Baru Sepuluh KPU Kota/Kab yang Kembalikan Sisa Dana Pilgub

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Dari dana Rp 656 miliar anggaran yang dikelola KPU kab/kota, KPU Jabar belum menerima seluruh laporan dan pengembalian sisa anggaran. Dari 26 kab/kota, baru 18 kab/kota yang memberikan laporan kegiatan dan anggaran. Namun, baru sepuluh kab/kota di antaranya yang sudah mengembalikan sisa anggarannya.

Kesepuluh KPU kab/kota yang sudah mengembalikan sisa anggaran adalah Kab. Cianjur (Rp 3,6 miliar), Kab. Cirebon (Rp 3,4 miliar), Kab. Majalengka (Rp 3,2 miliar), Kab. Kuningan (Rp 2,9 miliar), dan Kota Tasikmalaya (Rp 960 juta).

Selain itu, Kab. Tasikmalaya (Rp 3,4 miliar), Kab. Subang (Rp 2,1 miliar), Kab. Karawang (Rp 2,3 miliar), Kab. Bandung Barat (Rp 2,7 miliar), dan Kab. Indramayu (Rp 2,7 miliar).

“Yang paling banyak sisanya dari KPU Kab. Bogor senilai Rp4 miliar, tapi belum dikembalikan,” tutur Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung, Senin (29/4/2013).

KPU kab/kota lain yang belum melaporkan maupun mengembalikan sisa anggaran masih memiliki waktu hingga 5 Mei mendatang. (A-160/A-88)***

Baca Juga

Menkumham Jalankan Skenario Jatuhkan Presiden?

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dicurigai sebagai bagian dari gerakan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi. Serangan kelompok itu datang dari berbagai bidang.

Pemerintahan Jokowi -JK Harus Evaluasi Kabinet

POLITIK

JAKARTA (PRLM),-Pemerintahan Jokowi–JK harus segera mengevaluasi kinerja dari para menterinya, mengingat jelang enam bulan pemerintahan ini tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sangat rendah. Para pembantu Presiden, yakni para menteri khususnya di bidang ekonomi dinilai kurang mumpuni.

PDIP Kab. Bandung Mulai Jaring Calon Kepala Daerah

POLITIK

SOREANG, (PRLM).-DPC PDIP Kabupaten Bandung mulai melakukan penjaringan bakal calon kepala derah yang akan maju pada Pemilihan Bupati Bandung, 9 Desember 2015 nanti. Para calon yang terjaring di tingkat kabupaten itu selanjutnya akan dievaluasi oleh DPD PDIP Jabar dan DPP.

Revisi UU Parpol Bakal Cabut Wewenang Pemerintah Sahkan Parpol

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Yandri Susanto mengusulkan agar Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik direvisi secara terbatas pada 2016.