Komisioner KPU Langgar Etika

Panwaslu Didesak Laporkan Subhan Alba ke DKPP

POLITIK

CIREBON, (PRLM).- Masuknya komisioner KPU Kota Cirebon Subhan Alba dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Jabar dari Partai Nasdem berbuntut panjang. Panitia Pengawas (Panwas) Kota Cirebon diminta melaporkan Subhan Alba ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sudah melanggar etika dan aturan yang ada.

Direktur Eksekutif Komunal Hery Susanto menegaskan, terdaftarnya Subhan Alba sebagai caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem, sudah melanggar etika dan aturan KPU. "Selama Subhan Alba masih belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar, ia tidak seharusnya mendaftarkan diri sebagai caleg," katanya.

Panwaslu, lanjutnya, harus memperkarakan Subhan Alba ke DKPP karena faktanya, yang bersangkutan belum mengantongi SK pengunduran diri dari KPU Jabar. "Dari mana kita tahu kalau dia sudah mundur," ujarnya.

Fakta kedua, lanjutnya, pada bulan yang sama saat Subhan Alba mendaftarkan diri sebagai caleg, dia masih menerima gaji sebagai anggota KPU Kota Cirebon. Menurut Hery, berdasarkan PKPU No 7 Tahun 2013, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pasal 21 (2) mensyaratkan bukti keputusan pemberhentian bakal calon dari pejabat yang berwenang, harus diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran.

Subhan Alba yang dikonfirmasi mengakui, dirinya sudah mendaftarkan diri untuk caleg DPRD Jabar dari Partai Nasdem.
Subhan juga mengakui, sampai saat ini dirinya belum menerima SK pengunduran diri dari KPU Jabar sebagai bukti kalau dirinya memang telah mundur dari KPU.

Subhan berdalih, pengunduran dirinya dari KPU diperlukan untuk regenerasi di tubuh KPU. "Saya sudah menjabat selama dua periode, sudah saatnya saya mundur," katanya. Namun Subhan enggan untuk berkomentar banyak soal pencalonannya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Cirebon HM Wasikin Marzuki, yang dikonfirmasi menyatakan, kepindahan Subhan Alba menjadi caleg Partai Nasdem, memang hak politik yang bersangkutan. Namun, meninggalkan KPU menjelang 5 bulan sebelum masa akhir masa jabatan, apalagi hanya menjadi caleg, sangat tidak etis.

Apalagi, lanjutnya, pada saat Subhan mendaftar sebagai caleg salah satu partai, pada bulan yang sama, Subhan masih menerima gaji sebagai anggota KPU. "Terlebih sekarang KPU sedang sibuk-sibuknya memasuki tahapan pendaftaran DCS. Sebagai anggota KPU harusnya memberikan pelayanan tapi malah ikut nyaleg," katanya.

Wasikin menyatakan, Panwaslu Kota Cirebon, akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Jabar untuk menyikapinya.
Soal desakan agar memperkarakan Subhan Alba ke DKPP, menurutnya, tidak menutup kemungkinan langkah itu akan ditempuh. "Kalau memang hasil koordinasi dengan Panwas Jabar, mengharuskan kami maju ke DKPP, ya pasti kami lakukan," ujarnya. (A-92/A-147)***

Baca Juga

SBY Tegaskan Indonesia Bebas Hutang IMF Sejak 2006

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Presiden RI 2004-2014, Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, ‎meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan terkait hutang kepada IMF sebelum mendapat informasi akurat.

Tak Seperti PDIP, PAN Minta Jokowi Berpidato

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo dipastikan akan menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, 6 Mei ini. Tidak seperti partai pendukung pemerintah, PDIP, PAN memang memberikan kesempatan berpidato bagi Presiden.

KPU Solo Patungan Biayai Tahapan Pemilukada

POLITIK

SOLO, (PRLM).- Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo terpaksa patungan dari dana pribadi untuk membiayai kegiatan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), karena sudah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

TMP Merupakan Garda Terdepan PDI Perjuangan

POLITIK

JAKARTA.(PRLM).- Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olah Raga PDI Perjuangan (PDIP), Sukur Nababan, menyatakan bahwa Taruna Merah Putih (TMP) merupakan garda terdepan PDI Perjuangan dalam membangun citra positif di kalangan pemuda, terutama dalam memenangkan kontestasi di Pilkada.