Sepuluh Parpol di Kota Bekasi Memilih Daftarkan DCS pada Hari Terakhir

POLITIK

BEKASI, (PRLM).-Sepuluh dari 12 partai politik peserta Pemilu Legislatif di Kota Bekasi memilih menyerahkan Daftar Calon Legislatif Sementara (DCS) pada hari terakhir pendaftaran, Senin (22/4).

Tumpleknya parpol pendaftar pada hari yang sama ini membuat Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi ramai sejak pagi hingga sore saat masa pendaftaran ditutup.

Ketua KPU Kota Bekasi Tubagus Hendy Irawan mengatakan, dua partai yang menyerahkan DCS lebih awal dan bukan di hari terakhir masa pendaftaran ialah Hanura dan Demokrat. Adapun sisanya, yakni Nasional Demokrat, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PBB, PKP.

“Selama mendaftar sebelum penutupan pada pukul 16.00 WIB, kami perbolehkan, walaupun jadinya menumpuk karena sepuluh partai itu datang di hari yang sama. Mereka mungkin punya alasan masing-masing kenapa memilih mendaftar di hari terakhir. Asalkan persyaratan yang diminta lengkap, kami tak boleh menolak,” katanya.

Persyaratan yang diserahkan partai-partai itu pun harus sudah pasti. Dengan kata lain, KPU tidak memperkenankan penyertaan data tambahan yang disusulkan di kemudian hari.

“Misalnya jumlah nama pada DCS saat didaftarkan belum mencapai 50 orang. Partai bersangkutan tak bisa menyusulkan nama tambahan untuk menggenapi jumlahnya menjadi 50. Data yang kami proses verifikasinya sesuai dengan yang diserahkan partai di awal,” katanya.

Namun demikian, KPU sempat meminta PDIP melengkapi berkas persyaratan yang diajukan. Pasalnya, DCS partai berlambang banteng ini ditandatangani Pelaksana Harian Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi Daniel Lumban Tobing sebelum SK pengangkatannya terbit.

“Berdasarkan SK, yang bersangkutan diangkat sebagai Plh Ketua DPC PDIP Kota Bekasi per 20 April, tapi tanda tangan DCS dilakukan sebelumnya. Ini yang kami minta perbaiki,” kataAnggota KPU Kota Bekasi Suranto.

PDIP Kota Bekasi yang menyerahkan berkas kelengkapan sejak pagi sanggup memenuhi persyaratan tambahan yang diminta KPU. Penggantian sosok Ketua DPC yang dilakukan di masa-masa akhir penyerahan DCS ini tak dianggap sebagai kerikil dalam perjalanan partai di Pileg 2014.

“Itu merupakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Kami di daerah menghargai apa pun keputusannya. Toh, pendaftaran calon legislatif kami tetap bisa diproses dan tidak bermasalah,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Sudirman.

DPP PDIP memutuskan mencopot Mochtar Mohamad dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDIP Kota Bekasi. Sebagai pengganti, DPP menunjuk Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Barat Daniel Lumban Tobing sebagai Plh Ketua DPC PDIP Kota Bekasi. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.