KPU Kab. Bekasi Akan Lebih Teliti Dalam Lakukan Verifikasi Berkas DCS

CIKARANG, (PRLM).- Untuk megantisipasi adanya bakal calon legislatif (bacaleg) yang mencalonkan dirinya di dua daerah yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi mengaku akan lebih teliti dalam memverifikasi berkas daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif Kabupaten Bekasi.

Apabila nantinya dalam verifikasi data ditemukan terdapat bacaleg Kabupaten Bekasi yang terbukti mencalonkan dirinya di kota/kabupaten lain, maka KPUD Kabupaten Bekasi akan memberikan pilihan kepada bacaleg tersebut untuk memilih satu daerah pemilihan.

"Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bacaleg tidak diperbolehkan mendaftar lebih dari satu, baik partai maupun daerah pemiliha," ungkap Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi, Zaki Hilmi, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya bacaleg dari Kabupaten Bekasi yang mencalonkan juga di daerah lain di Jawa Barat, Minggu (28/4/2013).

Tersiar kabar, terdapat bacaleg di Kabupaten Bekasi yang melakukan dua pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dalam satu partai namun berbeda daerah pemilihannya. Terlepas dari itu, bacaleg harus memilih salah satu daerah agar tetap diizinkan mengikuti pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Zaki menuturkan, pihaknya belum mengetahui ada bacaleg yang melakukan hal itu. Namun, diakui dia, fenomena bacaleg ganda memang kerap terjadi.

"Jika nantinya ditemukan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu dan tidak diperkenankan mencalonkan ganda. Peraturan KPU sudah jelas kok, tidak boleh mendaftar berbeda partai dan berbeda daerah pemilihan. Kalau nanti ada, kami akan peringatkan untuk memilih salah satu saja," katanya. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Ultra Nasionalis Muncul Karena Kekecewaan pada Eksekutif

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan kembali akan pentingya penguatan lembaga perwakilan seperti DPR. Jika tidak maka DPR hanya akan menjadi tukang stempel dari setiap apapun keinginan eksekutif karena memang pada dasarnya setiap kekuasaan memiliki tujuan tersebut.

Pengangkatan Staf Khusus Baru Presiden Dipertanyakan

JAKARTA, (PR).- Mengangkat staf khusus presiden memang menjadi hak prerogatif presiden dan tidak ada aturan dan lega formal yang dilanggar dengan mengangkat dua staf khusus presiden, Gories Mere yang dikenal sebagai mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Diaz Hendropriyono yang sangat a

SEJUMLAH mahasiswa membentangkan poster saat acara  Sosialisasi Pemilu 2014 di area Car Free Day Dago, Jln. Ir. Juanda, Kota Bandung, Minggu (22/3/2014). Acara yang digelar kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terse

Jangan Buru-buru Ganti Sistem Pemilu

JAKARTA, (PR).- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, hendaknya tidak terburu-buru mengganti sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup.