PBB Tunjuk Arbiter Tangani Aktivitas Cina di Laut Cina Selatan

LUAR NEGERI

BERLIN, (PRLM).- Satu pengadilan internasional PBB telah menunjuk para arbiter yang diperlukan dalam proses peradilan, terkait permintaan Filipina untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas ilegal Cina di Laut Cina Selatan.

Pengadilan Konvensi PBB Mengenai Hukum Kelautan yang berbasis di Jerman, Jumat (26/4/13) waktu setempat mengatakan, telah memilih lima arbiter untuk proses peradilan itu. Mereka adalah para pakar hukum dari Sri Lanka, Perancis, Jerman, Polandia dan Belanda.

Pada bulan Januari lalu Filipina meminta pengadilan untuk melakukan proses arbitrase terkait sengketa teritorial mereka dengan Cina. Mereka berargumentasi bahwa klaim Cina terhadap hampir semua kawasan di Laut Cina Selatan melanggar konvensi PBB dan kedaulatan Filipina.

Pemerintah Filipina berharap langkah itu akan dapat menggalang dukungan internasional guna menghentikan aktivitas Cina. Namun Cina menolak proposal Filipina itu karena menurut mereka masalah ini seharusnya diselesaikan antara kedua negara. (nhk/A_88)***

Baca Juga

Parlemen Yunani Tetapkan Referendum

LUAR NEGERI

ATHENA, (PRLM).- Para anggota parlemen Yunani memutuskan untuk mengadakan referendum mengenai apakah Yunani harus menerima langkah-langkah pengetatan yang dituntut oleh kreditor internasional.

MA Amerika Izinkan Penggunaan Obat Ekseksusi Mati

LUAR NEGERI

WASHINGTON, (PRLM).- Dalam putusan dengan suara 5 banding 4 hari Senin (29/6/2015), lima hakim agung menyatakan penggunaan obat penenang midazolam tidak melanggar amandemen ke delapan konstitusi yang melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa.

'Hantu' Gentayangan di Sekolah, Sejumlah Murid Pingsan

LUAR NEGERI

NEW DELHI, (PRLM).- Para murid di sebuah sekolah di negara bagian Bengal Barat, India, mengatakan ada hantu yang gentayangan di sekolah mereka.

Yunani Ajukan Pinjaman 32,4 Miliar Dolar dari Dana Darurat Eropa

LUAR NEGERI

ATHENA, (PRLM).- Pemerintah Yunani meminta pinjaman setelah gagal membayar utangnya sebesar 1,8 miliar dolar kepada Dana Moneter Internasional (IMF).

Yunani meminta pinjaman 32,4 miliar dolar dari Dana Darurat Eropa selaku upayanya terakhir untuk tetap berada dalam zona Euro.