Enam Komisioner KPU Kab./Kota di Jabar Mengundurkan Diri Menjelang Pileg 2014

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).-Sebanyak enam orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Jawa Barat mengundurkan diri menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Keenamnya mengundurkan diri karena menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) dari jalur partai politik (parpol) maupun nonparpol.

Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, dari keenam orang itu, satu orang mendaftar menjadi caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Sisanya yakni lima orang lagi mendaftar sebagai caleg DPR dan DPRD tingkat kabupaten dan kota," kata Yayat di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung.

Komisioner yang mengundurkan diri menjadi caleg dari jalur parpol adalah Ikin Sodikin dari KPU Kota Cimahi yang mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemudian, Osin Permana dari KPU Kabupaten Bandung mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kab. Bandung.

Ketiga, Dadang yang merupakan komisioner KPU Kab Garut mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Garut dari Partai Demokrat (PD).

Kemudian Ase Riyadi yang merupakan Ketua KPU Sukabumi yang mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Sukabumi dari Partai Golongan Karya.

Kelima, Nanang Herdiyana dari KPU Kab. Ciamis yang mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kab. Ciamis dari Partai Demokrat. Sementara, kata Yayat, komisioner KPU Kab. Cianjur Unang Margana mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD RI.

Mengenai keikutsertaan komisioner KPU ke Pileg 2014, Yayat menyatakan, mereka sudah diwajibkan mengundurkan diri sebelum masa pendaftaran dimulai.

Batas akhir pengunduran diri adalah pada 5 April sementara pendaftaran caleg dimulai pada 9 April.

"Jadi, ketika proses pendaftaran sudah tidak ada lagi yang menjabat sebagai anggota KPU," ujarnya.

KPU pun telah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian untuk keenam orang tersebut pada 8 April yang lalu. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.