Bekerja Setahun Penuh, Gaji Penyuluh Pertanian Lepas Hanya 10 Bulan

PURBALINGGA, (PRLM).- Sebanyak 42 perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dari sebelas kabupaten /kota di wilayah Bakorwil III Jawa Tengah, menuntut pemerintah agar honor kontrak dibayar 12 penuh dalam setahun, selama ini honor hanya dibayar 10 bulan setahun.

"Sesuai kontrak kami, dalam satu tahun, kami hanya dibayar selama 10 bulan. Padahal kami tetap bekerja selama 12 bulan dalam setahun," kata Suharso, koordinator THL wilayah Bakorwil III. Keluhan tersebut disampaikan kepada calon wakil Gubernur Jateng dari PDIP Heru Sudjatmoko, Senin (29/4/13).

Besaran honor didasarkan pada ijasah yang digunakan THL, lulusan SLTA besarnya Rp 1 juta, D3 Rp 1,5 juta dan S-1 Rp 2 juta. Selain honor ditambah biaya operasional yang besarnya Rp 100 ribu.

Suharso menambahkan, beberapa kabupaten kota yang peduli dengan nasib THL penyuluh pertanian, akhirnya memberikan bantuan honor selama dua bulan dalam satu tahun. Besarannya tergantung dari kemampuan APBD masing-masing kabupaten, antara kisaran Rp 275 ribu hingga Rp 650 ribu. “Mestinya, Pemprov Jateng bisa menambahi honor itu, sebab kami bekerja untuk kemajuan Jateng di bidang pertanian,” tambahnya.

Selain keluhan soal honor, para tenaga bantu itu juga menyampaikan aspirasi nasibnya jika mungkin bisa diangkat sebagai PNS.

Heru Sudjatmoko yang menerima keluhan itu mengungkapkan, THL penyuluh pertanian pada dasarnya bekerja untuk ikut membangun daerah di Jateng yang merupakan bagian dari Provinsi Jateng.

Apalagi sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Jateng. “Politik anggaran di Pemprov Jateng harus dibenahi. Jangan hanya beralasan tidak ada dasar hukumnya untuk membayar tenaga honorer penyuluh. Dasar hukum kan bisa dibuat bersama DPRD,” tegas Heru. (A-99/A_88)***

Baca Juga

Kewenangan Ombudsman Perlu Diperkuat

JAKARTA,(PR).- Ombudsman meminta dukungan DPR agar kewenangannya diperkuat. Kendala saat ini, ombudsman hanya bisa memberi rekomendasi atas berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak mendapatkan tindak lanjut maksimal.

Asman Abnur, Wakili PAN di Kabinet Kerja

POLITISI Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan politisi Hanura Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Budi Tahu Resmi Jadi Menhub Pagi Tadi

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku baru tahu kepastian secara resmi menjadi menteri Rabu 27 Juli 2016 pagi. Namun, dia sudah beberapa kali berkomuikasi dan berinteraksi dengan presiden sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II.

Ruang Isolasi Nusakambangan Disterilkan

CILACAP, (PR).- Sampai sore hari ini ruang isolasi terpidana mati di Pulau Nusakambangan disterilkan dari seluruh kegiatan kunjungan. Kunjungan dan komunikasi antara terpidana dengan keluarganya baik di dari dalam maupun luar negeri dihentikan.