Hiswana Migas Tolak BBM Dua Harga

JAKARTA, (PRLM).-Para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menolak rencana pemerintah memberlakuan dua harga untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan dua harga (dual price) tersebut akan mempersulit para operator pelaksana di lapangan. Selama ini para operator kerap menjadi sasaran ancaman dari konsumen yang menginginkan BBM bersubsidi dengan harga terendah. Pemerintah sebaiknya berpikir ulang atas rencana kebijakan tersebut.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Syarief Hidayat mengatakan itu ketika ditemui seusai acara diskusi “Polemik” Radio Sindo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Syarief mengatakan, suara penolakan tersebut datang dari para pengusaha yang berada di wilayah kepengurusannya yaitu meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Alasan utama para pengusaha karena penerapan harga yang berbeda satu sama lain itu berpotensi menimbulkan keributan di lapangan.

“Kami sebagai operator di lapangan tidak siap dan tidak setuju dengan rencana tersebut. Pengawasan akan jauh lebih rumit. Kami hanya penjual, jangan paksa kami untuk juga memilah-milah kendaraan yang berhak dapat harga Rp 4500 atau Rp 6500, itu berpotensi ribut. Lebih baik, kalau mau naik harga, naikkan semua,” ujarnya.

Menurut dia, memang sebelumnya DPP Hiswana Migas mengaku siap mendukung kebijakan dual price. Namun, setelah mendengar pendapat para perwakilan daerah, mayoritas DPD Hiswana Migas menolak rencana tersebut. Hal itu telah ia sampaikan kepada DPP, pemerintah, dan juga kepada media agar masyarakat mengetahuinya.

Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Dari sisi konsumen, ia lebih setuju jika kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku untuk semua kelompok. Selain akan mempersulit operator di lapangan, kebijakan itu juga memperbesar peluang penyelewengan BBM bersubsidi. Dari perhitungan ekonomi, harga BBM bersubsidi memang harus naik. Namun, selama ini ia menilai pemerintah membuat isu ini menjadi komoditas politik.

“Secara ekonomi, ini sudah clear. Menjadi tidak clear karena dijadikan komoditas politik. Kalau memang pemerintah punya nyali politik, putuskan saja segera single price,” katanya. (A-156/A-107)***

Baca Juga

Epson Luncurkan Printer Ramah Lingkungan

NUSA DUA, (PR).- Epson resmi meluncurkan produk terbaru mereka yang bernama Epson WF-R8591. Dengan teknologi RIPS (Replaceable Ink Pack System), produk ini dianggap sebagai printer yang lebih ramah lingkungan ketimbang printer kebanyakan.

Amnesti Pajak Jangan Salah Sasaran

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU amnesti pajak tidak salah sasaran, yaitu kepada kekyaaan atau orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.

Pembangunan Pembangkit Listrik Optimalkan Sumber Daya Lokal

JAKARTA, (PR).- Pembangunan infrastruktur di ujung Indonesia dan pulau-pulau terluar, khususnya listrik, terus dilakukan. Salah satunya dilakukan PT Rekadaya Elektrika yang telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 2 di Kabupaten Tidore Maluku Utara.

Kapitalisme Sumber Ketimpangan Ekonomi Dunia

BANDUNG, (PR).- Ketimpangan kesejahteraan yang melanda dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, bukan karena tidak tersedianya pangan atau sumber daya alam. Data menunjukkan, satu dari delapan orang seluruh dunia menderita busung lapar.