KPU Tolak Coret DCS yang Melebihi Kouta

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tidak akan mau terlibat dalam pencoretan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan partai politik peserta pemilu 2014, karena hal itu bukan kewenangan KPU. Selain itu, jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan konflik yang merugikan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi ketika penerimaan DCS yang disampaikan parpol peserta pemilu, Senin (22/4/13) di Cibinong, Kab. Bogor. Menurut dia, ada pemintaan dari pimpinan partai agar KPU mencoret nama-nama yang melebihi daftar.

"Ada permintaan semacam itu. Karena jumlah DCS sebanyak 50 orang, maka bagi DCS partai yang melebihi jumlah itu, mereka minta KPU yang melakukan pencoretan," ujarnya.

Permintaan semacam itu ditolak KPU mentah-mentah. Sebab, selain bukan kewenangan KPU, juga akan menimbulkan konflik. "Dalam ketentuannya, untuk DCS Kab Bogor sebanyak 50 orang dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Tapi karena DCS yang diserahkan ada yang melebihi jumlah itu, mereka meminta KPU yang mencoret. Itu kami tolak," kata Fauzi.

Ia sendiri heran dengan sikap sebagian partai yang masih ada menyerahkan DCS lebih dari 50 orang. Karena, jauh hari sudah disampaikan bahwa jumlah DCS hanya 50 orang yang harus diserahkan ke KPU.

Semestinya, seluruh pimpinan partai politik sudah tahu akan aturan tersebut. Namun, dalam batas akhir penyerahan DCS masih ada yang jumlah DCSnya lebih dari 50 orang. "Kami juga bingung, kenapa hal itu masih bisa terjadi. Semestinya, kalau yang disyaratkan 50 orang DCS harusnya sebanyak itu nama yang diserahkan, bukan melebihi jumlah tersebut," ujarnya. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Dorong Parpol Menjadi Wadah Munculnya Pemimpin

POLITIK
PENGAMAT politik dari LIPI Syamsudin Haris (kiri) dan pengamat psikologi politik UI Hamdi Muluk (tengah) menjadi pembicara pada "talkshow” bertajuk “Inspiring Leaders”, berlangsung di Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan, partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pilkada) ke depan agar terus didorong untuk mewadahi tampilnya pemimpin, bukan penguasa. Ini harus menjadi agenda bersama.

Ketua DPR Sejalan dengan Jokowi Terkait Revisi UU Terorisme

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPR RI Ade Komarudin menyatakan sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Cianjur tidak Dihadiri Calon Wabup Terpilih

POLITIK

CIANJUR, (PRLM),- Rapat paripurna Istimewa DPRD Kab.

Pilkada 2017, KPU Cimahi Tunggu Tahapan Dari KPU Pusat

POLITIK

CIMAHI, (PRLM).- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 bakal berlangsung sejak 2016. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi masih menanti jadwal tahapan dari KPU Pusat.