Buruh Bakal Terkena Dampak Langsung Kenaikan BBM

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto, mengatakan, bila rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jadi diterapkan, pada akhirnya buruh akan tetap terkena dampaknya.

"Itu berarti perusahaan akan menekan ongkos produksinya, dan sebagai salah satu faktor penyokong produksi, pekerja bisa terkena dampaknya, entah itu melalui pemutusan hubungan kerja atau tingkat daya beli yang semakin berkurang," ujarnya.

Terkait dengan skema dua harga BBM, dia menilai, hal tersebut hanya berpotensi menimbulkan berbagai penyelewan di lapangan, terutama dalam hal potensi penimbunan yang bisa saja terjadi. "Skema tersebut bukan solusi terbaik. Pemerintah perlu berpikir ulang untuk menerapkan skema itu," tuturnya.

Kabar yang berkembang mengenai rencana kenaikan harga BBM melalui skema dua harga adalah, bahwa kebijakan tersebut rencananya akan diimplementasikan setelah Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei usai. Roy Jinto menilai, hal tersebut dengan jelas menunjukkan pemerintah tidak ingin buruh mengusung isu tersebut ketika May Day tiba.

“Dengan jelas hanya menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin buruh yang memperingati May Day mengusung isu kenaikan BBM, karena khawatir menimbulkan isu sosial yang meluas,” ujarnya.

Dia pun mengakui, pada saat May Day tiba, pihaknya tidak mengusung soal harga BBM sebagai isu utama. Isu yang diusung oleh KSPSI, menurutnya, akan lebih konsentrasi pada permasalahan outsourcing, iuran tunjangan hari tua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta penambahan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

“Secara organisasi, belum ada instruksi khusus mengenai persoalan harga BBM. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak tertutup kemungkinan, bahwa persoalan tersebut akan menjadi perhatian kami,” ujarnya. (A-204/A-147)***

Baca Juga

Penjual Perabotan Rumah Tangga Keliling

EKONOMI
Penjual Perabotan Rumah Tangga Keliling

Pemerintah Putuskan Revisi DNI, Diharapkan Selesai 2 Minggu

EKONOMI

JAKARTA,(PRLM).- Pemerintah memutuskan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang jumlahnya mencapai 700 lebih, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2014, yang semula dipersiapkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

HT: Bom Bakal Pengaruhi Ekonomi, Pemerintah Harus Segera Bertindak

EKONOMI

CIANJUR, (PRLM).- Salah seorang pengusaha Harry Tanoesoedibyo (HT) menilai terror yang terjadi di Jakarta bakal memengaruhi stabilitas ekonomi. Aksi berdarah itu membuat para investor tidak nyaman karena menganggap Indonesia tidak lagi aman.

Masyarakat Ekonomi Syariah Jabar Adakan Muswil Perdana

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Untuk pertama kalinya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jabar mengadakan musyawarah wilayah (Muswil) meskipun usia MES Jabar sudah lama.