Bekerja Setahun Penuh, Gaji Penyuluh Pertanian Lepas Hanya 10 Bulan

NASIONAL

PURBALINGGA, (PRLM).- Sebanyak 42 perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari sebelas kabupaten /kota di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah, menuntut pemerintah agar honor kontrak dibayar 12 penuh dalam setahun, selama ini honor hanya dibayar 10 bulan setahun.

"Sesuai kontrak kami, dalam satu tahun, kami hanya dibayar selama 10 bulan. Padahal kami tetap bekerja selama 12 bulan dalam setahun," kata Suharso, koordinator THL wilayah Bakorwil III. Keluhan tersebut disampaikan kepada calon wakil Gubernur Jateng dari PDIP Heru Sudjatmoko, Senin (29/4/13).

Besaran honor didasarkan pada ijasah yang digunakan THL, lulusan SLTA besarnya Rp 1 juta, D3 Rp 1,5 juta dan S-1 Rp 2 juta. Selain honor ditambah biaya operasional yang besarnya Rp 100 ribu.

Suharso menambahkan, beberapa kabupaten kota yang peduli dengan nasib THL penyuluh pertanian, akhirnya memberikan bantuan honor selama dua bulan dalam satu tahun. Besarannya tergantung dari kemampuan APBD masing-masing kabupaten, antara kisaran Rp 275 ribu hingga Rp 650 ribu. “Mestinya, Pemprov Jateng bisa menambahi honor itu, sebab kami bekerja untuk kemajuan Jateng di bidang pertanian,” tambahnya.

Selain keluhan soal honor, para tenaga bantu itu juga menyampaikan aspirasi nasibnya jika mungkin bisa diangkat sebagai PNS.

Heru Sudjatmoko yang menerima keluhan itu mengungkapkan, THL penyuluh pertanian pada dasarnya bekerja untuk ikut membangun daerah di Jateng yang merupakan bagian dari Provinsi Jateng.

Apalagi sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Jateng. “Politik anggaran di Pemprov Jateng harus dibenahi. Jangan hanya beralasan tidak ada dasar hukumnya untuk membayar tenaga honorer penyuluh. Dasar hukum kan bisa dibuat bersama DPRD,” tegas Heru. (A-99/A_88)***

Baca Juga

FITRA Sambut Baik Pembatalan Perpres 39/2015

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Lembaga pemerhati anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan Presiden Jokowi yang membatalkan pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan merupakan langkah yang tepat.

Kuspitoyo Tewas Dihabisi Anak Sendiri

NASIONAL

PURWOKERTO, (PRLM).- Adr (22) warga Perum Pasir Luhur Blok C Nomor 74 A, Kelurahan Pasir Kidul, Purwokerto Barat, Jawa Tengah tega membunuh ayahnya sendiri Kuspitoyo (60) dengan pisau dapur.

Revisi PP Dana Desa, Panja Desa Libatkan Pakar

NASIONAL

‎JAKARTA, (PRLM).- Panitia Kerja Desa Komisi II DPR akan melibatkan pakar dalam membahas revisi Peraturan Pemerintah No. 60/2014 yang mengatur teknis dana desa. Revisi ditargetkan selesai sebelum masa sidang III DPR berakhir yaitu 24 April 2015.

KPK Beraksi

Adriansyah Dikenal Santun

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Kabar operasi tangkap tangan yang dilakukan ‎Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anggota Komisi IV DPR 2014-2019, Adriansyah, mengejutkan kalangan DPR. Selama ini, Adriansyah yang berasal dari Fraksi PDIP itu dikenal sebagai sosok yang santun.