Website KPU Soal DCS Amburadul

JAKARTA, (PRLM).-Dengan dipublikasikannya daftar calon anggota legislatif (caleg) DPR RI periode 2014-2019 melalui website www.kpu.go.id, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan banyaknya caleg yang terdaftar lebih dari dua daerah pemilihan. Bahkan, sejumlah caleg dengan nama yang sama didaftarkan oleh parpol berbeda.

"Dari hasil riset yang telah kami lakukan, banyak ditemukan nama caleg ganda baik di internal partai ataupun antar partai. Bahkan, diinternal partai ada yang terdaftar dalam dua atau tiga dapil sekaligus," ucap Koordinator Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Minggu (28/4).

Caleg yang didaftarkan secara ganda, kata dia, salah satunya dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Dia menambahkan, di PKB setidaknya ada 8 orang caleg perempuan diduga terdaftar di 16 dapil dan 1 orang caleg perempuan terdaftar di 3 dapil.

Nama yang diduga caleg ganda dari PKB itu yakni pertama, Nurhidayati yang dicalonkan PKB di dapil Sumsel 1 dan Sumsel 2. Kedua, Eka Susanti dapil Jateng 6, Sumut 3, dan Kalbar. Ketiga, Hasniati di dapil Riau 2 dan dapil Kalbar. Keempat, Luluk Hidayah dapil Kaltim dan DKI Jakarta 3. Kelima Euis Komala ditempatkan di dapil Maluku dan Jabar 3. Keenam, Rien Zumaroh dapil Jateng 4 dan Jatim 5. Ketujuh, Marda Hastuti dapil Bengkulu dan Jabar 5. Kedelapan, Karina Astri Rahmawati Dapil Jabar 9 dan NTB. Kesembilan, Devinta Dariastuti dapil Jateng 2 dan dapil Sumbar 1. Kesepuluh, Agus Eko Cahyono Dapil sumsel 3 dan Banten 3.

Sedangkan untuk PBB, nama seperti Nur Yuniati didaftarkan di dapil Aceh 1 dan Jabar 2. Kedua, Sri Sumiati di Jatim 2 dan Jatim 8. Ketiga, Kasmawati Kasim dapil Sulteng dan dapil Sulsel 1.

Sementara untuk caleg ganda antarpartai tercantum nama Abdul Rahman Sappara yang didaftarkan partai Nasdem dan Hanura di dapil Sulsel 1. Kedua DR. Dra Nuriyati Samatan yang didaftarkan Hanura dan Gerinda dapil Sulteng. Ketiga, Tabrani Syabirin PDIP dan Gerindra dapil Jabar 7 dan Banten 2. Keempat, Nurhayati PKB, Nasdem, PPP di dapil Lampung 2, Aceh 1 dan Jabar 11. Kelima, ada nama Lakchristina M Rantetana/ Christina M Rantetama, didaftarkan oleh Gerindra dan Hanura di dapil Jabar 6.

Dengan adanya fenomena itu, Sebastian menilai, hal ini terjadi karena partai membuka pendaftaran caleg seperti layaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan terhadap karyawannya.

Selain itu, kata dia, sistem administrasi partai amburadul. "Inilah refleksi dari sistem rekrutmen dan kaderisasi partai yang mandek," katanya.

Dia pun meminta agar KPU segera menghukum bagi para caleg yang terbukti berada pada dua nama partai politik. Ataupun bagi para partai politik yang mendaftarkan calegnya di lebih dari satu dapil.

"Caleg yang mendaftar lebih dari satu partai adalah caleg petualang hanya mementingkan kekuasaan. KPU harus menghukum caleg itu. Coret saja dari DCS," tuturnya. (A-194/A-89)***

Baca Juga

RUU PIHU Akan Gantikan UU PIH

JAKARTA, (PR).- Baleg DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

golkar,

Main Uang Selama Kampanye, Caketum Golkar Akan Didiskualifikasi

JAKARTA, (PR).- Rapat Panitia Pengarah Munas Luar Biasa Partai Golkar menyatakan ada enam orang kandidat yang berhak memasuki tahapan selanjutnya. Namun demikian, keenam calon tersebut masih bisa didiskualifikasi bila melakukan pelanggaran selama masa kampanye sampai Munaslub diselenggarakan.

Komite Etik Terima 58 Aduan Pelanggaran Caketum Golkar

JAKARTA, (PR).- Ketua Komite Etik Partai Golkar Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya akan terus menampung aduan bila ada bakal calon yang melakukan pelanggaran. Di lokasi Munaslub sendiri, banyak informasi yang menunjukkan tempat pengaduan pelanggaran calon ketua umum bagi para kader.

Munas Golkar Sempat Ricuh

NUSA DUA, (PR).- Rapat Paripurna Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar sempat diwarnai kericuhan, Minggu, 15 Mei 2016, malam. Kericuhan itu bermula ketika agenda rapat masuk ke pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019 Aburizal Bakrie.