Headlines
Untuk Sementara Waktu

Pemkab Kebumen Intruksikan Petugas SPBU Prioritaskan Kebutuhan Sektor Produksi

KEBUMEN, (PRLM).-Pemerintah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah menginstruksikan agar petugas stasiun pengisian bahan bakat umum untuk sementara waktu. Solar bersubsidi diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan sektor produksi seperti transportasi, perikanan dan pertanian.

Pengecer hanya diperbolehkan untuk membeli premium yang kuotanya tidakdikurangi. Larangan tersebut juga untuk menghindari terjadinya penimbunan.

Bupati Kebumen Buyar Winarso mengatakan, kebijakan tersebut hanya berlaku sementara, sambil melihat kondisi di lapangan. "Jika volume solar sudah memenuhi kebutuhan sektor produksi seperti transportasi, perikanan dan pertanian, maka pedagang bebas membeli solar."jelasnya Jumat (26/4).

Hal yang sama disampaikan Sales Representatif BBM Retail Rayon 5 PT Pertamina Persero Angga Yudi W. Menurutnya pembelian solar oleh pedagang eceran sangat rentan untuk disalahgunakan.

"Larangan terhadap pembelian oleh pedagang eceran tersebut untuk menghindari upaya penimbunan solar. Pedagang eceran boleh saja membeli, tapi jangan solar, bisa saja kan mereka menjual bensin " ungkap Angga.

Terkait kuota solar, Angga mengatakan terhitung mulai tanggal 24 April 2013 atau sudah dua hari ini Pertamina telah menaikkan kuota solar bersubsidi untuk Kabupaten Kebumen menjadi 88 ton per hari. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Terkait pembatasan pembelian solar terhitung hari ini kepada SPBU juga diminta untuk menggunakan aturan sesuai surat edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 541/00745 tanggal 15 April 2013 yang ditindak lanjuti Surat Sekda Kebumen Nomor 541/0641 tentang pengendalian BBM bersubsidi. Dimana pembatasan pembelian untuk bus besar maksimal Rp 300.000. bus sedang Rp 200.000, bus kecil 200.000 serta kendaraan pribadi Rp 100.000.

Untuk truk besar Rp 300.000, Truk non truk besar Rp 200.000, serta pedagang eceran Rp 100.000. Sedangkan untuk usaha penggilingan padi Rp 100.000, sedangkan mesin traktor dan usaha genteng Rp 50.000. Dan secara otomatis, dengan keluarnya surat tersebut, surat edaran bupati nomor 541/0552 tertanggal 9 apriol 2013 perihal yang sama dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga mengingatkan kepada para SKPD pemberi rekomendasi agar menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian bersubsidi. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM yang menerbitkan surat rekomendasi bagi usaha mikro, Usaha pertanian oleh Dinas Pertanian dan peternakan, usaha perikanan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, usaha pelayanan umum oleh Dinas SDA ESDM serta para pengecer oleh camat.

Seperti kita ketahui untuk membeli solar, para masyarakat diminta untuk membawa surat rekomendasi sesuai jenis usahanya. Pengamatan di lapangan surat rekomendasi yang dibawa , kebanyakan masih berasal dari Desa. Seperti traktor seharusnya dari Dinas Pertanian dan Peternakan dan perikanan , usaha genteng dari Dinas Koperasi dan UMKM.(A-99/A-107)***

×