Komisioner KPU Langgar Etika

Panwaslu Didesak Laporkan Subhan Alba ke DKPP

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Masuknya komisioner KPU Kota Cirebon Subhan Alba dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Jabar dari Partai Nasdem berbuntut panjang. Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon diminta melaporkan Subhan Alba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sudah melanggar etika dan aturan yang ada.

Direktur Eksekutif Komunal Hery Susanto menegaskan, terdaftarnya Subhan Alba sebagai caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sudah melanggar etika dan aturan KPU. "Selama Subhan Alba masih belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar, ia tidak seharusnya mendaftarkan diri sebagai caleg," katanya.

Panwaslu, lanjutnya, harus memperkarakan Subhan Alba ke DKPP karena faktanya, yang bersangkutan belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar. "Dari mana kita tahu kalau dia sudah mundur," ujarnya.

Fakta kedua, lanjutnya, pada bulan yang sama saat Subhan Alba mendaftarkan diri sebagai caleg, dia masih menerima gaji sebagai anggota KPU Kota Cirebon. Menurut Hery, berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 21 (2) mensyaratkan bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Subhan Alba yang dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah mendaftarkan diri untuk caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem.
Subhan juga mengakui, sampai saat ini dirinya belum menerima SK pengunduran diri dari KPU Jabar sebagai bukti kalau dirinya memang telah mundur dari KPU.

Subhan berdalih, pengunduran dirinya dari KPU diperlukan untuk regenerasi di tubuh KPU. "Saya sudah menjabat selama dua periode, sudah saatnya saya mundur," katanya. Namun Subhan enggan untuk berkomentar banyak soal pencalonannya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Cirebon HM Wasikin Marzuki, yang dikonfirmasi menyatakan, kepindahan Subhan Alba menjadi caleg Partai Nasdem, memang hak politik yang bersangkutan. Namun, meninggalkan KPU menjelang 5 bulan sebelum masa akhir masa jabatan, apalagi hanya menjadi caleg, sangat tidak etis.

Apalagi, lanjutnya, pada saat Subhan mendaftar sebagai caleg salah satu partai, pada bulan yang sama, Subhan masih menerima gaji sebagai anggota KPU. "Terlebih sekarang KPU sedang sibuk-sibuknya memasuki tahapan pendaftaran DCS. Sebagai anggota KPU harusnya memberikan pelayanan tapi malah ikut nyaleg," katanya.

Wasikin menyatakan, Panwaslu Kota Cirebon, akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Jabar untuk menyikapinya.
Soal desakan agar memperkarakan Subhan Alba ke DKPP, menurutnya, tidak menutup kemungkinan langkah itu akan ditempuh. "Kalau memang hasil koordinasi dengan Panwas Jabar, mengharuskan kami maju ke DKPP, ya pasti kami lakukan," ujarnya. (A-92/A-147)***

Baca Juga

Pakar Hukum Dorong Jokowi Lapor Polisi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Prof Chudry Sitompul berpandangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya melaporkan ke pihak kepolisian soal pencemaran nama baik.

DPP Projo Pugar Makam Marhaen

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Untuk mengingatkan kembali perjuangan Presiden Soekarno melalui idiologi perjuangan marhaenisme, Dewan Pimpinan Pusat Projo bersama Dewan Pimpinan Daerah Projo Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan cara melestarikan situs makam Marhaen.

Konstituen Desak Segera Gelar PAW Terhadap Hilman

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Terkait sudah ditetapkannya anggota Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Hilman Sukirman Yahya sebagai terpidana kasus korupsi, hal itu menimbulkan kekosongan jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Hanura Prihatin Atas Masalah Hukum di Sumut

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Nurdin Tampubolon. merasa prihatin atas terjadinya masalah hukum di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pihak termasuk gubernur Gatot Pujonugroho.