Pemkab Kuningan Bertahan Tidak Mengabulkan Dum Kendaraan Dinas

JAWA BARAT

KUNINGAN, (PRLM).-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, sementara ini bertahan untuk tidak mengabulkan permohonan dum kendaraan invetaris dinas.

Pasalnya, kebutuhan kendaran untuk inventaris dinas para pejabat pun, saat ini belum bisa terpenuhi dan kendaraan-kendaraan dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini, dinilai masih cukup layak dipergnakan untuk menunjang operasional kegiatan pemerintah.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kuningan Edi Supriadi, saat ditemui "PRLM" di ruang kerjanya Kamis (25/4/2013) menyebutkan, akhir-akhir ini pihaknya banyak menerima usulan dum kendaraan dinas dari pejabat dan PNS pemegang mobil invetaris dinas yang hendak pensiun.

"Permohonan dum kendaraan dinas itu, kebanyakan disampaikan kepada kami secara lisan. Ada juga yang disertai permohonan secara tertulis," kata Edi Supriadi.

Namun, karena alasan tersebut tadi, menurut Adi Supriadi, pihaknya sementara ini masih terus bertahan untuk tidak mengabulkan permohonan dum tersebut.

Ia menerangkan, kalau dilihat dari umur pakainya, di antara mobil-mobil dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini, memang ada beberap unit yang sudah memenuhi syarat untuk di dum atau dijual sebagai barang bekas.

Akan tetapi, secara teknis kondisi kendaraan atau mobil dinas yang bersangkutan, sejauh ini masih mampu dipergunakan untuk menunjang kegiatan kedinasan.

Termasuk mobil inventaris dinas pegangannya, Suzuki Carry keluaran tahun 1996, menurut Edi Supriadi, hingga saat ini masih terbilang cukup mampu dipergunakan untuk mendukung keperluan kedinasan.

Ia menyebutkan, kendaraan dinas milik Pemkab Kuningan yang ada saat ini terdatara ada 350 unit mobil, dan sekitar 2.000 unit sepeda motor, termasuk sepeda motor invetaris para kepala desa. Mobil dan sepeda motor dinas sebanyak itu, sebagian besar berumur pakai di bawah 10 tahun, dan yang paling tua mencapai umur pakai belasan tahun.(A-91/A-89)***

Baca Juga

Angkot di Depok Harus Berbadan Hukum

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).-Tata kelola angkutan umum di Kota Depok dinilai masih tidak jelas. Aturan yang mengharuskan pengelolaan angkutan umum berbadan hukum mulai dirancang untuk menyelesaikan tata kelola transportasi umum yang masih karut marut.

Dinas Bina Marga Desak Pemprov Segera Bangun Jalan Sukasari-Lembang

JAWA BARAT
Dinas Bina Marga Desak Pemprov Segera Bangun Jalan Sukasari-Lembang

SUMEDANG, (PRLM).-Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sumedang mendesak kepada Pemprov Jabar agar segera membangun jalan baru Sukasari-Lembang.

Yonkes 1 Kostrad Gelar Pengobatan dan Sunatan Massal

JAWA BARAT

BOGOR, (PRLM).- Yonkes 1 Kostrad mengadakan pengobatan massal dan sunatan massal gratis di lapangann SKB Cibinong. Bogor. Jawa Bara.

LHP BKP Subang Disclaimer, Sekda Belum Tahu Rinciannya

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).-Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menyatakan penilaian terhadap Kabupaten Subang disclaimer, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Abdurakhman mengatakan sudah mendapat informasi.