Baru Sepuluh KPU Kota/Kab yang Kembalikan Sisa Dana Pilgub

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Dari dana Rp 656 miliar anggaran yang dikelola KPU kab/kota, KPU Jabar belum menerima seluruh laporan dan pengembalian sisa anggaran. Dari 26 kab/kota, baru 18 kab/kota yang memberikan laporan kegiatan dan anggaran. Namun, baru sepuluh kab/kota di antaranya yang sudah mengembalikan sisa anggarannya.

Kesepuluh KPU kab/kota yang sudah mengembalikan sisa anggaran adalah Kab. Cianjur (Rp 3,6 miliar), Kab. Cirebon (Rp 3,4 miliar), Kab. Majalengka (Rp 3,2 miliar), Kab. Kuningan (Rp 2,9 miliar), dan Kota Tasikmalaya (Rp 960 juta).

Selain itu, Kab. Tasikmalaya (Rp 3,4 miliar), Kab. Subang (Rp 2,1 miliar), Kab. Karawang (Rp 2,3 miliar), Kab. Bandung Barat (Rp 2,7 miliar), dan Kab. Indramayu (Rp 2,7 miliar).

“Yang paling banyak sisanya dari KPU Kab. Bogor senilai Rp4 miliar, tapi belum dikembalikan,” tutur Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung, Senin (29/4/2013).

KPU kab/kota lain yang belum melaporkan maupun mengembalikan sisa anggaran masih memiliki waktu hingga 5 Mei mendatang. (A-160/A-88)***

Baca Juga

Djan Faridz Dinilai tak Penuhi Syarat Ketum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan kubu M. Romahurmuziy atau Romy (muktamar Surabaya) membuka tawaran islah kepada kubu Djan Faridz (muktamar Jakarta).‎ Namun, Djan Faridz dinilai tidak bisa duduk di posisi ketua umum karena tidak memenuhi syarat.

‎Fadli Zon, "Revisi UU Pilkada Belum Tentu Jadi"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fadli Zon, menegaskan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 8/2015 belum tentu jadi dilakukan.

Bawaslu Jabar Petakan Titik Rawan Pilkan

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memetakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota tahun 2015 di Jawa Barat masuk dalam titik rawan. Perlu pengawasan untuk menekan terjadinya pelanggaran.

Baliho Cabup dan Cawabup Ditertibkan Malah Dipersoalkan

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Penertiban baliho dan spanduk calon bupati dan calon wabup yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bandung dipersoalkan pengurus partai. Hal itu disebabkan penertiban itu bisa menghambat kran aspirasi politik di Kab, Bandung.