KPU Tolak Coret DCS yang Melebihi Kouta

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tidak akan mau terlibat dalam pencoretan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan partai politik peserta pemilu 2014, karena hal itu bukan kewenangan KPU. Selain itu, jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan konflik yang merugikan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi ketika penerimaan DCS yang disampaikan parpol peserta pemilu, Senin (22/4/13) di Cibinong, Kab. Bogor. Menurut dia, ada pemintaan dari pimpinan partai agar KPU mencoret nama-nama yang melebihi daftar.

"Ada permintaan semacam itu. Karena jumlah DCS sebanyak 50 orang, maka bagi DCS partai yang melebihi jumlah itu, mereka minta KPU yang melakukan pencoretan," ujarnya.

Permintaan semacam itu ditolak KPU mentah-mentah. Sebab, selain bukan kewenangan KPU, juga akan menimbulkan konflik. "Dalam ketentuannya, untuk DCS Kab Bogor sebanyak 50 orang dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Tapi karena DCS yang diserahkan ada yang melebihi jumlah itu, mereka meminta KPU yang mencoret. Itu kami tolak," kata Fauzi.

Ia sendiri heran dengan sikap sebagian partai yang masih ada menyerahkan DCS lebih dari 50 orang. Karena, jauh hari sudah disampaikan bahwa jumlah DCS hanya 50 orang yang harus diserahkan ke KPU.

Semestinya, seluruh pimpinan partai politik sudah tahu akan aturan tersebut. Namun, dalam batas akhir penyerahan DCS masih ada yang jumlah DCSnya lebih dari 50 orang. "Kami juga bingung, kenapa hal itu masih bisa terjadi. Semestinya, kalau yang disyaratkan 50 orang DCS harusnya sebanyak itu nama yang diserahkan, bukan melebihi jumlah tersebut," ujarnya. (A-134/A_88)***

Baca Juga

SBY Tegaskan Indonesia Bebas Hutang IMF Sejak 2006

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Mantan Presiden RI 2004-2014, Soesilo Bambang Yudhoyono, melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, ‎meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan pernyataan terkait hutang kepada IMF sebelum mendapat informasi akurat.

Tak Seperti PDIP, PAN Minta Jokowi Berpidato

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo dipastikan akan menyampaikan pidatonya dalam Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Hotel Bidakara Jakarta, 6 Mei ini. Tidak seperti partai pendukung pemerintah, PDIP, PAN memang memberikan kesempatan berpidato bagi Presiden.

KPU Solo Patungan Biayai Tahapan Pemilukada

POLITIK

SOLO, (PRLM).- Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo terpaksa patungan dari dana pribadi untuk membiayai kegiatan persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), karena sudah memasuki tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

TMP Merupakan Garda Terdepan PDI Perjuangan

POLITIK

JAKARTA.(PRLM).- Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olah Raga PDI Perjuangan (PDIP), Sukur Nababan, menyatakan bahwa Taruna Merah Putih (TMP) merupakan garda terdepan PDI Perjuangan dalam membangun citra positif di kalangan pemuda, terutama dalam memenangkan kontestasi di Pilkada.