KPU Tolak Coret DCS yang Melebihi Kouta

POLITIK

CIBINONG, (PRLM).- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Bogor Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya tidak akan mau terlibat dalam pencoretan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang diajukan partai politik peserta pemilu 2014, karena hal itu bukan kewenangan KPU. Selain itu, jika hal itu dilakukan, bisa menimbulkan konflik yang merugikan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi ketika penerimaan DCS yang disampaikan parpol peserta pemilu, Senin (22/4/13) di Cibinong, Kab. Bogor. Menurut dia, ada pemintaan dari pimpinan partai agar KPU mencoret nama-nama yang melebihi daftar.

"Ada permintaan semacam itu. Karena jumlah DCS sebanyak 50 orang, maka bagi DCS partai yang melebihi jumlah itu, mereka minta KPU yang melakukan pencoretan," ujarnya.

Permintaan semacam itu ditolak KPU mentah-mentah. Sebab, selain bukan kewenangan KPU, juga akan menimbulkan konflik. "Dalam ketentuannya, untuk DCS Kab Bogor sebanyak 50 orang dari seluruh daerah pemilihan (dapil). Tapi karena DCS yang diserahkan ada yang melebihi jumlah itu, mereka meminta KPU yang mencoret. Itu kami tolak," kata Fauzi.

Ia sendiri heran dengan sikap sebagian partai yang masih ada menyerahkan DCS lebih dari 50 orang. Karena, jauh hari sudah disampaikan bahwa jumlah DCS hanya 50 orang yang harus diserahkan ke KPU.

Semestinya, seluruh pimpinan partai politik sudah tahu akan aturan tersebut. Namun, dalam batas akhir penyerahan DCS masih ada yang jumlah DCSnya lebih dari 50 orang. "Kami juga bingung, kenapa hal itu masih bisa terjadi. Semestinya, kalau yang disyaratkan 50 orang DCS harusnya sebanyak itu nama yang diserahkan, bukan melebihi jumlah tersebut," ujarnya. (A-134/A_88)***

Baca Juga

Produk Wakil Rakyat tak Boleh Melanggar Konstitusi

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pakar Hukum Tatanegara, Andi Irmanputra Sidin berpendapat, DPR RI tidak boleh atas nama wakil rakyat produknya bisa melanggar konstitusi.

Pemerintahan Jokowi Perlu Membangun Trust

POLITIK
KETUA Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih (kiri) dan  Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto (kanan) saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2015).*

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sedang perlu membangun kepercayaan publik (trust).

Indonesia Bisa Hadapi Krisis Akibat Ketidakpastian Hukum

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang bisa membawa pada krisis.

Fraksi PKB Mengutuk Pembakaran Musala

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Fraksi PKB DPR Helmy Faishal Zaini menyatakan pihaknya mengutuk keras aksi brutal dengan membakar musala di Tolikara Papua. “Seharusnya dibuka dialog antar tokoh dan ada tindakan pencegahan dari aparat keamanan.