KPU Tolak Coret DCS yang Melebihi Kouta

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tidak akan mau terlibat dalam pencoretan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan partai politik peserta pemilu 2014, karena hal itu bukan kewenangan KPU. Selain itu, jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan konflik yang merugikan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi ketika penerimaan DCS yang disampaikan parpol peserta pemilu, Senin (22/4/13) di Cibinong, Kab. Bogor. Menurut dia, ada pemintaan dari pimpinan partai agar KPU mencoret nama-nama yang melebihi daftar.

"Ada permintaan semacam itu. Karena jumlah DCS sebanyak 50 orang, maka bagi DCS partai yang melebihi jumlah itu, mereka minta KPU yang melakukan pencoretan," ujarnya.

Permintaan semacam itu ditolak KPU mentah-mentah. Sebab, selain bukan kewenangan KPU, juga akan menimbulkan konflik. "Dalam ketentuannya, untuk DCS Kab Bogor sebanyak 50 orang dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Tapi karena DCS yang diserahkan ada yang melebihi jumlah itu, mereka meminta KPU yang mencoret. Itu kami tolak," kata Fauzi.

Ia sendiri heran dengan sikap sebagian partai yang masih ada menyerahkan DCS lebih dari 50 orang. Karena, jauh hari sudah disampaikan bahwa jumlah DCS hanya 50 orang yang harus diserahkan ke KPU.

Semestinya, seluruh pimpinan partai politik sudah tahu akan aturan tersebut. Namun, dalam batas akhir penyerahan DCS masih ada yang jumlah DCSnya lebih dari 50 orang. "Kami juga bingung, kenapa hal itu masih bisa terjadi. Semestinya, kalau yang disyaratkan 50 orang DCS harusnya sebanyak itu nama yang diserahkan, bukan melebihi jumlah tersebut," ujarnya. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Demokrat Siapkan Sengketa Pencalonan

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Partai Demokrat langsung mengambil langkah tegas terkait kegagalannya mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.

Pilkada Serentak 2015

Anggaran Pilkada KPU Kab. Bandung Masih Kurang

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung masih kekurangan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar untuk penyelenggaraan pilkada serentak Kabupaten Bandung 9 Desember mendatang. Total kebutuhan KPU Kabupaten Bandung dalam pilkada ini mencapai Rp 56 miliar.

Pilkada Serentak 2015

Pemerintah Tunggu Rapat dengan Lembaga Tinggi Negara Soal Calon Tunggal

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Pencepatan Proses Politik Sangat Dibutuhkan

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Raja Sapta Oktohari berpendapat di tengah pertumbuhan ekonomi yang melembat saat ini, maka dibutuhkan percepatan-percepatan proses politik agar terwujud stabilitas sosial.