Bekerja Setahun Penuh, Gaji Penyuluh Pertanian Lepas Hanya 10 Bulan

PURBALINGGA, (PRLM).- Sebanyak 42 perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari sebelas kabupaten /kota di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah, menuntut pemerintah agar honor kontrak dibayar 12 penuh dalam setahun, selama ini honor hanya dibayar 10 bulan setahun.

"Sesuai kontrak kami, dalam satu tahun, kami hanya dibayar selama 10 bulan. Padahal kami tetap bekerja selama 12 bulan dalam setahun," kata Suharso, koordinator THL wilayah Bakorwil III. Keluhan tersebut disampaikan kepada calon wakil Gubernur Jateng dari PDIP Heru Sudjatmoko, Senin (29/4/13).

Besaran honor didasarkan pada ijasah yang digunakan THL, lulusan SLTA besarnya Rp 1 juta, D3 Rp 1,5 juta dan S-1 Rp 2 juta. Selain honor ditambah biaya operasional yang besarnya Rp 100 ribu.

Suharso menambahkan, beberapa kabupaten kota yang peduli dengan nasib THL penyuluh pertanian, akhirnya memberikan bantuan honor selama dua bulan dalam satu tahun. Besarannya tergantung dari kemampuan APBD masing-masing kabupaten, antara kisaran Rp 275 ribu hingga Rp 650 ribu. “Mestinya, Pemprov Jateng bisa menambahi honor itu, sebab kami bekerja untuk kemajuan Jateng di bidang pertanian,” tambahnya.

Selain keluhan soal honor, para tenaga bantu itu juga menyampaikan aspirasi nasibnya jika mungkin bisa diangkat sebagai PNS.

Heru Sudjatmoko yang menerima keluhan itu mengungkapkan, THL penyuluh pertanian pada dasarnya bekerja untuk ikut membangun daerah di Jateng yang merupakan bagian dari Provinsi Jateng.

Apalagi sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Jateng. “Politik anggaran di Pemprov Jateng harus dibenahi. Jangan hanya beralasan tidak ada dasar hukumnya untuk membayar tenaga honorer penyuluh. Dasar hukum kan bisa dibuat bersama DPRD,” tegas Heru. (A-99/A_88)***

Baca Juga

Kemkominfo Blokir Situs Layanan Nikah Siri

JAKARTA, (PR).- Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika menyatakan pihaknya telah memblokir situs nikahsirri.com. Hal ini karena situs layanan nikah siri tersebut karena telah meresahkan masyarakat.

KPK: Hak Angket DPR Tidak Proporsional dan Bias

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menegaskan penggunaan hak angket oleh DPR terhadap KPK tidak proporsional bila mengacu pada penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Kawah Gunung Agung Sudah Retak Hampir 100 Meter

KARANGASEM, (PR).- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan permukaan kawah Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, sudah retak. Keretakan diperkirakan memiliki panjang mencapai kurang dari 100 meter.