jangan hanya 1 tapi harus ada beberapa sebagai perbandingan," kata Fahrurrozi menjawab

Hakim juga bertanya tentang dugaan persekongkolan dalam pengajuan perusahaan pengikut tender. Pasalnya diketahui, 3 dari 4 perusahaan yang maju dalam tender ternyata ada keterkaitan.

"Dari tiga perusahaan itu, terdakwa Uu menjadi direktur dan wakil direktur. Satu perusahaan lainnya, dipinjam Uu dari temannya," kata Sinung.

"Kalau dalam Perpres 54, itu masuk kategorinya peran ganda yang berpotensi kuat terjadi conflict of interest. Melanggar UU Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha. Itu sudah tidak sehat. Mestinya mereka semua dinyatakan gugur dalam lelang. Kontrak juga bisa batal dan perusahaan mendapat black list di LKPP," kata Fahrur.

Pelanggaran-pelanggaran itu, kata Fahrur, terjadi karena kurang pengawasan dari kuasa pemegang anggaran/ppk (Dede Hasan), pemegang anggaran (Kadisdik Jabar Wahyudin Zarkasyi) selama proses berlangsung.

"Harusnya ada check and ballance agar ada yang mengawasi. Hanya saja, berhubung ppk dan kpa nya orang yang sama, jadi tidak bisa. Mestinya ppk dan kpa orang yang berbeda. Hanya saja, tidak semua pejabat punya sertifikasi untuk jadi ppk. Kebetulan, dalam kasus ini, di skpd itu hanya kpa yang punya sertifikasi ppk, makanya dirangkap. Itu dibenarkan. Jika itu yang terjadi, mestinya PA (Kadisdik Jabar) atau inspektorat yang berperan dalam pengawasan, khususnya evaluasi dan kualifikasi," tutur Fahrur.

Rangkap jabatan itu, kata Fahrur, memang berpotensi terjadi pelanggaran. Namun aturan membolehkannya. "Ya, daripada anggaran tidak terealisasi maka dibolehkan. Tapi, jika terjadi penyimpangan, dapat dilaporkan perdata, pidana, dan sanksi administrasi," kata Fahrur.

Kasus korupsi pengadaan alat praktik TK-SD satu atap itu merugikan negara sekitar Rp 1,505 miliar. Dalam kasus itu, Dede Hasan juga diduga menerima fee sebesar Rp 400 juta.

Tindakan korupsi yang dilakukan Dede masuk dalam proyek kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana tahun anggaran 2011 dengan dana sebesar Rp 2.443.750.000,00.

Dana itu dialokasikan untuk paket pengadaan pengembangan alat peraga 85 TK-SD satu atap di 26 kabupaten dan kota di Jabar.

Untuk memuluskan rencana, Dede membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri). Fatalnya, HPS buatan Dede HPS hanya berdasarkan brosur dan data penawaran CV IPA Abong dan CV Hanimo yang diserahkan terdakwa M. Fadlan melalui terdakwa Uu Surya Perdana.

Padahal untuk menentukan HPS harus berdasarkan harga pasar setempat dan melakukan survei. Namun terdakwa tidak melakukannya. Ternyata, harga di pasaran jauh lebih rendah. (A-128/A-89)***

Komentari di Facebook !
Customize This