Bekerja Setahun Penuh, Gaji Penyuluh Pertanian Lepas Hanya 10 Bulan

PURBALINGGA, (PRLM).- Sebanyak 42 perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari sebelas kabupaten /kota di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah, menuntut pemerintah agar honor kontrak dibayar 12 penuh dalam setahun, selama ini honor hanya dibayar 10 bulan setahun.

"Sesuai kontrak kami, dalam satu tahun, kami hanya dibayar selama 10 bulan. Padahal kami tetap bekerja selama 12 bulan dalam setahun," kata Suharso, koordinator THL wilayah Bakorwil III. Keluhan tersebut disampaikan kepada calon wakil Gubernur Jateng dari PDIP Heru Sudjatmoko, Senin (29/4/13).

Besaran honor didasarkan pada ijasah yang digunakan THL, lulusan SLTA besarnya Rp 1 juta, D3 Rp 1,5 juta dan S-1 Rp 2 juta. Selain honor ditambah biaya operasional yang besarnya Rp 100 ribu.

Suharso menambahkan, beberapa kabupaten kota yang peduli dengan nasib THL penyuluh pertanian, akhirnya memberikan bantuan honor selama dua bulan dalam satu tahun. Besarannya tergantung dari kemampuan APBD masing-masing kabupaten, antara kisaran Rp 275 ribu hingga Rp 650 ribu. “Mestinya, Pemprov Jateng bisa menambahi honor itu, sebab kami bekerja untuk kemajuan Jateng di bidang pertanian,” tambahnya.

Selain keluhan soal honor, para tenaga bantu itu juga menyampaikan aspirasi nasibnya jika mungkin bisa diangkat sebagai PNS.

Heru Sudjatmoko yang menerima keluhan itu mengungkapkan, THL penyuluh pertanian pada dasarnya bekerja untuk ikut membangun daerah di Jateng yang merupakan bagian dari Provinsi Jateng.

Apalagi sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Jateng. “Politik anggaran di Pemprov Jateng harus dibenahi. Jangan hanya beralasan tidak ada dasar hukumnya untuk membayar tenaga honorer penyuluh. Dasar hukum kan bisa dibuat bersama DPRD,” tegas Heru. (A-99/A_88)***

Baca Juga

Patrialis Harus Jadi Hakim Terakhir yang Berkasus Suap

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2017 menyebutkan Operasi Tangkap Tangan salah seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah suatu musibah besar bagi bangsa.

Penerbangan Imlek, tak Ada Toleransi Kesalahan

JAKARTA, (PR).- Para operator penerbangan diingatkan untuk terus menjaga dan meningkatkan keselamatan terkait liburan Tahun Baru Imlek. Dengan demikian, pihak maskapai dapat lebih siah dalam memberi pelayanan kepada penumpang dan mampu menekan penyimpangan dan pelanggaran sekecil apapun.

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

JPU Tuntut Pencabutan Hak Politik Irman Gusman dan 7 Tahun Bui

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik karena dinilai terbukti menerima Rp 100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya.