Seluruh Parpol Tuntaskan Penyerahan DCS untuk DPRD Jawa Barat

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Seluruh partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (pemilu) 2014 akhirnya menuntaskan penyerahan daftar calon sementara (DCS) untuk DPRD Jawa Barat, Senin (22/4/13). Sebanyak sembilan parpol baru mendaftar di hari terakhir sementara tiga parpol lain sudah mendaftar lebih dulu.

Selain menerima pendaftaran untuk DPRD Jabar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar juga menerima 38 pendaftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Seluruh pendaftar itu pun dinyatakan sudah memenuhi syarat pendaftaran.

"Kami sudah periksa dan dari 12 parpol itu seluruhnya memenuhi syarat, terutama terkait keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) minimal 30 persen," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat usai pemeriksaan seluruh berkas pendaftaran di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung. Setiap parpol pun dikatakannya memberikan jumlah calon maksimal 100 persen atau 100 orang dan tidak ada yang melebih batas itu.

Selain memeriksa jumlah, kata Yayat, tim KPU Jabar juga mengecek keabsahan persyaratan itu yang ditandai tanda tangan ketua dan sekretaris partai. KPU Jabar juga tidak menemukan adanya nama caleg yang ganda.

Sementara, ia menambahkan, untuk pendaftar bakal calon DPD, seluruhnya pun sudah memenuhi syarat pendaftaran dan syarat dukungan minimal yaitu 5.000 dukungan. "Rata-rata pendaftar bahkan mengajukan dukungan lebih daru lima ribu," tuturnya.

Selanjutnya, Yayat mengatakan, KPU Jabar akan melakukan verifikasi administrasi ke bakal caleg DPRD Jabar yang diajukan parpoldan bakal calon DPD RI. Bila ada kekurangan, KPU memberikan masa perbaikan pada 9-22 Mei mendatang.

Pada hari terkahir pendaftar, ada sembilan parpol yang baru menyerahkan DCS. Tiga parpol yang sudah menyerahkan sebelumnya adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat.

Menurut Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jabar Edi Darnadi, partai berlambang matahari terbit itu baru bisa mendaftar di hari terakhir karena proses administrasi. Utamanya adalah karena menunggu konfirmasi dari DPP PAN terkait susunan nama di DCS tersebut.

Untuk pemilihan DPRD Jabar itu, kata dia, DPW PAN Jabar hanya menargetkan minimal satu kursi di setiap dapil. "Syukur-syukur dapat 15-30 kursi. Ya, alhamdulillah," kata mantan Kapolda Jabar itu.

Saat pendaftaran kemarin, parpol yang terlihat paling akhir membawa berkas adalah Partai Nasdem. Sekitar pukul 15.40 WIB, rombongan pengurus DPW Nasdem sampai di KPU Jabar hampir jelang penutupan pendaftaran yaitu pukul 16.00 WIB.

Menurut Sekretaris DPW Partai Nasdem Jabar Agus Suparman, mereka memang berencana untuk mendaftar ke KPU Jabar pada pukul 16.00 WIB. Ia pun menampik itu terjadi karena adanya kekurangsiapan. "Supaya pas jam 4 saja, nggak ada hambatan," katanya.

Mengenai target, ia mengatakan, meski sebagai partai baru, mereka menargetkan bisa memperoleh 18 kursi di DPRD Jabar. Partai besutan Surya Paloh itu mengklaim sudah melalukan perhitungan politik dan memiliki dua dapil yang kuat untuk mencapai target minimal. (A-160/A-108)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.