Komisioner KPU Langgar Etika

Panwaslu Didesak Laporkan Subhan Alba ke DKPP

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Masuknya komisioner KPU Kota Cirebon Subhan Alba dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Jabar dari Partai Nasdem berbuntut panjang. Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon diminta melaporkan Subhan Alba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sudah melanggar etika dan aturan yang ada.

Direktur Eksekutif Komunal Hery Susanto menegaskan, terdaftarnya Subhan Alba sebagai caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sudah melanggar etika dan aturan KPU. "Selama Subhan Alba masih belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar, ia tidak seharusnya mendaftarkan diri sebagai caleg," katanya.

Panwaslu, lanjutnya, harus memperkarakan Subhan Alba ke DKPP karena faktanya, yang bersangkutan belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar. "Dari mana kita tahu kalau dia sudah mundur," ujarnya.

Fakta kedua, lanjutnya, pada bulan yang sama saat Subhan Alba mendaftarkan diri sebagai caleg, dia masih menerima gaji sebagai anggota KPU Kota Cirebon. Menurut Hery, berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 21 (2) mensyaratkan bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Subhan Alba yang dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah mendaftarkan diri untuk caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem.
Subhan juga mengakui, sampai saat ini dirinya belum menerima SK pengunduran diri dari KPU Jabar sebagai bukti kalau dirinya memang telah mundur dari KPU.

Subhan berdalih, pengunduran dirinya dari KPU diperlukan untuk regenerasi di tubuh KPU. "Saya sudah menjabat selama dua periode, sudah saatnya saya mundur," katanya. Namun Subhan enggan untuk berkomentar banyak soal pencalonannya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Cirebon HM Wasikin Marzuki, yang dikonfirmasi menyatakan, kepindahan Subhan Alba menjadi caleg Partai Nasdem, memang hak politik yang bersangkutan. Namun, meninggalkan KPU menjelang 5 bulan sebelum masa akhir masa jabatan, apalagi hanya menjadi caleg, sangat tidak etis.

Apalagi, lanjutnya, pada saat Subhan mendaftar sebagai caleg salah satu partai, pada bulan yang sama, Subhan masih menerima gaji sebagai anggota KPU. "Terlebih sekarang KPU sedang sibuk-sibuknya memasuki tahapan pendaftaran DCS. Sebagai anggota KPU harusnya memberikan pelayanan tapi malah ikut nyaleg," katanya.

Wasikin menyatakan, Panwaslu Kota Cirebon, akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Jabar untuk menyikapinya.
Soal desakan agar memperkarakan Subhan Alba ke DKPP, menurutnya, tidak menutup kemungkinan langkah itu akan ditempuh. "Kalau memang hasil koordinasi dengan Panwas Jabar, mengharuskan kami maju ke DKPP, ya pasti kami lakukan," ujarnya. (A-92/A-147)***

Baca Juga

Perjuangan Untuk Demokrasi Harus Terus Dilakukan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Indonesia kini dan pada masa-masa mendatang membutuhkan politisi dan pejabat model Ignatius Joseph Kasimo, atau yang dikenal dengan IJ Kasimo, yang merupakan salah satu tokoh pelopor Kemerdekaan Indonesia.

Bawaslu Temukan Praktik Mahar Politik

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan praktik mahar politik dari sejumlah partai terhadap bakal calon (balon) kepala daerah yang akan ikut serta dalam Pilkada serentak.
 

Pilkada Serentak 2015

Tak Perlu Perppu, Hanya 7 dari 269 Provinsi dan Kab/Kota yang Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin menilai kalau hanya di tujuh daerah yang tunggal, bukan berarti parpol gagal melakukan kaderisasi, melainkan parpol di 7 daerah tersebut yang gagal, karena dari 269 daerah provinsi dan kabupaten/kota hanya 7 daerah yang ada pasangan tung

Persis Haramkan Golput

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tidak memperbolehkan pengurus dan kader-kadernya untuk bersikap tak memilih atau golput termasuk dalam Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.