Berpotensi Timbulkan Keributan

Hiswana Migas Tolak BBM Dua Harga

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).-Para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menolak rencana pemerintah memberlakuan dua harga untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan dua harga (dual price) tersebut akan mempersulit para operator pelaksana di lapangan. Selama ini para operator kerap menjadi sasaran ancaman dari konsumen yang menginginkan BBM bersubsidi dengan harga terendah. Pemerintah sebaiknya berpikir ulang atas rencana kebijakan tersebut.

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Syarief Hidayat mengatakan itu ketika ditemui seusai acara diskusi “Polemik” Radio Sindo di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Syarief mengatakan, suara penolakan tersebut datang dari para pengusaha yang berada di wilayah kepengurusannya yaitu meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Alasan utama para pengusaha karena penerapan harga yang berbeda satu sama lain itu berpotensi menimbulkan keributan di lapangan.

“Kami sebagai operator di lapangan tidak siap dan tidak setuju dengan rencana tersebut. Pengawasan akan jauh lebih rumit. Kami hanya penjual, jangan paksa kami untuk juga memilah-milah kendaraan yang berhak dapat harga Rp 4500 atau Rp 6500, itu berpotensi ribut. Lebih baik, kalau mau naik harga, naikkan semua,” ujarnya.

Menurut dia, memang sebelumnya DPP Hiswana Migas mengaku siap mendukung kebijakan dual price. Namun, setelah mendengar pendapat para perwakilan daerah, mayoritas DPD Hiswana Migas menolak rencana tersebut. Hal itu telah ia sampaikan kepada DPP, pemerintah, dan juga kepada media agar masyarakat mengetahuinya.

Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Dari sisi konsumen, ia lebih setuju jika kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku untuk semua kelompok. Selain akan mempersulit operator di lapangan, kebijakan itu juga memperbesar peluang penyelewengan BBM bersubsidi. Dari perhitungan ekonomi, harga BBM bersubsidi memang harus naik. Namun, selama ini ia menilai pemerintah membuat isu ini menjadi komoditas politik.

“Secara ekonomi, ini sudah clear. Menjadi tidak clear karena dijadikan komoditas politik. Kalau memang pemerintah punya nyali politik, putuskan saja segera single price,” katanya. (A-156/A-107)***

Baca Juga

Bursa Saham Asia Turun Tajam

EKONOMI

SEOUL, (PRLM).- Aktivitas ekonomi yang lamban di Cina dan jatuhnya harga-harga minyak memicu penurunan tajam di bursa-bursa saham Asia dalam perdagangan Senin (3/8/2015).

LKA-ESDA Minta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas Lebih Fokus

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi diminta lebih fokus dalam menjaga dan mendorong produksi migas nasional ke depan.

Anjlok, Harga Tomat di Tingkat Petani dan Pedagang

EKONOMI
Anjlok, Harga Tomat di Tingkat Petani dan Pedagang

INDRAMAYU,(PRLM).- Di lahan 1 hektare miliknya, Ida (51) menaruh harapan keuntungan dari hasil tani tomat. Setiap hari kebun kecilnya itu ia rawat dengan memberi pupuk dan air.

Permintaan Daging Sapi di Ciamis Anjlok 50 Persen

EKONOMI

CIAMIS, (PRLM).- Pedagang daging sapi di tatar Galuh Ciamis tetap berjualan, meski pun beberapa pedagang di daerah lain melakukan aksi mogok, terkait mahalnya harga daging hewan ternak tersebut. Mahalnya harga daging sapi mengakibatkan permintaan anjlok hingga 50 persen dibandingkan hari biasa.