KPU Kab. Bekasi Akan Lebih Teliti Dalam Lakukan Verifikasi Berkas DCS

POLITIK

CIKARANG, (PRLM).- Untuk megantisipasi adanya bakal calon legislatif (bacaleg) yang mencalonkan dirinya di dua daerah yang berbeda, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi mengaku akan lebih teliti dalam memverifikasi berkas daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif Kabupaten Bekasi.

Apabila nantinya dalam verifikasi data ditemukan terdapat bacaleg Kabupaten Bekasi yang terbukti mencalonkan dirinya di kota/kabupaten lain, maka KPUD Kabupaten Bekasi akan memberikan pilihan kepada bacaleg tersebut untuk memilih satu daerah pemilihan.

"Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Nomor 13 Tahun 2013 yang menjelaskan bacaleg tidak diperbolehkan mendaftar lebih dari satu, baik partai maupun daerah pemiliha," ungkap Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi, Zaki Hilmi, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya bacaleg dari Kabupaten Bekasi yang mencalonkan juga di daerah lain di Jawa Barat, Minggu (28/4/2013).

Tersiar kabar, terdapat bacaleg di Kabupaten Bekasi yang melakukan dua pendaftaran. Pendaftaran dilakukan dalam satu partai namun berbeda daerah pemilihannya. Terlepas dari itu, bacaleg harus memilih salah satu daerah agar tetap diizinkan mengikuti pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Zaki menuturkan, pihaknya belum mengetahui ada bacaleg yang melakukan hal itu. Namun, diakui dia, fenomena bacaleg ganda memang kerap terjadi.

"Jika nantinya ditemukan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu dan tidak diperkenankan mencalonkan ganda. Peraturan KPU sudah jelas kok, tidak boleh mendaftar berbeda partai dan berbeda daerah pemilihan. Kalau nanti ada, kami akan peringatkan untuk memilih salah satu saja," katanya. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Dorong Parpol Menjadi Wadah Munculnya Pemimpin

POLITIK
PENGAMAT politik dari LIPI Syamsudin Haris (kiri) dan pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk (tengah) menjadi pembicara pada "talkshow” bertajuk “Inspiring Leaders”, berlangsung di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pilkada) ke depan agar terus didorong untuk mewadahi tampilnya pemimpin, bukan penguasa. Ini harus menjadi agenda bersama.

Ketua DPR Sejalan dengan Jokowi Terkait Revisi UU Terorisme

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Cianjur tidak Dihadiri Calon Wabup Terpilih

POLITIK

CIANJUR, (PRLM),- Rapat paripurna Istimewa DPRD Kab.

Pilkada 2017, KPU Cimahi Tunggu Tahapan Dari KPU Pusat

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 bakal berlangsung sejak 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi masih menanti jadwal tahapan dari KPU Pusat.