KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Hambalang

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru terkait proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Penyelidikan ini terkait pengadaan peralatan di proyek tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penyelidikan tersebut telah dimulai beberapa waktu lalu. Beberapa pihak telah dimintai keterangan. Namun Johan belum membeberkan siapa-siapa saja yang dimintai keterangan itu. "Sudah ada yang diperiksa, nanti dilihat dulu siapa yang diperiksa," kata Johan kepada wartawan, Jumat (26/4).

Ia menjelaskan, penyelidikan ini berbeda dengan kasus Hambalang yang sudah disidik KPK. Penyidikan sebelumnya terkait pembangunan sarana dan prasarana di Hambalang.

Sedangkan penyelidikan kali ini berkaitan dengan pengisian bangunan. Anggaran pengisian peralatan sekitar Rp 1,2 triliun dari Rp 2,5 triliun total proyek.

KPK belum memastikan apakah akan ada tersangka baru dalam proyek ini. "Penyelidikan itu untuk melihat apakah ditemukan tindak pidana korupsi atau tidak," ujar Johan.

Menurut informasi, pengadaan peralatan itu menunjukkan kejanggalan karena tidak sesuai rencana strategis yang ditetapkan.

Seharusnya, pengadaan peralatan dilakukan setelah pembangunan sarana selesai dilakukan. Namun pengadaan peralatan sudah dilakukan meski gedung dan bangunan belum rempung.

PT Dutasari Citralaras disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang menjadi penyedia peralatan tersebut. Istri Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyah Laila pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Terkait penyidikan kasus Hambalang, KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR dari Partai Demokrat Mirwan Amir. Pemeriksaan itu guna mendengarkan kesaksian Mirwan untuk tersangka Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemenpora Dedy Kusdinar, dan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus M. Noor.

Usai diperiksa selama tiga jam, Mirwan mengaku dirinya tidak tahu-menahu soal proyek Hambalang. "Saya tidak terlibat dan tidak tahu sama sekali," katanya.

Terkait penyidikan ini KPK akan memanggil Anas Urbaningrum dan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Keduanya akan diperiksa pada Senin (29/4).

"Anas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM terkait penyidikan dugaan korupsi dalam pembangunan Hambalang," kata Johan.

Rachmat sebelumnya santer disebut terlibat dalam penyuapan terkait izin lokasi pembuatan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang diajukan PT Garindo Perkasa. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kab. Bogor Iyus Djuher. Menurut Johan, panggilan yang sudah dilayangkan terkait Hambalang.

"Pemeriksaan Rachmat Yasin merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak hadir karena sedang umroh," kata Johan. (A-170/A-89)***

Baca Juga

Komnas HAM Siap Terima Pengaduan Perpustakaan Jalanan

JAKARTA, (PR).- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menuturkan pihaknya siap menerima pengaduan dari kolektif Perpustakaan Jalanan terkait dibubarkannya kolektif tersebut oleh oknum anggota Kodam III Siliwangi di Taman Cikapayang Bandung satu pekan lalu.

MENTERI Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi belum mau membuka informasi pelaku penyanderaan dua WNI hingga semua hal terkonfirmasi. Retno juga sudah melaporkan pada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/9/2015) tentang

168 WNI Korban Haji Ilegal Kembali ke Indonesia

JAKARTA,(PR).- Sebanyak 168 dari 177 warga negara Indonesia (WNI) dapat dipulangkan ke Indonesia mulai Minggu, 4 September 2016. Hal ini dipastikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers pada sela kunjungan Presiden Joko Widodo di Hangzhou, Tiongkok.