KPU Kab. Bekasi Akan Lebih Teliti Dalam Lakukan Verifikasi Berkas DCS

POLITIK

CIKARANG, (PRLM).- Untuk megantisipasi adanya bakal calon legislatif (bacaleg) yang mencalonkan dirinya di dua daerah yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi mengaku akan lebih teliti dalam memverifikasi berkas daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif Kabupaten Bekasi.

Apabila nantinya dalam verifikasi data ditemukan terdapat bacaleg Kabupaten Bekasi yang terbukti mencalonkan dirinya di kota/kabupaten lain, maka KPUD Kabupaten Bekasi akan memberikan pilihan kepada bacaleg tersebut untuk memilih satu daerah pemilihan.

"Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bacaleg tidak diperbolehkan mendaftar lebih dari satu, baik partai maupun daerah pemiliha," ungkap Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi, Zaki Hilmi, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya bacaleg dari Kabupaten Bekasi yang mencalonkan juga di daerah lain di Jawa Barat, Minggu (28/4/2013).

Tersiar kabar, terdapat bacaleg di Kabupaten Bekasi yang melakukan dua pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dalam satu partai namun berbeda daerah pemilihannya. Terlepas dari itu, bacaleg harus memilih salah satu daerah agar tetap diizinkan mengikuti pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Zaki menuturkan, pihaknya belum mengetahui ada bacaleg yang melakukan hal itu. Namun, diakui dia, fenomena bacaleg ganda memang kerap terjadi.

"Jika nantinya ditemukan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu dan tidak diperkenankan mencalonkan ganda. Peraturan KPU sudah jelas kok, tidak boleh mendaftar berbeda partai dan berbeda daerah pemilihan. Kalau nanti ada, kami akan peringatkan untuk memilih salah satu saja," katanya. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Apdesi Cianjur Ancam Pecat RT/RW Yang Berpihak Pada Calon Tertentu

POLITIK

CIANJUR,(PRLM).- Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur mengingatkan kepada penguasa Cianjur bakal calon bupati dan wakil bupati untuk tidak menggunakan RT/RW dan kader Posyandu untuk mendukung salah satu pasangan calon.

DPR Sedang Menunggu Surat Pencabutan RUU Revisi UU KPK

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Subagiyo mengakui jika pihaknya sampai saat ini belum mengetahui apakah ada surat resmi dari Presiden Jokowi soal pencabutan usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laol

Demokrat Hormati Putusan MK

POLITIK
JAKARTA,(PRLM).- Partai Demokrat mengaku siap menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan setiap anggota DPR, DPD dan DPRD harus mundur dari jabatannya jika ingin maju dalam Pilkada.
 

Golkar dan PPP Resmi Bisa Ikut Pilkada Serentak

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) rupanya telah menerbitkan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang mengakomodasi partai yang sedang bersengketa yaitu Golkar dan PPP.