Enam Komisioner KPU Kab./Kota di Jabar Mengundurkan Diri Menjelang Pileg 2014

BANDUNG, (PRLM).-Sebanyak enam orang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di Jawa Barat mengundurkan diri menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Keenamnya mengundurkan diri karena menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) dari jalur partai politik (parpol) maupun nonparpol.

Menurut Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, dari keenam orang itu, satu orang mendaftar menjadi caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Sisanya yakni lima orang lagi mendaftar sebagai caleg DPR dan DPRD tingkat kabupaten dan kota," kata Yayat di kantor KPU Jabar, Jl. Garut Kota Bandung.

Komisioner yang mengundurkan diri menjadi caleg dari jalur parpol adalah Ikin Sodikin dari KPU Kota Cimahi yang mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemudian, Osin Permana dari KPU Kabupaten Bandung mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kab. Bandung.

Ketiga, Dadang yang merupakan komisioner KPU Kab Garut mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Garut dari Partai Demokrat (PD).

Kemudian Ase Riyadi yang merupakan Ketua KPU Sukabumi yang mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Sukabumi dari Partai Golongan Karya.

Kelima, Nanang Herdiyana dari KPU Kab. Ciamis yang mendaftarkan diri sebagai caleg untuk DPRD Kab. Ciamis dari Partai Demokrat. Sementara, kata Yayat, komisioner KPU Kab. Cianjur Unang Margana mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD RI.

Mengenai keikutsertaan komisioner KPU ke Pileg 2014, Yayat menyatakan, mereka sudah diwajibkan mengundurkan diri sebelum masa pendaftaran dimulai.

Batas akhir pengunduran diri adalah pada 5 April sementara pendaftaran caleg dimulai pada 9 April.

"Jadi, ketika proses pendaftaran sudah tidak ada lagi yang menjabat sebagai anggota KPU," ujarnya.

KPU pun telah menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian untuk keenam orang tersebut pada 8 April yang lalu. (A-160/A-89)***

Baca Juga

Bawaslu Jabar Ajak Pramuka Awasi Pilkada Serentak

SOREANG, (PR).- Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat. Penandatangan nota kesepahaman ini bertujuan agar anggota Pramuka ikut serta aktif mengawasi pelaksanan pilkada serentak yang digelar 2017.

Baleg dan Menkes Bahas RUU Kekarantinaan Kesehatan

JAKARTA, (PR).- Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar atau kecil memiliki posisi sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas perdagangan international.

DPR: KPU Jangan Terlalu Gampang Minta Uang

JAKARTA, (PR).- Petinggi Komisi Pemilihan Umum mengeluhkan jumlah anggaran pada tahun 2017 kurang dari kebutuhan yang diajukan. Sementara pada tahun tersebut akan ada pilkada serentak gelombang II.

Putusan MK tetap Jadi Pedoman RUU Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mendorong Rancangan Undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau yang juga sering disebut RUU Pilkada agar berpedoman penuh pada putusan Mahkamah Konstitusi.