Komisioner KPU Langgar Etika

Panwaslu Didesak Laporkan Subhan Alba ke DKPP

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Masuknya komisioner KPU Kota Cirebon Subhan Alba dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Jabar dari Partai Nasdem berbuntut panjang. Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon diminta melaporkan Subhan Alba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sudah melanggar etika dan aturan yang ada.

Direktur Eksekutif Komunal Hery Susanto menegaskan, terdaftarnya Subhan Alba sebagai caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sudah melanggar etika dan aturan KPU. "Selama Subhan Alba masih belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar, ia tidak seharusnya mendaftarkan diri sebagai caleg," katanya.

Panwaslu, lanjutnya, harus memperkarakan Subhan Alba ke DKPP karena faktanya, yang bersangkutan belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar. "Dari mana kita tahu kalau dia sudah mundur," ujarnya.

Fakta kedua, lanjutnya, pada bulan yang sama saat Subhan Alba mendaftarkan diri sebagai caleg, dia masih menerima gaji sebagai anggota KPU Kota Cirebon. Menurut Hery, berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 21 (2) mensyaratkan bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Subhan Alba yang dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah mendaftarkan diri untuk caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem.
Subhan juga mengakui, sampai saat ini dirinya belum menerima SK pengunduran diri dari KPU Jabar sebagai bukti kalau dirinya memang telah mundur dari KPU.

Subhan berdalih, pengunduran dirinya dari KPU diperlukan untuk regenerasi di tubuh KPU. "Saya sudah menjabat selama dua periode, sudah saatnya saya mundur," katanya. Namun Subhan enggan untuk berkomentar banyak soal pencalonannya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Cirebon HM Wasikin Marzuki, yang dikonfirmasi menyatakan, kepindahan Subhan Alba menjadi caleg Partai Nasdem, memang hak politik yang bersangkutan. Namun, meninggalkan KPU menjelang 5 bulan sebelum masa akhir masa jabatan, apalagi hanya menjadi caleg, sangat tidak etis.

Apalagi, lanjutnya, pada saat Subhan mendaftar sebagai caleg salah satu partai, pada bulan yang sama, Subhan masih menerima gaji sebagai anggota KPU. "Terlebih sekarang KPU sedang sibuk-sibuknya memasuki tahapan pendaftaran DCS. Sebagai anggota KPU harusnya memberikan pelayanan tapi malah ikut nyaleg," katanya.

Wasikin menyatakan, Panwaslu Kota Cirebon, akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Jabar untuk menyikapinya.
Soal desakan agar memperkarakan Subhan Alba ke DKPP, menurutnya, tidak menutup kemungkinan langkah itu akan ditempuh. "Kalau memang hasil koordinasi dengan Panwas Jabar, mengharuskan kami maju ke DKPP, ya pasti kami lakukan," ujarnya. (A-92/A-147)***

Baca Juga

Memanas, Rebutan Kursi Wakil Wali Kota Cirebon

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Suhu politik di Kota Cirebon semakin memanas menjelang pemilihan Wakil Wali Kota Cirebon yang ditinggalkan Nasrudin Azis, yang naik posisi menjadi Wali Kota Cirebon menggantikan Ano Sutrisno, yang meninggal pada 19 Februari 2015 lalu.

DN tak Keluar dari Partai Golkar Meski Pilih Independen

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Meskipun Bupati Bandung Dadang M. Naser (DN) memilih jalan maju sebagai calon bupati dari independen, namun statusnya tidak keluar dari Partai Golkar. Keputusan mengambil jalan perseorangan karena kisruh Partai Golkar sampai sekarang belum selesai.

Tak Semua Anggota DPR Setuju Dana Aspirasi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Eksekusi rencana ‎dana aspirasi Rp 20 miliar/anggota dewan/tahun mengalami kemaju‎an setelah Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja rancangan peraturan DPR RI tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan pada Kamis (11/6/2015).‎ Namun demikian, muncul p

Muscab PKB Bahas Pasangan Pilbup Bandung

POLITIK
Muscab PKB Bahas Pasangan Pilbup Bandung