KPU Tolak Coret DCS yang Melebihi Kouta

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tidak akan mau terlibat dalam pencoretan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan partai politik peserta pemilu 2014, karena hal itu bukan kewenangan KPU. Selain itu, jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan konflik yang merugikan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi ketika penerimaan DCS yang disampaikan parpol peserta pemilu, Senin (22/4/13) di Cibinong, Kab. Bogor. Menurut dia, ada pemintaan dari pimpinan partai agar KPU mencoret nama-nama yang melebihi daftar.

"Ada permintaan semacam itu. Karena jumlah DCS sebanyak 50 orang, maka bagi DCS partai yang melebihi jumlah itu, mereka minta KPU yang melakukan pencoretan," ujarnya.

Permintaan semacam itu ditolak KPU mentah-mentah. Sebab, selain bukan kewenangan KPU, juga akan menimbulkan konflik. "Dalam ketentuannya, untuk DCS Kab Bogor sebanyak 50 orang dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Tapi karena DCS yang diserahkan ada yang melebihi jumlah itu, mereka meminta KPU yang mencoret. Itu kami tolak," kata Fauzi.

Ia sendiri heran dengan sikap sebagian partai yang masih ada menyerahkan DCS lebih dari 50 orang. Karena, jauh hari sudah disampaikan bahwa jumlah DCS hanya 50 orang yang harus diserahkan ke KPU.

Semestinya, seluruh pimpinan partai politik sudah tahu akan aturan tersebut. Namun, dalam batas akhir penyerahan DCS masih ada yang jumlah DCSnya lebih dari 50 orang. "Kami juga bingung, kenapa hal itu masih bisa terjadi. Semestinya, kalau yang disyaratkan 50 orang DCS harusnya sebanyak itu nama yang diserahkan, bukan melebihi jumlah tersebut," ujarnya. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Djan Faridz Dinilai tak Penuhi Syarat Ketum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Partai Persatuan Pembangunan kubu M. Romahurmuziy atau Romy (muktamar Surabaya) membuka tawaran islah kepada kubu Djan Faridz (muktamar Jakarta).‎ Namun, Djan Faridz dinilai tidak bisa duduk di posisi ketua umum karena tidak memenuhi syarat.

‎Fadli Zon, "Revisi UU Pilkada Belum Tentu Jadi"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fadli Zon, menegaskan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah No. 8/2015 belum tentu jadi dilakukan.

Bawaslu Jabar Petakan Titik Rawan Pilkan

POLITIK

CIANJUR, (PRLM).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memetakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota tahun 2015 di Jawa Barat masuk dalam titik rawan. Perlu pengawasan untuk menekan terjadinya pelanggaran.

Baliho Cabup dan Cawabup Ditertibkan Malah Dipersoalkan

POLITIK

SOREANG, (PRLM).- Penertiban baliho dan spanduk calon bupati dan calon wabup yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bandung dipersoalkan pengurus partai. Hal itu disebabkan penertiban itu bisa menghambat kran aspirasi politik di Kab, Bandung.