Pemkab Kuningan Bertahan Tidak Mengabulkan Dum Kendaraan Dinas

KUNINGAN, (PRLM).-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, sementara ini bertahan untuk tidak mengabulkan permohonan dum kendaraan invetaris dinas.

Pasalnya, kebutuhan kendaran untuk inventaris dinas para pejabat pun, saat ini belum bisa terpenuhi dan kendaraan-kendaraan dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini, dinilai masih cukup layak dipergnakan untuk menunjang operasional kegiatan pemerintah.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuningan Edi Supriadi, saat ditemui "PRLM" di ruang kerjanya Kamis (25/4/2013) menyebutkan, akhir-akhir ini pihaknya banyak menerima usulan dum kendaraan dinas dari pejabat dan PNS pemegang mobil invetaris dinas yang hendak pensiun.

"Permohonan dum kendaraan dinas itu, kebanyakan disampaikan kepada kami secara lisan. Ada juga yang disertai permohonan secara tertulis," kata Edi Supriadi.

Namun, karena alasan tersebut tadi, menurut Adi Supriadi, pihaknya sementara ini masih terus bertahan untuk tidak mengabulkan permohonan dum tersebut.

Ia menerangkan, kalau dilihat dari umur pakainya, di antara mobil-mobil dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini, memang ada beberap unit yang sudah memenuhi syarat untuk di dum atau dijual sebagai barang bekas.

Akan tetapi, secara teknis kondisi kendaraan atau mobil dinas yang bersangkutan, sejauh ini masih mampu dipergunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan.

Termasuk mobil inventaris dinas pegangannya, Suzuki Carry keluaran tahun 1996, menurut Edi Supriadi, hingga saat ini masih terbilang cukup mampu dipergunakan untuk mendukung keperluan kedinasan.

Ia menyebutkan, kendaraan dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini terdatara ada 350 unit mobil, dan sekitar 2.000 unit sepeda motor, termasuk sepeda motor invetaris para kepala desa. Mobil dan sepeda motor dinas sebanyak itu, sebagian besar berumur pakai di bawah 10 tahun, dan yang paling tua mencapai umur pakai belasan tahun.(A-91/A-89)***

Baca Juga

Penundaan DAU tak Pengaruhi Pembangunan Infrastruktur

PALABUHANRATU, (PR).- Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan program pembangunan infrastruktur tak akan terganggu oleh pencairan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat yang tertunda.

Maladministrasi PPDB di Kota Depok Tertinggi Se-Jabar

DEPOK, (PR).- Depok masuk kategori kota yang paling tinggi melakukan maladministrasi dalam proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2016 di Jawa Barat. Sejumlah pelanggaran itu dilakukan dengan memanipulasi sistem penerimaan siswa online dan penyalahgunaan kewenangan.