KPK Yakin Hakim Setyabudi Bukan Pemain Tunggal Dalam Kasus Suap Bansos

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini kasus penyuapan hakim Setyabudi Tedjocahyono terkait penanganan perkara Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung melibatkan hakim-hakim lain, tidak hanya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. KPK menelusuri adakah tindak korupsi dalam proses banding kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat.

KPK memeriksa hakim-hakim lain yang menjabat di PN Bandung dan PT Jawa Barat. Empat hakim yang diperiksa itu adalah Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso, Hakim PT Jabar Ch. Kristi Purnamiwulan, Ketua PT Jabar Marni Emmy Mustafa, dan Mantan Ketua PT Jabar Sareh Wiyono.

Hakim pertama yang menyelesaikan pemeriksaan ialah Marni. Ia meninggalkan KPK bersama seorang perempuan. Puluhan wartawan yang terlambat menyadari kepergian Marni tidak berhasil mengejar keduanya.

Sekitar satu jam berselang, Kristi keluar dari KPK. Tidak seperti Marni yang berjalan kaki, Kristi dijemput sebuah sedan berplat merah. Diberondong berbagai pertanyaan terkait penyuapan terhadap Setyabudi dan keterlibatan hakim di PT Jabar, Mantan Pelaksana Tuga Ketua PT Jabar itu bungkam. "Soal perkara," ujarnya sambil memasuki mobil.

Setelah itu, giliran Sareh Wiyono meninggalkan KPK. Sareh yang mengenakan jaket berwarna hitam berusaha kabur dari kejaran wartawan.

Ia bersama seorang pengawalnya meninggalkan KPK dengan berjalan kaki. Pengawalnya berusaha menghaalang-halangi wartawan yang hendak mewawancarai Sareh. "Nggak, nggak tahu," kata Sareh sambil terus berjalan.

Wartawan mengejar Sareh hingga ke luar area Gedung KPK. Sempat terjadi keributan di pinggir jalan dengan pengawal Sareh.

Sareh terus berkelit dari wartawan. "Bapak korupsi ya pak? Ko lari pak?," tanya wartawan yang kesal dengan Sareh yang terus menghindar.

Sareh akhirnya masuk ke sebuah taksi yang di Jln. H.R. Rasuna Said tidak jauh dari Gedung KPK. Sedangkan pengawalnya berjalan kaki menjauhi Gedung KPK.

Orang terakhir yang keluar dari KPK ialah atasan Setyabudi, Singgih Budi Prakoso. Sebagai Ketua PN Bandung, Singgih mempunyai kewenangan dalam menyusun majelis hakim dalam sebuah perkara.

Dikonfirmasi tentang pengetahuan dan keterlibatannya dalam kasus ini, Singgih tidak memberi penjelasan. "Nanti saja di sidang," katanya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan hakim PT Jabar dilakukan karena kasus Bansos Bandung tengah naik ke PT Jabar.

"Dalam proses ini kasusnya sedang naik ke PT. Jadi ada informasi yang perlu digali oleh penyidik KPK. Seperti Bu Kristi ini dulu Plt Ketua PT," katanya.

KPK tengah mencari hakim-hakim lain yang terlibat dalam suap ini. KPK meyakini Setyabudi bukanlah penerima tunggal uang suap terkait penanganan perkara Bansos yang menurut dakwaan jaksa merugikan negara sampai Rp 66,5 miliar itu.

"Ada dugaan pelakunya bukan tunggal, tidak hanya ST. Ini belum ada indikasi teroganisir. Tapi kami duga ST bukan pelaku tunggal," kata Johan.

Kasus ini diduga hakim-hakim di pengadilan yang lebih tinggi. Apakah kasus ini sebagai bukti adanya mafia peradilan? "Sinyalemen ada itu kan umum. Tapi penegak hukum kan harus berangkat dari bukti-bukti yang pasti, bukan darir sinyalemen," kata Johan.

Ia mengatakan, jika diperlukan KPK juga akan meminta keterangan dari Mahkamah Agung (MA).

Dari empat nama yang dipanggil, Sareh Wiyono merupakan salah seorang hakim yang pernah ramai diberitakan media saat mencalonkan diri sebagai Hakim Agung. Pada Oktober 2009,

Sareh diberitakan karena tengah disorot oleh Komisi Yudisial (KY) yang ketika itu dipimpin oleh Busyro Muqaddas yang kini menjadi Wakil Ketua KPK.

Ketika itu Busyro menyampaikan, Sareh mempunyai harta yang tidak wajar. Sareh yang saat itu menjabat sebagai Panitera MA dilaporkan mempunyai harta yang sangat besar.

Misalnya sejumkah villa dan tanah di Cisarua, Bogor seluas 4 hektare, rumah mewah di Nirwana Asri Cibinong Bogor, tanah di Sentul, tanah di Hambalang, ruko di Sentul Selatan, ruko di Citra Grand Cibubur, rumah mewah di Sunter, Hotel Grand di Medan, tanah di Cileungsi, serta apartemen dan mobil mewah di Jakarta. Harta-harta tersebut tidak semua atas nama dirinya, ada yang tercatat atas nama saudara dan orang dekatnya. (A-170/A-89)***

Baca Juga

PK Mary Jane Tunggu Penetapan Hakim

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).–Mary Jane, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina sampai saat ini masih menunggu hari-hari penentuan nasibnya.

Mahkamah Agung (MA) akan menentukan majelis hakim yang akan menanggani perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri Sleman.

Faktor Politis dan Ekonomi Picu Gerakan ISIS

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Tumbuhnya gerakan ISIS di Suriah dan Irak tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ideologis, namun juga dipicu oleh faktor politis dan ekonomi.

Sosialisasi ke Polsek

Polwan Bisa Mengenakan Jilbab

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Markas besar Polri akhirnya memberikan keleluasaan bagi polisi wanita yang beragama Islam untuk berjilbab. Itu karena, Plt Kepala Polri Badrodin Haiti telah menerbitkan surat keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015 pada tanggal 25 Maret 2015.

Wakil Wali Kota Geregetan

Pedagang Klewer Pertanyakan Pasar Darurat

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Berlarut-larutnya proses pembangunan pasar darurat untuk menampung pedagang Pasar Klewer korban kebakaran, mengundang kekhawatiran para pedagang yang sampai saat ini belum bisa berjualan.