Website KPU Soal DCS Amburadul

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dengan dipublikasikannya daftar calon anggota legislatif (caleg) DPR RI periode 2014-2019 melalui website www.kpu.go.id, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan banyaknya caleg yang terdaftar lebih dari dua daerah pemilihan. Bahkan, sejumlah caleg dengan nama yang sama didaftarkan oleh parpol berbeda.

"Dari hasil riset yang telah kami lakukan, banyak ditemukan nama caleg ganda baik di internal partai ataupun antar partai. Bahkan, diinternal partai ada yang terdaftar dalam dua atau tiga dapil sekaligus," ucap Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Minggu (28/4).

Caleg yang didaftarkan secara ganda, kata dia, salah satunya dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Dia menambahkan, di PKB setidaknya ada 8 orang caleg perempuan diduga terdaftar di 16 dapil dan 1 orang caleg perempuan terdaftar di 3 dapil.

Nama yang diduga caleg ganda dari PKB itu yakni pertama, Nurhidayati yang dicalonkan PKB di dapil Sumsel 1 dan Sumsel 2. Kedua, Eka Susanti dapil Jateng 6, Sumut 3, dan Kalbar. Ketiga, Hasniati di dapil Riau 2 dan dapil Kalbar. Keempat, Luluk Hidayah dapil Kaltim dan DKI Jakarta 3. Kelima Euis Komala ditempatkan di dapil Maluku dan Jabar 3. Keenam, Rien Zumaroh dapil Jateng 4 dan Jatim 5. Ketujuh, Marda Hastuti dapil Bengkulu dan Jabar 5. Kedelapan, Karina Astri Rahmawati Dapil Jabar 9 dan NTB. Kesembilan, Devinta Dariastuti dapil Jateng 2 dan dapil Sumbar 1. Kesepuluh, Agus Eko Cahyono Dapil sumsel 3 dan Banten 3.

Sedangkan untuk PBB, nama seperti Nur Yuniati didaftarkan di dapil Aceh 1 dan Jabar 2. Kedua, Sri Sumiati di Jatim 2 dan Jatim 8. Ketiga, Kasmawati Kasim dapil Sulteng dan dapil Sulsel 1.

Sementara untuk caleg ganda antarpartai tercantum nama Abdul Rahman Sappara yang didaftarkan partai Nasdem dan Hanura di dapil Sulsel 1. Kedua DR. Dra Nuriyati Samatan yang didaftarkan Hanura dan Gerinda dapil Sulteng. Ketiga, Tabrani Syabirin PDIP dan Gerindra dapil Jabar 7 dan Banten 2. Keempat, Nurhayati PKB, Nasdem, PPP di dapil Lampung 2, Aceh 1 dan Jabar 11. Kelima, ada nama Lakchristina M Rantetana/ Christina M Rantetama, didaftarkan oleh Gerindra dan Hanura di dapil Jabar 6.

Dengan adanya fenomena itu, Sebastian menilai, hal ini terjadi karena partai membuka pendaftaran caleg seperti layaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan terhadap karyawannya.

Selain itu, kata dia, sistem administrasi partai amburadul. "Inilah refleksi dari sistem rekrutmen dan kaderisasi partai yang mandek," katanya.

Dia pun meminta agar KPU segera menghukum bagi para caleg yang terbukti berada pada dua nama partai politik. Ataupun bagi para partai politik yang mendaftarkan calegnya di lebih dari satu dapil.

"Caleg yang mendaftar lebih dari satu partai adalah caleg petualang hanya mementingkan kekuasaan. KPU harus menghukum caleg itu. Coret saja dari DCS," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

PPP Menilai Usulan Komisi II Berpotensi Melanggar UU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Usulan Komisi II DPR melalui rekomendasi panitia kerja (Panja) peraturan KPU tentang Pilkada berpotensi menabrak ketentuan undang-undang.

KPU Harus Tegas Terhadap Parpol yang Berkonflik

POLITIK
DIREKTUR Pusat Reformasi Kepemiluan dan Konstitusi, Refly Harun (kiri), memaparkan pendapatnya dalam diskusi "Kepesertaan Parpol Berkonflik dalam Pilkada" di Kantor YLBHI, Jakarta, Selasa (28/4/2015). ‎*

JAKARTA, (PRLM).- ‎Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dalam menetapkan aturan terkait keikutsertaan partai politik berkonflik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ketegasan KPU ‎dibutuhkan seperti saat menentukan kepengurusan partai politik yang berkonflik saat pemilu 2009.

Agun, "Hentikan Arogansi DPR"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM). Arogansi kekuasaan DPR harus dihentikan, karena meembahayakan bagi kelangsungan demokrasi.

Bantul Terancam tak Ikut Pilkada Serentak

POLITIK

YOGYAKARTA, (PRLM).- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul terancam mundur di tahun 2017 mendatang, karena terkendala anggaran. Kebutuhan gelaran Pilbup sebesar Rp 18,6 miliar, namun saat ini Pemkab setempat baru menyetujui Rp 13 Miliar.